Cerita (Tolikara) Belum Usai
Selesaikah? Seharusnya belum. Umat harus memahami bahwa akar persoalan yang terjadi di tanah Papua, khususnya yang dialami kaum muslimin belum diselesaikan. Ada sejumlah hal yang mendesak untuk segera diselesaikan dalam konflik Tolikara; Pertama, wajib diselidiki dan ditindak pihak yang mengeluarkan perda pembatasan ibadah di wilayah tersebut. Sudah berlaku lama di Tolikara bahwa rumah ibadah yang boleh dibangun hanyalah gereja yang berafilial ke GIDI (Gereja Injil Di Indonesia).
Hal ini dibenarkan oleh Ketua GIDI Papua Lipiyus Biniluk adanya peraturan daerah (Perda) mengenai pembatasan pembangunan tempat ibadah di Tolikara. Lipiyus mengungkap, keberadaan Perda ini didasari dengan adanya otonomi khusus Papua. Perda ini juga disetujui oleh Bupati Usman Wanimbo yang juga anggota GIDI.
Lipiyus berdalih bila otonomi khusus Papua ini akan dievaluasi seharusnya semua perda serupa juga dievaluasi. Kelihatan bahwa ia membela diri dengan adanya sejumlah perda syariah yang berlaku di sejumlah daerah di tanah air. Menurutnya hal itu tidak adil bagi warga non-muslim.
Adanya perda ini jelas kebijakan diskriminatif dari pihak GIDI terhadap warga non-GIDI, apalagi kepada kaum muslimin. Karena selain terdapat larangan membangun rumah ibadah, larangan mengadakan hari raya keagamaan, juga terdapat larangan berbusana muslimah di daerah Tolikara.
Bila pihak GIDI berdalih dengan bermunculannya perda-perda syariah di tanah air, sebetulnya logika yang ia gunakan amat dangkal. Pada faktanya perda syariah yang berlaku di sejumlah daerah di Nusantara, sama sekali tidak bersikap diskriminatif. Sama sekali tidak ada larangan melaksanakan ibadah bagi kalangan non-muslim, larangan mendirikan rumah ibadah, larangan menggunakan pakaian keagamaan masing-masing, atau memaksa warga non-muslim mengenakan pakaian Islami. Bahkan di Nangroe Aceh Darussalam yang memberlakukan sejumlah syariat, tidak berlaku larangan beribadah bagi warga nonmuslim.
Bandingkan dengan perda Injil yang berlaku di Papua, atau di Tolikara, larangan beribadah dan mengenakan busana muslimah justru diberlakukan. Atau di Propinsi Bali misalnya berlaku larangan mengenakan busana pelajar muslimah di sekolah, atau bagi karyawati di sejumlah mall atau hotel. Maka alasan yang dikemukakan oleh pihak GIDI adalah ilusif dan sarat dengan muatan diskriminatif.
Selain itu, perda yang dikeluarkan oleh GIDI juga bermasalah secara administratif. Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri Soedarmo mengatakan peraturan daerah yang mengatur larangan pembangunan rumah ibadah di Tolikara telah disetujui Bupati Usman Wanimbo dan DPRD Tolikara. Namun, perda tersebut tak pernah sampai ke pemerintah pusat. Padahal, Kemendagri harus mendapat tembusan perda untuk kemudian diverifikasi. Apabila melanggar hak asasi atau bertentangan dengan Undang-Undang di atasnya, pemerintah pusat akan meminta pemerintah daerah merevisi beleid tersebut.
Kedua, kasus penyerangan terhadap muslim di Tolikara juga bukan sekedar serangan atas nama agama, tapi juga bermuatan politik dan ideologis. Pihak GIDI yang menjadi aktor politik serangan tersebut sudah lama dikenal mensponsori aktifitas separatisme di Papua. Tokoh-tokoh seperti Pendeta Dorman Wandikbo dan Pendeta Benny Giay berulangkali menyuarakan separatisme Papua dari Nusantara.
Dalam situs tabloiddjubi.com bulan Januari 2014, Pendeta Dorman Wandikbo dengan tegas menyatakan, “Papua merdeka adalah hak dasar orang Papua. Orang Papu minta merdeka bukan karena penderitaan, kelaparan dan kemiskinan, tapi mau lepas karena ideologi yang harus kita pahami.” (lihat link http://tabloidjubi.com/2014/01/30/wandikbo-kalau-bicara-hukuman-mati-apakah-perjuangan-papua-merdeka-itu-teroris/).
