NEW YORK (Berita SuaraMedia) – Presiden AS Barack Obama pada hari Sabtu (25/9) waktu setempat memperingatkan bahwa nasib jutaan orang bergantung pada keseimbangan di Sudan. Presiden kulit hitam pertama AS itu kemudian menambahkan bahwa referendum untuk menentukan masa depan negara di benua Afrika itu harus dilangsungkan secara damai dan tepat waktu.
Dalam upaya intervensi di pertemuan tingkat menteri yang membahas mengenai masalah Sudan di PBB, Obama mengatakan bahwa rakyat di negara tersebut "membutuhkan perdamaian."
"Pada saat ini, nasib jutaan orang bergantung pada keseimbangan. Apa yang terjadi di Sudan beberapa hari ke depan mungkin saja menentukanapakah orang-orang yang sudah terlalu banyak dilanda peperangan akan melangkah ke depan atau justru mundur dan kembali pada pertumpahan darah," kata Obama.
"Apa yang terjadi di Sudan penting bagi semua negara sekitar Gurun Sahara Afrika dan juga penting bagi seluruh dunia," tambah Obama.
"Kesepakatan damai menyeluruh yang mengakhiri perang saudara harus dilaksanakan sepenuhnya. Referendum penentuan nasib yang dijadwalkan 9 Januari mendatang harus dilaksanakan dengan damai dan tepat waktu," tambahnya.
Pemungutan suara untuk menentukan nasib Sudan Selatan dan kawasan kecil Abyei, dua-duanya merupakan wilayah penghasil minyak, merupakan bagian dari kesepakatan damai tahun 2005. Para diplomat khawatir bahwa persiapan pemungutan suara berada di belakang jadwal.
Para pemimpin internasional khawatir jika pemilihan ditunda, maka pemerintahan Sudan Selatan bisa memproklamasikan kemerdekaan secara sepihak dan melahirkan konflik baru.
Hanya dalam waktu lebih dari 100 hari, orang-orang dari kawasan selatan yang kaya minyak akan mengambil keputusan, apakah akan bertahan di Sudan atau memisahkan diri.
Pertemuan khusus digelar pada hari Jumat oleh Obama dan para pemimpin dunia lain karena kekhawatiran bahwa Sudan Selatan memisahkan diri secara sepihak dari Sudan Utara.
Kaum minoritas Sudan khawatir mereka akan diusir dan diganggu jika orang-orang selatan memilih kemerdekaan dalam referendum yang akan datang, demikian dinyatakan Human Rights Watch, Rabu.
"Baik orang selatan yang tinggal di utara maupun orang utara yang tinggal di selatan Sudan sama-sama mengatakan kepada Human Rights Watch bahwa mereka takut tindakan balas dendam, bahkan diusir, jika pemisahan disetujui," demikian bunyi pernyataan dari kelompok tersebut.
Pemungutan suara untuk menentukan kemerdekaan akan memunculkan tanda tanya besar terhadap status kewarganegaraan ratusan ribu penduduk selatan yang tinggal di Khartoum dan kota-kota lain di utara, serta orang-orang utara yang tinggal di selatan.
Sekretaris Jenderal PBB Ban Ki-moon menyebut Sudan sebagai salah satu hal yang ia jadikan "prioritas utama."
Dalam wawancara dengan kantor berita AFP, ia mengatakan hasil akhir pemungutan "akan amat penting bagi perdamaian dan keamanan di kawasan itu."
Sebagia diplomat mencurigai Presiden Omar al-Bashir sengaja memperlambat pelaksanaan referendum.
"Saya kembali dari pertemuan Dewan Keamanan PBB terakhir dengan perasaan amat khawatir mengenai apa yang akan terjadi," kata seorang duta besar PBB yang tidak bersedia namanya disebutkan.
Amerika Serikat, Inggris, dan Norwegia pekan lalu mengirimkan surat untuk para pemimpin Sudan dan mendesak mereka agar memastikan tanggal pelaksanaan referendum tidak molor.
Hari Selasa lalu, Menteri Luar Negeri AS Hillary Clinton bertemu dengan Wakil Presiden Sudan Ali Osman Taha di New York dan Gedung Putih. Dalam pertemuan itu, Clinton menyampaikan bahwa Obama akan menyampaikan "pesan yang kuat" untuk rakyat Sudan dalam pertemuan Jumat waktu setempat, saat pengumuman resmi dirilis.
Sudan memiliki peranan penting sebagai produsen minyak, khususnya memasok untuk China. Posisi strategis Sudan di Afrika, di dekat Somalia dan Republik Demokratik Kongo, konflik Darfur di sebelah barat Sudan, dan perang saudara utara-selatan di masa lalu memunculkan kekhawatiran mengenai pemilihan itu. (dn/af/ay) www.suaramedia.com
Post a Comment