FIT and proper test atau uji kelayakan dan kepatutan Calon Gubernur BI Darmin Nasution yang dilakukan oleh Komisi XI DPR RI, Rabu (21/7), dan dilanjutkan kamis (22/7/2010). Kabarnya, hal itu dilakukan karena keterbatasan waktu pembacaan jawaban oleh Darmin. Maklum, dalam fit and profer test ini, Darmin dicecar oleh beragam isu mulai dari Century, pajak dan juga OJK. Banyak kalangan yang menduga jika Komisi DPR yang membidangi Keuangan dan Perbankan ini memilih Darmin maka ada permainan uang yang sangat besar. “Jika Komisi XI DPR meloloskan Darmin menjadi Gubernur BI, hampir dapat dipastikan proses tersebut dibumbui dengan adanya guyuran uang yang sangat besar kepada para anggota Komisi XI,” duga Koordinator Gerakan Indonesia Bersih Adhie Massardi, Kamis (22/7/2010).
Menurut mantan Juru Bicara mendiang Presiden Gus Dur ini, hal tersebut patut dicurigai sebab Darmin Nasution adalah sosok yang diduga bertanggungjawab dalam soal Century. “Selain Boediono dan Sri Mulyani, Darmin Nasution ditengarai BPK dan DPR terlibat erat skandal rekayasa bailout Bank Century yang merugikan uang rakyat Rp6,7 triliun,” papar Adhie.
Selain soal Century, Darmin juga diduga terlibat dalam skandal mafia pajak. Anggota Komisi XI DPR dari Fraksi PDIP, Dolfi OFP misalnya, menanyakan soal kasus pajak Halliburton dan juga skandal pajak Paulus Tumewu. Soal pajak Paulus Tumewu, berdasarkan data yang dikumpulkannya, ada nota dinas Dirjen Pajak yang memerintahkan penghentian penyidikan yang sebenarnya tidak dimungkinkan. “Tapi Bapak memberikan rekomendasi ke Menkeu dan Jakgung. Padahal ini di luar wilayah UU Perpajakan. Jadi perlu ada ketegasan. Banyak sekali wilayah yang abu-abu,” tanya Dolfi kepada Darmin saat uji kelayakan dan kepatutan.
Sementara itu, anggota Komisi XI DPR Arif Budimanta di Gedung DPR menyatakan bahwa rekam jejak Darmin akan menjadi catatan fraksinya. “Kita akan memberikan catatan khusus bila calon Gubernur Bank Indonesia Darmin Nasution tidak mampu menjelaskan soal Bank Century dan kasus-kasus pajak. Apalagi bila dalam proses penyelidikan dan penyidikan aparat hukum, Darmin dinyatakan bersalah,” kata Arif.
Sepak terjang Darmin Nasution ketika menjadi dirjen pajak juga ketika menjadi ketua LPS diduga memiliki rekam jejak yang buruk. Tak tanggung-tanggung, dugaan keterlibatan Darmin dalam soal Century dan pajak tersebut ditaksir menghilangkan uang trilyunan rupiah. Sebab itu sangat aneh jika pada akhirnya nanti anggota DPR menyetujui Darmin Nasution menjadi Gubernur BI.
Sementara itu, banyak kalangan yang menduga bila nanti Darmin terpilih menjadi Gubernur BI hanya akan dijadikan mesin ATM untuk para penguasa dan pebisnis kelas kakap. Rekam jejak Darmin sangat mengkhawatirkan. Oleh karena itu, aktivis masyarakat madani memperkirakan skandal Century akan terulang jika Darmin terpilih menjadi Gubernur BI. Akankah partai-partai yang dulu memilih opsi C akan mendukung Darmin? Kita lihat konsistensi mereka. (Boy M/ Jakartapress)
Terkait Century, Darmin kok Lolos?
JAKARTA, KOMPAS.com — Darmin Nasution semalam telah dinyatakan lolos uji kelayakan dan kepatutan untuk menduduki jabatan sebagai Gubernur Bank Indonesia yang baru. Anggota DPR menyatakan tidak menemukan cacat apa pun yang dapat menghalangi Darmin memikul jabatan itu.
Padahal, menurut juru bicara Indonesia Bersih, Adhie M Massardi, DPR pun telah menyebut Darmin sebagai salah seorang yang harus bertanggung jawab dalam skandal rekayasa bailout Bank Century, yang melibatkan uang negara sebesar Rp 6,7 triliun. “Meskipun banyak orang yang teriak mengingatkan akan kaitan dengan kasus ini, tampaknya teriakan itu tidak mereka dengar,” ujar Adhie.
Memang, menurut Adhie, ibarat muazin yang meneriakkan waktu shalat dengan lantang, bahkan dibantu pengeras suara, usahanya sering tidak menjadi panggilan bagi semua orang untuk datang ke hadapan-Nya. Tugas muazin hanya mengingatkan kepada umat Islam bahwa waktu shalat telah tiba. “Selanjutnya tergantung pada keimanan seseorang yang mendengarnya. Begitu juga dengan wakil rakyat di DPR, mereka telah diingatkan tentang kasus Century. Namun, mereka banyak yang tertutup hatinya,” ujarnya.
Ada Deal Antara Kalangan DPR dengan Penguasa?
Seperti sudah diduga semula, fraksi yang semula ngotot menolak Darmin Nasution sebagai calon Gubernur Bank Indonesia (BI), ternyata hanya ‘pura-pura’ vokal bersikap kritis terhadap pemerintah yang menyodorkan calon tunggal Gubernur BI tersebut. Nyatanya, Komisi XI DPR menerima dan mensahkan Darmin sebagai Gubernur BI yang baru. Ada deal antara kalangan DPR dengan penguasa?
Komisi XI DPR RI akhirnya mengesahkan Darmin Nasution sebagai Gubernur Bank Indonesia (BI) yang baru. Pimpinan fraksi di DPR menyetujui Darmin secara aklamasi namun dengan catatan-catatan. Demikian disampaikan oleh Ketua Komisi XI DPR Emir Moeis di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (22/7/2010).
“Para pimpinan satu suara kita bisa terima Darmin dengan catatan-catatan yang nantinya akan mengikat dengan keputusan ini. Dari seluruh fraksi menerima. Sekarang kita membahas mengenai catatan-catatan yang akan disampaikan. Pokoknya poinnya aklamasi dengan catatan-catatan,” ujar Emir.
Darmin Nasution menjalani fit and proper test bersama Komisi XI DPR selama 2 hari ini. Sebelumnya, Darmin menjabat sebagai Deputi Gubernur Senior BI. Awalnya pukul 20.30 WIB dalam rapat Emir sudah mengetuk palu persetujuan Darmin menjadi Gubernur BI.
Namun hal ini memicu interupsi dari para anggota Komisi XI. Interupsi terhadap keputusan Ketua Komisi XI tersebut memakan waktu cukup lama, sampai posisi ketua rapat diganti oleh Surahman Hidayat dari PKS.
Surahman menegaskan Darmin dipilih sebagai Gubernur BI secara mufakat, dan masing-masing fraksi di Komisi XI diberi kesempatan untuk menuliskan catatan kepada Darmin.
Sekitar pukul 21.40 WIB, akhirnya diketuk untuk kedua kalinya Darmin disahkan menjadi Gubernur BI. Jadi, persetujuan Komisi XI DPR untuk penunjukan Darmin Nasution ini diwarnai oleh dua ketuk palu dari pimpinan rapat. [detik]
Post a Comment