JAKARTA – Pengamat Politik dari Universitas Indonesia (UI), Arbi Sanit, melihat kalau mundurnya Sri Mulyani dari jabatan Menteri Keuangan (Menkeu) dan hijrah ke Washington merupakan rekayasa politik untuk mencairkan kebuntuan politik yang terjadi akibat bergulirnya (proses hukum) rekomendasi Pansus Bank Century, dan sebelum Sri Mulyani dilengserkan. “Itu kompromi politik pemerintah dan anggota koalisinya. Langkah ini jelas mengakomodir Partai Golkar dan PKS yang memang tidak menyukai Sri Mulyani,” kata Arbi Sanit, di Jakarta, Rabu (5/5).Buktinya kata Arbi, Sri Mulyani diboikot oleh Fraksi PDIP dan Hanura, dengan berpijak pada isi rekomendasi DPR terhadap skandal Bank Century, sementara Golkar dan PKS tidak memboikot. “Ini sinyal bagi saya bahwa ada kompromi yang telah disepakati dengan mengorbankan Sri Mulyani. Dengan kompromi itu, semua elit selamat dan tuntutan masyarakat berupa penuntasan skandal Bank Century akan tenggelam dengan sendirinya,” tegas Arbi.
Selain itu, Arbi juga mensinyalir bahwa pemerintah Amerika Serikat (AS) turut berperan atas kepindahan Sri Mulyani ke Bank Dunia itu. “Amerika Serikat memiliki kepentingan atas stabilitas di Indonesia, karena saham terbesar Bank Dunia dimiliki Amerika. Kalau Sri itu masih Menkeu yang saat ini tengah diperiksa KPK, tentu tidak nyaman bagi AS,” jelasnya.
Sementara, pakar Hukum Tata Negara, Irmanputra Sidin menilai, mundurnya Sri Mulyani dari jabatan Menkeu merupakan bentuk penyelamatan politik dan tidak ada yang salah. “Presiden punya hak prerogratif, karenanya dapat melakukan apapun untuk mengganti menterinya, termasuk merekayasa pemunduran diri Sri Mulyani,” katanya.
Lebih jauh, Irmanputra Sidin menegaskan bahwa dalam sistem seperti saat ini, malaikat pun segan untuk mengelola bangsa ini dan jika tidak segera dilakukan pembenahan sistem, maka hal seperti ini akan terus terjadi. SBY katanya, seharusnya bisa memanfaatkan momentum kasus Bank Century untuk membenahi bangsa ini.
Sedangkan anggota DPR dari Fraksi Partai Hanura, Akbar Faisal, justru mempertanyakan loyalitas Sri Mulyani pada bangsa dan masyarakat Indonesia. “Di saat wakil rakyat memintanya mundur, dia bersikukuh pada jabatannya. Anehnya, ketika lembaga asing memintanya mundur dari jabatan menteri dan ditawari posisi Managing Director Bank Dunia, dia langsung meninggalkan jabatannya. Pertanyaan kita, siapa sebenarnya bos Sri Mulyani ini? Rakyat Indonesia atau pemerintah AS?” tanya Akbar.
Terkait spekulasi banyak pihak yang menyatakan bahwa kasus Bank Century selesai dengan sendirinya seiring hijrahnya Sri Mulyani ke Washington, Akbar menjamin fraksinya akan terus mengawal sampai selesai. “Pansus Century dibuat bukan untuk memberikan sanksi pada Sri Mulyani, tapi kepada Presiden atau Wakil Presiden,” tegas Akbar.
Sikap yang sama, menurut Akbar, juga dimiliki oleh Fraksi Partai Golkar, mengingat skandal Bank Century bukanlah masalah pribadi tapi lebih kepada penegakan konstitusi. “Saya pribadi pengagum Sri Mulyani. Namun kita tidak mau terkontaminasi dengan subjektivitas, karena konstitusi harus kita bela dan tegakkan,” katanya lagi. (fas/jpnn)
__________________
__________________
Kenapa Sri Mulyani Dipilih Bank Dunia?
SRI Mulyani Indrawati akan menjadi salah satu dari 3 (tiga) Managing Director World Bank (Bank Dunia) yang bertempat di Washington, Amerika Serikat (AS). Sri Mulyani dipandang oleh Presiden Bank Dunia Robert Zoellick, dapat mewakili pengetahuan tentang negara yang berpenghasilan menengah yang maju tetapi masih menghadapi masalah kemiskinan yang besar.
Sri Mulyani akan menggantikan posisi Juan Jose Daboub, yang sebelum menjabat Managing Director Bank Dunia adalah mantan Menteri Keuangan El Salvador, Negara terlkecil di benua Amerika, yang luas wilayahnya hanya 2/3 Jawa Barat. Dua orang Managing Director Bank Dunia yang lain adalah Ngozi Okonjo-Iwelda, mantan Menteri Keuangan & Luar Negeri Nigeria serta Graeme Wheeler yang tadinya bekerja di Departemen Keuangan New Zealand.
Yang menarik ialah ternyata tidak ada petinggi-petinggi Bank Dunia berasal dari Negara-negara yang maju seperti Malaysia, Korea, China, India dan sebagainya. Apakah mereka ini tidak dipilih karena menolak Washington/Neo Liberal? Dan yang dipilih adalah yang setia kepada garis NEOLIBERAL?
Ditulis oleh K@barNet di/pada 06/05/2010
Post a Comment