Apa yang dilakukan GIDI dan para tokohnya seharusnya mengingatkan umat akan peran Uskup Belo yang berhasil mendorong terpisahnya Timor Leste dari wilayah Indonesia. Sayangnya, sampai hari ini gerakan separatisme Papua tak kunjung mendapat tindakan tegas.
BNPT sampai hari ini tidak pernah memasukkan OPM sebagai kelompok teroris yang harus diperangi. Beda dengan perlakuan yang diberikan kepada sejumlah muslim yang baru terduga teroris tapi langsung mendapatkan tindakan represif bahkan dieksekusi mati tanpa penyidikan apalagi pengadilan.
Padahal kelompok OPM berkali-kali melakukan penyerangan dan pembunuhan terhadap warga dan kepada aparat keamanan seperti TNI dan Polri. Tapi hingga hari ini kelompok separatis bersenjata ini tak juga dikategorikan sebagai kelompok teroris yang berbahaya oleh BNPT.
Lunaknya sikap pemerintah terhadap OPM dan para pendukungnya tidak lepas dari besarnya tekanan asing terhadap Indonesia. Negara-negara Barat seperti khususnya Amerika Serikat menjadikan Papua sebagai pusaran politik luar negeri mereka untuk menekan Indonesia .
Belum lagi perusahaan tambang rakus Freeport McMoran yang sudah beroperasi sejak jaman Orde Lama selalu mendapat perlakuan istimewa dari pemerintah. Betapapun ngeyelnya mereka kepada negeri ini selalu untouchable.
Diduga kuat kelompok separatis OPM mendapat sokongan dari negara-negara Barat tersebut. Ini terlihat dalam setiap propagandanya, tak sedikitpun mereka menyerang kebijakan negara-negara Barat, khususnya AS yang telah memiskinkan wilayah mereka. Tetapi yang mereka persoalkan selalu pemerintah Indonesia. Padahal, wilayah mereka justru dibuat miskin oleh perusahaan tambang asal AS yang leluasa beroperasi karena tekanan negara asalnya terhadap pemerintah Indonesia.
Ending yang kini nyaris ditemui di atas meja perundingan, kita khawatirkan hanya berlangsung di atas permukaan dan sesaat saja. Karena tekanan dan intimidasi terhadap muslim yang minoritas belum tentu sirna selama spirit diskriminatif dan separatisme masih dianut oleh GIDI dan kelompok-kelompok Kristen di wilayah Papua.
Harus ada solusi tuntas untuk persoalan keagamaan, sosial, ekonomi dan politik di tanah Papua. Sayangnya selama Indonesia belum lepas dari cengkraman neoliberalisme dan neoimperialisme, persoalan itu bukannya selesai malah akan membara. Satu-satunya jalan adalah membebaskan negeri ini dari neoliberalisme dan neoimperialisme. [IJ – LS DPP HTI] [www.globalmuslim.web.id]
[Al-Islam edisi 730, 21 Muharram 1436 H-14 November 2014 M]
![Photo: ‘Sukses’ Pemilu 2014
Oleh: Farid Wadjdi
Pileg sudah berakhir. Hasilnya pun sudah bisa diduga. PDIP merebut suara terbanyak, meskipun tidak dominan. Adapun partai-partai yang mencantumkan asas Islam atau berbasis massa Islam, peraihan suaranya, ada yang naik ada yang turun. Namun, kalau ditotal seluruhnya ada peningkatan suara. Adapun golput diperkirakan jumlahnya meningkat, ada yang menyatakan sekitar 30% lebih. Artinya, suara golput mengungguli suara yang diraih PDIP.
Pemilu demokratis kemarin juga meraih kesuksesan dalam bentuk lain. Pertama: Pemilu demokratis sukses memperdaya rakyat, seolah-seolah Pemilu ini sangat penting untuk rakyat; menentukan masa depan Indonesia ke depan. Namun, belajar dari pengalaman Pemilu sebelumnya, suara rakyat justru dipakai untuk membuat kebijakan yang menyengsarakan rakyat. Privatisasi, menambah utang luar negeri, menaikkan harga BBM, semuanya atas nama rakyat. Padahal omong-kosong Pemilu demokratis untuk perbaikan selama tidak ada perubahan sistem kapitalisme yang menjadi pangkal derita rakyat.
