JAKARTA --Janji pemerintah memulangkan ratusan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang telantar di Arab Saudi tak kunjung terlaksana. Selain kendala dana, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans) sebagai otoritas tertinggi ketenagakerjaan di tanah air tampaknya semakin tidak fokus untuk menemukan solusi bagi para buruh migran yang kini hidup di kolong jembatan Kandara, Arab Saudi.
Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Menakertrans) Abdul Muhaimin Iskandar mengatakan, tiap hari pemerintah telah berusaha memulangkan TKI overstayer di Arab Saudi. Muhaimin mengatakan ada tiga cara memulangkan TKI. Yakni, pemulangan melalui kerja sama perusahaan asuransi dan PPTKIS, kedua melalui pemerintah Arab Saudi dengan sistem deportasi secara terus menerus bagi TKI bermasalah. "Dan ketiga melalui pemulangan rutin pemerintah Indonesia," kata Muhaimin dalam keterangan tertulis kepada media di Jakarta kemarin (22/1).
Muhaimin mengatakan, permasalahan TKI overstayer yang menggelandang berada di bawah jembatan Kandara telah diatasi dengan diplomasi all out. Walaupun hingga kini belum terlihat hasil yang signifikan tapi pemerintah, kata dia telah mengoptimalkan kerja sama lintas kementerian. "Dalam waktu dekat ini akan ada pemulangan khususnya bagi TKI perempuan hamil, anak-anak, TKI lanjut usia serta yang menderita sakit," kata dia.
Pemerintah juga telah membentuk joint task force atau gugus tugas gabungan yang terdiri dari Kemenakertrans, Kemenlu, Kemenag, Kemensos, Polri (Bareskrim), Kemenpolhumham, Kemenko Kesra, Kemeneg PP dan Perlindungan Anak, serta BNP2TKI untuk memulangkan para TKI itu. Dijelaskan Muhaimin bahwa TKI overstayer yang dideportasi dari Jeddah setiap tahun rata-rata berjumlah 20 ribu orang. Saat ini, ada lebih dari 200 TKI yang masih berlindung dibawah Jembatan Kandara dan siap dipulangkan ke Indonesia.
Karena itu, tambah Muhaimin, para tokoh masyarakat dan tokoh agama jangan mudah mempolitisasi kasus ini. Kalaupun masih permasalahan Muhamin meminta agar diselesaikan secara bersama-sama. Kemenakertrans, kata dia, butuh bantuan dari berbagai pihak karena masih banyak TKI di yang dokumennya tidak lengkap sehingga membuat pemulangan terhambat. "Selain itu harus hati-hati terhadap sindikat yang memanfaatkan pemulangan TKI," kata Muhaimin.
Secara terpisah, Anggota DPR RI Komisi IX, Rieke Dyah Pitaloka menilai kinerja Kemenakertrans lamban dalam menyelesaikan kasus ribuan TKI telantar di kolong jembatan Arab Saudi. Pemerintah dianggap melakukan pembiaran yang justru mencederai Hak Asasi Manusia (HAM). Masalah TKI ini sudah ada sejak lama namun pemerintah belum juga memberikan solusi yang tepat. "Tidak bisa alasannya karena tempat penempungan penuh, kan bisa mencari tempat perlindungan baru," ujarnya.
Rieke juga tidak bisa menerima alasan tidak ada anggaran. Karena setiap bulan pemerintah mendapatkan pemasukan Rp 30 miliar untuk pengiriman TKI ke luar negeri. Selain itu menurut Rieke, sebenarnya pemerintah Arab Saudi sudah berkali-kali membantu pemerintah untuk proses pemulangan TKI. "Tapi kan mereka jenuh kalau terus-terusan dimintai tolong. Harusnya pemerintah Indonesia yang proaktif," tuturnya.
Rieken mengatakan, pemerintah Arab Saudi sudah menawarkan tempat penampungan baru bagi para TKI di sebelah penjara imigrasi. Tapi pemerintah tidak menindaklanjuti penawaran tersebut, malah membiarkan TKI terlantar di kolong jembatan Menurut Rieke diperlukan perbaikan menyeluruh dalam menangani masalah TKI atau buruh migran. "Sejumlah regulasi harus dibenahi," pungkasnya. (zul)
Post a Comment