JENIN – Kampanye Save the Jordan Valley (Selamatkan Lembah Yordan) memperingatkan mengenai adanya rencana Israel untuk mengisolasi kawasan Lembah Yordan melalui pembangunan tembok timur yang diumumkan sendiri oleh Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu.
Koordinator kampanye, Fathi Khaddirat, pada hari Jumat (18/3) mengatakan bahwa pembangunan tembok pemisah di timur sejalan dengan rencana pemerintah Israel mengisolasi dan mencaplok kawasan tersebut.
Khaddirat membenarkan bahwa melalui langkah semacam itu, Israel berusaha mengendalkan masa depan keberadaan rakyat Palestina di Tepi Barat.
Ia meminta kepada seluruh institusi Palestina dan organisasi-organisasi internasional agar bersatu menghadapi rencana yang mengancam masa depan kehidupan rakyat Palestina di Lembah Yordan.
Maret lalu, Netanyahu mengatakan bahwa dalam kesepakatan damai di masa mendatang dengan Palestina, Israel harus terus diperbolehkan menempatkan militernya di Lembah Yordan.
Seperti dilansir pemberitaan Haaretz, dalam sebuah kunjungan ke kawasan tersebut, Netanyahu menyebut Sungai Yordan sebagai "perbatasan keamanan Israel."
"Garis pertahanan Israel dimulai di sini," kata Netanyahu. "Jika roket-roket mampu mencapai tempat ini, maka pastinya bisa mencapai Tel Aviv, Haifa, dan di seluruh penjuru negara."
Netanyahu mempertimbangkan rencana pendirian negara Palestina dengan pembatas semetara sebagai bagian dari kesepakatan damai sementara dengan Palestina. Hal itu bisa segera diterapkan dalam waktu dekat, demikian kata sejulah sumber di kantornya pekan lalu.
Perubahan strategi tersebut kabarnya dipicu oleh unjuk rasa antipemerintahan yang pecah di dunia Arab.
"Palestina tidak siap untuk mencapai kesepakatan status final untuk dapat mengakhiri konflik saat dihadapkan pada stabilitas di kawasan tersebut," kata Netanyahu.
Sejumlah sumber di kantor perdana menteri Israel pada saat bersamaan mengatakan bahwa Netanyahu akan mengupayakan kesepakatan damai sementara, Israel dan Palestina akan membahas prinsip-prinsip kesepakatan status final dimasa mendatang dan Palestina akan mendapatkan jaminan terkait pembatas permanen negara Palestina,
"Kami tidak ingin menghindari kesepakatan status final, tapi sebuah kesepakatan sementara adalah cara untuk menuju ke arah sana," kata seorang pejabat kantor perdana menteri.
Rincian rencana yang dipertimbangkan Netanyahu belum jelas. Tapi, masih harus dinantikan apakah Netanyahu benar-benar tertarik untuk melanjutkan proses perdamaian atau hanya coba-coba dan berharap Palestina akan menolak proposal itu.
Proposal kantor perdana menteri tersebut agaknya didasarkan pada rencana yang disusun kepala Komite Pertahanan dan Luar Negeri Knesset, mantan Menteri Pertahanan Shaul Mofaz, dan Menteri Luar Negeri Avigdor Lieberman, yang mengajukan pengaturan jangka panjang sementara yang menyebutkan mengenai pendirian negara Palestina dengan pembatas sementara di atas 45 persen hingga 50 persen kawasan Tepi Barat.
Mofaz merekomendasikan pendirian negara Palestina dengan pembatas sementara di atas 60 persen kawasan Tepi Barat berikut komiten Israel bahwa perbatasan itu akhirnya akan disesuaikan dengan perbatasan sebelum Perang Enam Hari tahun 1967. (dn/pi/up/hz) www.suaramedia.com
Post a Comment