Kedua: Pemilu demokratis sukses mengokohkan kembali sistem kapitalisme yang menjadi pangkal derita rakyat Indonesia. Apalagi pemenang Pemilu adalah partai atau elit politik yang punya trackrecord buruk dengan kebijakan-kebijakan neo-liberal yang menambah derita rakyat.
Hal ini yang ditegaskan pengamat kebijakan publik Ichsanuddin Noorsy. Menurut dia, pemenang Pemilu akan melanjutkan neoliberal dan ikut arus globalisasi (Media Umat, Edisi 126).
Ketiga: Pemilu demokratis sukses membongkar elit politik yang tunduk kepada negara-negara imperialis Barat dengan berupaya mencari restu dari mereka. Belum berkuasa, Jokowi sudah sowan meminta restu pihak asing dalam pertemuan dengan para dubes asing termasuk Dubes Amerika. Penting dicatat, pertemuan ini dilakukan di rumah pengusaha Jacob Soetoyo yang juga pernah tercatat dalam barisan dewan pengawas Center of Strategic and International Studies (CSIS) pada tahun 2005. CSIS adalah lembaga thinktank penting era Orde baru. CSIS selama Orde Baru dikenal dengan pemikirannya yang sekular, liberal dan cendrung anti Islam.
Pertemuan ini dikecam keras Jubir HTI. Menurut Ismail Yusanto. Pertemuan ini menujukkan Jokowi sangat bergantung pada restu pihak asing, khususnya Amerika. Kalau sudah seperti ini bagaimana kita bisa berharap ada kemandirian dan kedaulatan atas negeri ini?
Keempat: gebyar Pemilu dengan perbagai pencitraan partai dan elitnya sukses menghapuskan memori rakyat. Rakyat menjadi lupa siapa penjahat-penjahat politik yang selama ini membuat mereka menderita. Lewat pencitraan media yang dikuasa pemilik modal mereka muncul seolah-olah pro rakyat, bisa membawa perubahan untuk rakyat.
Padahal PDIP dan Golkar sebagai dua partai besar yang berasas nasionalis-sekular sebagai pemegang Pemilu sarat dengan cacat politik. Golkar dengan kejayaannya di masa Orde Baru, dengan kebijakan yang represif dan liberal. PDIP dan elit-elit partai Gerindra juga terjerat berbagai masalah.
Saat jadi pesiden, Megawati mengeluarkan kebijakan outsourcing kaum buruh yang membawa derita buruh. Pemberian release & discharge (R & D) kasus Bantuan Likuidasi Bank Indonesia (BLBI), penjualan Indosat dengan harga murah ke SingTel, penjualan kapal tanker VLCC milik Pertamina dan kemudian pihak Pertamina harus menyewa dengan harga mahal serta penjualanan aset yang dikelola BPPN ke pihak asing. Semuanya terjadi pada masa rezim Megawati.
Pada masa Megawati pula, Indonesia menjadi surga bagi konglomerat hitam. Mereka mendapatkan Release and Discharge (R & D), yang arti harfiahnya adalah bebaskan dan bayar utang. Para pengemplang uang negara dalam kasus BLBI ini oleh Megawati diberi kemudahan dengan mengembalikan cicilan kerugian negara dengan potongan 16-36 persen. Mereka pun bebas dari tuntutan pidana. Ketentuan itu diatur dalam MSAA (Master of Acquisition and Agreement) dan merupakan perjanjian penyelesaian utang di luar pengadilan (settlement out of court).
Kelima: Pemilu demokratis sukses memandulkan partai-partai yang menyebut Islam sebagai asas. Partai Islam yang seharusnya menyerukan ideologi Islam dengan tegas, menyerukan syariah Islam sebagai solusi dan kewajiban menegakkan Khilafah Islam sebagai instusi negara, nyaris tidak bersuara berdasarkan tuntutan Islam.
Mereka hanya membangun opini yang mendorong umat Islam untuk memilih. Dibangun opini seolah-olah kalau tidak ikut Pemilu, orang kafir akan berkuasa, kelompok sesat akan duduk di parlemen dan lain-lain.
