Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memberikan nilai disclaimer alias menolak memberikan pendapat terhadap laporan keuangan Kementrian Pendidikan Nasional (Kemendiknas) tahun ini.
"Hasil disclamer ini menandakan sistem pengendalian internalnya lemah, sistem pengontorolan di dalam manajemen angggarannya lemah" ujar anggota komsi X, Tubagus Dedi S Gumelar di Gedung DPR RI, Jakarta, sesaat lalu (Jumat, 10/6)
Ditambahkan politisi PDIP itu, buruknya pengelolaan anggaran pendidikan yang mencapai Rp 50 triliun itu bisa dipastikan menyebabkan tak akan ada perbaikan dalam pendidikan nasional.
Dedi menengarai, penilaian disclaimer dari BPK itu membuat kecurigaan maraknya praktek korupsi di Kementrian M Nuh semakin nyata. Karenanya, percuma saja menambahkan anggaran bagi Depdiknas sebelum ada perbaikan pengelolaannya.
"Dengan disclaimer maka bukannya ditambah anggarannya, justeru akan diturunkan," tandasnya. [dem]
Post a Comment