KAIRO – Mantan Presiden Hosni Mubarak adalah sebuah harta karun bagi Israel untuk melakukan apa yang rejim Yahudi tersebut inginkan, pimpinan diplomat Mesir mengatakan, mengulangi sebuah revisi yang mungkin atas sebuah perjanjian perdamaian yang mengikat kedua mantan musuh tersebut.
"Israel menganggap mantan presiden Hosni Mubarak sebuah harta karun," Menteri Luar Negeri Mesir, Nabil Al-Arabi mengatakan dalam sebuah wawancara di Dream TV pada Sabtu dini hari (2/4), kantor berita harian Al-Ahram mengatakan.
Mubarak, yang telah berkuasa selama 30 tahun, dipaksa untuk turun dari kekuasaannya pada Februari setelah sebuah pemberontakan populer selama 18 hari.
Pemimpin tergulingkan tersebut sahabat yang paling dekat dengan Israel di dunia Arab selama 30 tahun, jauh lebih bersahabat dari pada sebagain besar massa di negaranya.
Ia juga adalah seorang pendukung lama Pemimpin Partai Fatah, Palestina, Mahmoud Abbas dan dalam memainkan sebuah peranan kunci dalam mendukung negosiasi perdamaian yang disponsori AS.
Israel selalu bergantung pada Mubarak sebagai seorang rekanan dalam mempertahankan perdamaian di Timur Tengah.
Israel "bisa saja mendapatkan apapun yang diinginkan dari Mubarak," Arabi mengatakan.
Sekarang "harta karun tersebut hilang."
Sejak penggulingan Mubarak, Israel telah dikhawatirkan dengan potensi skenario yang dapat terjadi di dalam pasca-Mubarak Mesir.
Perubahan kekuasaan di Mesir kemungkinan juga mengubah pandangan strategis keseluruhan Israel, mengingat fakta bahwa berkat perjanjian perdamaian Kamp David tahun 1979, militer Israel menunjukkan kehadiran minimal pada perbatasan bagian selatannya, membebaskannya untuk bertindak dari timur dan utara.
Terlebih lagi, Israel mengimpor sekitar 40 persen gas alamnya dari Mesir, yang juga telah memainkan sebuah peranan penting dalam menghentikan penyeluncupan barang-barang ke dalam Gaza dan membantu Israel dalam kebijakan blokadenya yang ditujukan untuk menekan Hamas.
Walaupun pimpinan diplomat tersebut mengulangi komitmen untuk perjanjian Kamp David dengan Israel, ia tidak memutuskan sebuah revisi.
"Ada banyak provisi yang harus dilihat ke dalam ketika satu pihak menyebutkan bahwa Israel seharusnya telibat di dalam perdamaian dengan negara manapun yang berkeinginan untuk memiliki perdamaian dengan Israel," Arabi mengatakan.
"Namun hal ini tidak terjadi seperti kasus warga Palestina yang berkeinginan untuk terlibat di dalam perdamaian namun Israel menolaknya."
Bagaimanapun juga, Arabi mengatakan bahwa perjanjian perdamaian dengan Israel akan tetap utuh, membantah klaim bahwa ia meminta Mesir untuk mundur dari kesepakatan perdamaian dengan Israel.
Ia menekankan kebutuhan menerapkan perjanjian dengan tanpa cacat oleh pihak Israel selama Mesir menghormatinya.
Ia lebih jauh mengatakan bahwa semua langkah keamanan di dalam perjanjian dapat direvisi ketika perjanjian tersebut memasukkan sebuah provisi yang menyebutkan demikian sehingga tersedia bahwa kedua pihak setuju pada revisi tersebut.
Mesir adalah negara Arab pertama yang menandatangani sebuah perjanjian perdamaian di tahun 1979 dengan Israel yang di bawahnya Israel menarik diri dari Semenanjung Sinai, yang diduduki pada tahun 1967.
Arabi juga mengatakan bahwa kesepakatan Kamp David tidak memberikan Israel sebuah perlakuan khusus.
Ia juga mengatakan bahwa kesepakatan tersebut tidak memaksa Mesir untuk menjual minyak atau gas ke Israel di bawah harga pasar.
Menteri tersebut mengatakan bahwa mereka yang mengklaim hal ini baik itu salah paham terhadap kondisi kesepakatan tersebut atau memilih untuk salah paham terhadap mereka untuk melindungi kepentingan pribadi mereka.
Mengenai Sinai, Arabi memastikan warga Mesir bahwa semenanjung tersebut bukanlah sebuah zona bebas militer dan bahwa Mesir memiliki pasukan di berbagai sektor semenanjung tersebut dan bahwa daerah tersebut berdekatan dengan Israel dilindungi oleh pasukan polisi.
Arabi mengulangi lagi peranan Mesir dalam mencapai perdamaian antara Palestina dan Israel.
"Palestina menyadari tugas-tugas baru dan prioritas Mesir," ia mengatakan.
"Tidak ada keraguan bahwa Mesir akan mendapatkan kembali peranan regional dan internasional," ia mengatakan, menolak klaim bahwa Mesir telah menjauh dari konflik Arab-Israel.
Diplomat papan atas tersebut menyerukan untuk mengadakan sebuah konferensi internasional untuk menyelesaikan konflik Arab-Israel, menekankan bahwa perdamaian akan menjangkau keduanya, Israel, Palestina dan negara-negara Arab.
Mesir tidak memiliki hubungan diplomatik sejak revolusi Iran tahun 1979.
Menteri Mesir tersebut tidak memutuskan ikatan diplomatik yang diperbarui dengan Teheran, menambahkan bahwa sebagian besar negara di dunia, dengan pengecualian Israel dan AS, memiliki kedutaan besar di Teheran. (ppt/oi) www.suaramedia.com
Post a Comment