Memang, kita tidak ingin orang kafir berkuasa, atau kelompok sesat memimpin. Namun perlu kita catat, semua itu terjadi justru karena kita menganut sistem demokrasi sekular. Kalau kita menerapkan sistem Islam, orang-orang kafir tidak akan punya jalan berkuasa. Negara imperialis kafir tidak akan punya peluang untuk menjajah umat Islam. Seharusnya pangkal masalah inilah disampaikan kepada umat.
Kalau benar-benar serius umat ini tidak dijajah oleh negara-negara kafir kapitalis, mengapa tidak menyerukan secara massif keharaman sistem demokrasi dan kewajiban menegakkan Khilafah yang menerapkan seluruh syariah Islam?
Keenam: Pemilu demokratis menunjukkan kesenjangan antara harapan umat Islam dan prilaku partai-partai Islam. Umat Islam termasuk ormas-ormas Islam ingin partai Islam bersatu. Namun, partai-partai umat Islam sendiri lebih memilih jalan pragmatis, mencari koalisi yang memungkinkan untuk ikut berkuasa, tanpa melihat lagi apakah asasnya Islam atau tidak.
Karena itu apa yang disampaikan oleh Ustadz Rachmat S. Labib, Ketua DPP Hizbut Tahrir Indonesa, perlu kita perhatikan. Dalam pertemuan tokoh-tokoh Islam dengan tema Membaca Realitas Umat Pasca Pemilu Legislatif, Rabu (16/4) di Kantor DPP Hizbut Tahrir Indonesia, Rokhmat mengingatkan bahwa umat seharusnya bukan hanya berpikir orang, tetapi juga mempertimbangkan sistemnya. Kita seharusnya bukan hanya menjadikan orang Islam berkuasa, tetapi harus juga sistem Islam berkuasa (syakhsun wa nizham).
Dengan tegas disampaikan, calon pemimpin, selain harus memenuhi syarat pengangkatan (in’iqad)—yakni Muslim, laki-laki, balig, berakal, merdeka, adil dan mampu—wajib pula pemimpin itu hanya menerapkan hukum Islam, bukan hukum yang lain. Adapun sistem pemerintahannya haruslah yang menerapkan seluruh hukum Islam di dalam negeri dan menyebarkan dakwah dan jihad ke luar negeri. Itulah sistem pemerintahan Islam atau yang biasa kita sebut Khilafah.
Tanpa Islam, syariah Islam dan Khilafah Islam, tidak akan ada perubahan yang berarti untuk Indonesia dan negeri-negeri Islam. Perubahan tanpa Islam, syariah dan Khilafah adalah mimpi yang utopis. []
http://hizbut-tahrir.or.id/2014/04/25/sukses-pemilu-2014/
==============================
Raih Amal Sholih dengan Ikut Serta Menyebarkan Status ini.
==============================
Jika Saudara/i ingin mengkaji Islam dan berdakwah bersama HIZBUT TAHRIR INDONESIA silahkan mengisi form yang kami sediakan di http://hizbut-tahrir.or.id/gabung/
Insya Allah, syabab Hizbut Tahrir di daerah terdekat akan segera menghubungi anda.
==============================
Website : www.hizbut-tahrir.or.id
Youtube : http://www.youtube.com/htiinfokom
Facebook : https://www.facebook.com/Htiinfokom
Twitter : https://twitter.com/hizbuttahrirID
===============================](https://fbcdn-sphotos-a-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/t1.0-9/s403x403/10006404_239971602872289_549800378824525149_n.jpg)
![Photo: Pemilu 2014 : Tak Ada Perubahan Mendasar, Cuma Ganti Orang
Perubahan yang selalu dibicarakan adalah perubahan orang, siapa presidennya, siapa wakil rakyatnya. Padahal justru yang paling penting adalah sistem apa digunakan.
Jika demokrasi memiliki prinsip one man one vote, ada fenomena baru dalam demokrasi Indonesia yakni one envelope (amplop) one vote. Itulah yang dikemukakan oleh Ketua Lajnah Siyasiyah DPP HTI Yahya Abdurrahman ketika membuka Halqah Islam dan Peradaban di Jakarta, Sabtu (26/4) bertajuk Prospek Masa Depan Umat Islam Pasca Pemilu 2014.
