WASHINGTON (Berita SuaraMedia) – Menteri Luar Negeri AS Hillary Clinton menyatakan tentangan keras AS terhadap upaya Palestina mendesak Dewan Keamanan PBB agar mengecam pembangunan yang dilakukan Israel. "Satu-satunya cara untuk mendapatkan penyelesaian atas konflik itu adalah melalui kesepakatan dengan jalan negosiasi," kata Clinton. "Oleh karena itu, kami tidak menganggap tindakan di PBB atau forum lain sebagai hal yang membantu dalam mendapatkan hasil akhir yang diinginkan."
Resolusi Palestina menentang pembangunan ilegal yang dilakukan Israel di kawasan terjajah dan Yerusalem Timur secara resmi diserahkan kepada 15 negara anggota DK PBB pada hari Selasa lalu dengan disponsori oleh Libanon, Brazil, dan Afrika Selatan.
Duta Besar Palestina untuk PBB Ryad Mansour mengatakan bahwa resolusi itu akan membantu menghidupkan kembali pembicaraan damai langsung yang telah sejak lama terhenti. Palestina menolak turut ambil bagian dalam dialog sejak Israel menghentikan penangguhan pembangunan permukiman ilegal bulan September lalu.
Clinton, yang tidak memperjelas apakah Washington akan memveto resolusi tersebut, menegaskan kembali tentangan AS terhadap pembangunan yang dilakukan Israel.
"Posisi kami dalam hal permukiman masih tetap seperti dulu. Saya dengan jelas membahas hal itu dalam banyak kesempatan, dan saya akan terus melakukannya," kata Clinton di Departemen Luar Negeri.
"Pada akhirnya, rakyat Palestina dan Israel harus mengambil keputusan mengenai dapat tidaknya mereka melakukan negosiasi yang menghasilkan kompromi di kedua belah pihak untuk menuju perdamaian," tambah Clinton.
Sementara itu, sekelompok mantan pejabat kabinet, diplomat, cendekiawan, dan jurnalis AS merilis sebuah surat terbuka untuk Presiden AS Barack Obama yang berisi desakan agar AS mendukung resolusi tersebut.
"Jika resolusi yang diajukan itu sejalan dengan kebijakan-kebijakan AS yang ada dan ditetapkan, maka melakukan veto justru akan amat merusak kredibilitas dan kepentingan AS, membuat kita berada di luar konsensus internasional, dan lebih lanjut lagi mengurangi kemampuan kita untuk melakukan mediasi dalam konflik ini," demikian dinyatakan dalam surat tersebut.
Departemen Luar Negeri mengetahui perihal surat tersebut, kata Mark Toner, juru bicara, kepada para wartawan tanpa menjabarkan lebih lanjut.
Amerika Serikat, China, Rusia, Inggris, dan Perancis – lima negara anggota tetap Dewan Keamanan PBB – memiliki hak veto terhadap resolusi-resolusi PBB.
Sementara itu, Perancis akan memberikan suaranya dalam resolusi Dewan Keamanan PBB mengenai pemukiman Israel yang disusun oleh negara-negara Arab jika dinilai "moderat" dan tidah menghambat kelanjutan pembicaraan damai, demikian dinyatakan Menteri Luar Negeri Perancis, Kamis (20/1).
"Jika resolusi ini moderat dan tidak menghambat kelanjutan negosiasi (damai), maka kami jelas akan memberikan suara," kata Michele Alliot-Marie sehari setelah melakukan pembicaraan dengan para pemimpin Israel dan Palestina.
Resolusi tersebut diajukan oleh Libanon dalam pertemuan Dewan Keamanan PBB, Rabu lalu. Isinya adalah kecaman terhadap aktivitas pembangunan ilegal Israel dan meminta rezim Zionis menghentikan semua aktivitas permukiman sepenuhnya dan segera di tanah Palestina terjajah, termasuk Yerusalem Timur.
Draf resolusi tersebut, yang disponsori 120 negara, dimunculkan untuk menyampaikan isu tersebut di hadapan yurisdiksi Dewan Keamanan. Tidak akan dilakukan pengambilan suara atas resolusi tersebut hingga paling awal pada bulan Februari. (dn/an/jp) www.suaramedia.com
Post a Comment