Menurut Yahya, melihat hasil pemilu legislatif, pemilu tahun 2014 tidak banyak menunjukkan perubahan yang berarti. Memang terjadi perubahan orang dengan muka baru sebesar 50 persen. Tapi, dari muka-muka baru itu banyak muka-muka nekat. “Kenapa dikatakan muka nekat, karena sangat jor-joran untuk menang dalam pemilu,” katanya.
Fenomena serangan fajar terbukti nyata. Kalau seperti ini, ujar Yahya, modal politik DPR makin besar dan membuat elite politik menjadi buruk dan terbelenggu oleh uang. Hasil pemilu legislatif menujukkan bagaimana kekuatan uang menuntukan, bukan kekuatan ide, gagasan dan ideologi.
“Apakah pemilu dengan hasil seperti ini akan membawa perubahan untuk kehidupan masyarakat?” ungkap Yahya.
Pimpinan redaksi Tabloid Media Umat, Farid Wadjdi dalam kesempatan yang sama mengatakan sistem demokrasi memang diformat bukan untuk melakukan perubahan sistem tapi hanya untuk mengganti rezima atau orang. Kalaupun ada perubahan kebijakan sifatnya parsial bukan untuk perubahan mendasar.
Menurutnya, sebagian besar yang terpilih karena kekuatan modal dan popularitas, ditambah tidak adanya suara partai yang dominan yang mengharuskan mereka berkoalisi. Sementara koalisi tak jarang terjebak politik dagang sapi, yang hanya untuk kepentingan elit politik, bukan rakyat.
“Bagaimana kita bisa berharap orang-orang terpilih ini akan membawa perubahan yang signifikan. Bahkan bisa jadi anggota legislatif tahun ini bisa lebih parah dari periode lalu,” tuturnya.
Farid menambahkan, anggota DPR tidak akan memiliki kinerja baik untuk rakyat selama sistemnya demokrasi, karena kebijakan keluar akan dipengaruhi oleh pemilik modal. Sementara itu keinginan pemilik modal kerap kali bersebrangan dengan kepentingan masyarakat. “Tidak ada kinerja baik kalau sistemnya demokrasi,” ujarnya.
Pembicara yang lain, Direktur Eksekutif Lingkar Madani Ray Rangkuti menjelaskan problem utama dalam politik politik Islam adalah apa cita-cita kongkrit dari politik Islam sulit diidentifikasi. “Apa yang sebenarnya menjadi cita-cita partai politik Islam dari PKS, PKB dan PPP, sulit dijelaskan,” jelasnya.
Sedangkan, Ketua DPP HTI Rokhmat S Labib mengatakan ketika membahas perubahan selalu dibicarakan adalah perubahan orang, siapa presidennya, siapa wakil rakyatnya. Padahal justru yang paling penting adalah sistem apa digunakan orang tersebut jika berkuasa. Perubahan itu terbentuk dari sistem dan penerapan hukum yang orang gunakan.
“Jika sistemnya sejak awal bermasalah maka seluruhnya akan bermasalah,” tuturnya
Perubahan terjadi jika kaum itu menginginkan perubahan, jika tidak, maka perubahan itu pun tidak akan terjadi. Karena itu penting bagi umat untuk memiliki kesadaran untuk melakukan perubahan. Itulah yang dilakukan Hizbut Tahrir, mengajak umat melakukan perubahan paling mendasar yakni perubahan sistem dengan Islam.
“Kita harus mengarahkan umat pada perubahan Islam, jika tidak maka perubahan yang terjadi semakin buruk dan lebih buruk,” paparnya.
Walau tidak bisa menghadiri forum HIP, pengamat politik dari UI Boni Hargens menyatakan partai Islam harus bersatu. Kenapa? Sebab politik kita sedang mengalami krisis moral. “Saya setuju perlu ada orang-orang bermoral dan saya yang pertama kali mengusulkan Pan-Islamisme,” ujarnya dalam sambungan telpon.
Lalu, Boni menambahkan jika partai Islam bersatu, partai sekuler akan diuji apakah benar-benar mereka demokratis dan nasionalis seperti mereka kampanyekan.
“Kita harus uji benarkah partai-partai sekuler itu demokratis dengan membiarkan partai Islam berkuasa kalau partai Islam menang pemilu,” lanjutnya.
“Jangan-jangan justru mereka yang sekuler tidak siap berdemokrasi,” pungkasnya.[]
http://hizbut-tahrir.or.id/2014/04/29/tak-ada-perubahan-cuma-ganti-orang/
==============================
Raih Amal Sholih dengan Ikut Serta Menyebarkan Status ini.
==============================
Jika Saudara/i ingin mengkaji Islam dan berdakwah bersama HIZBUT TAHRIR INDONESIA silahkan mengisi form yang kami sediakan di http://hizbut-tahrir.or.id/gabung/
Insya Allah, syabab Hizbut Tahrir di daerah terdekat akan segera menghubungi anda.
==============================
Website : www.hizbut-tahrir.or.id
Youtube : http://www.youtube.com/htiinfokom
Facebook : https://www.facebook.com/Htiinfokom
Twitter : https://twitter.com/hizbuttahrirID
===============================](https://fbcdn-sphotos-b-a.akamaihd.net/hphotos-ak-frc3/t1.0-9/s403x403/10168008_240477439488372_3839573306124271461_n.jpg)
![Photo: Lima Faktor Pendukung Maraknya Pencabulan Anak
Mediaumat.com- Maraknya pencabulan terhadap anak, termasuk pelecehan seksual terhadap bocah TK di Jakarta baru-baru ini, menurut pengamat sosial Iwan Januar setidaknya didukung lima faktor. “Tak ada asap kalau tak ada api, setidaknya ada lima faktor yang membuat kian hari kian marak predator anak ini,” ungkapnya kepada mediaumat.com, Ahad (20/4) melalui surat elektronik.
Pertama, semakin gampangnya orang mengakses pornografi. “Dampaknya bisa ditebak; pelaku menjadi porn addict dan akhirnya mencari pelampiasan. Korban yang paling mudah disasar adalah anak kecil. Mereka mudah dibujuk, diancam, atau dibunuh sekalian,” ungkapnya.
Kedua, banyak wanita yang senang memakai busana minim dan ketat. Pria dewasa normal akan terangsang dan sebagian dari mereka akan mencari pelampiasan hasrat seksualnya. “Lagi-lagi, korban yang paling gampang disasar adalah anak-anak,” lontarnya.
Ketiga, keteledoran orang tua. Banyak bocah perempuan didandani dengan pakaian tanktop, rok mini, dsb. Ini menimbulkan godaan bagi kaum pedofil untuk menyasar mereka. “Orang tua seharusnya memberikan pakaian yang wajar, lebih baik lagi menutup aurat kepada anak-anak laki atau perempuan sekalipun mereka belum baligh,” sarannya.
Keempat, orang tua lengah dalam mengawasi lingkungan pergaulan anak.
Kelima, orang tua tidak membekali anak etika pergaulan. Sekalipun masih kanak-kanak, orang tua sudah semestinya mengajarkan rasa malu bila aurat mereka terlihat, ajarkan juga dimana tempat membuka pakaian, larangan mencium dan dicium lawan jenis, termasuk berani bercerita bila ada orang yang berani memegang organ kelamin mereka.
“Terakhir saya ingin speak out, kita harus melawan kaum predator ini. Jangan ada orang tua yang bungkam melawan mereka. Siapapun pelakunya: Lawan!” ajaknya tegas.[] Joko Prasetyo
http://mediaumat.com/headline-news/5406-lima-faktor-pendukung-maraknya-pencabulan-anak.html
==============================
Raih Amal Sholih dengan Ikut Serta Menyebarkan Status ini.
==============================
Jika Saudara/i ingin mengkaji Islam dan berdakwah bersama HIZBUT TAHRIR INDONESIA silahkan mengisi form yang kami sediakan di www.hizbut-tahrir.or.id/gabung
Syabab Hizbut Tahrir di daerah terdekat akan segera menghubungi anda.
==============================
Website : www.hizbut-tahrir.or.id
Youtube : http://www.youtube.com/htiinfokom
Facebook : https://www.facebook.com/Htiinfokom
Twitter : https://twitter.com/hizbuttahrirID
===============================](https://fbcdn-sphotos-a-a.akamaihd.net/hphotos-ak-frc3/t1.0-9/s403x403/10306248_238774776325305_8666451746625395104_n.png)