Sumber Daya Alam Untuk Rakyat, Bukan Untuk Kapitalis

Klaim pemerintah bahwa kenaikan BBM tidak merugikan dan membebanai rakyat mendapat kritik tajam dari Jubir Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), Ustadz Ismail Yusanto. Ia mempertanyakan kalaulah kenaikan BBM tidak membebani rakyat, kenapa terjadi gelombang protes dari masyarakat.

“Kalau tidak membebani, kenapa rakyat menggerutu. Kalau tidak membebani, kenapa pemerintah masih memberikan Bantuan Langsung Tunai (BLT). Kenapa pemerintah masih memberikan? karena pemeritah tahu betul kenaikan BBM itu membebani rakyat, jangan dibalik,” tegasnya kepada Eramuslim.com, Kamis (8/3).

Bantuan Langsung Tunai menurutnya bukanlah solusi mengurangi rakyat miskin dengan dalih mencabut subsidi. Sebab beban masyarakat akan terus berjalan seiring naiknya harga BBM. Sedangkan beras miskin yang dibagikan pemerintah hanya berlaku selama satu tahun. “Tapi setelah satu tahun itu bagaimana?” tanyanya.

Persoalan lain yang muncul adalah penetapan kategori miskin untuk penerima BLT masih sangat bermasalah. Kategori tersebut tidak dapat menjangkau seluruh penduduk miskin di Indonesia yang dalam ambang batas penduduk miskin.

“Sekarang BLT menetapkan jumlah penduduk miskin ada 39 juta jiwa, sedangkan masih banyak penduduk yang diambang batas kemiskinan yang tidak kena santunan BLT,” sambungnya.

Alumni Geologi UGM ini kemudian menukil data penduduk miskin dari wolrdbank yang mencatat ada sekitar 109 juta rakyat miskin di Indonesia. “Berarti kalau dikurang dengan jumlah Bappenas, ada lebih dari 70 juta rakyat miskin yang tidak mendapatkan BLT,” tegasnya.

Klaim Hatta Rajasa yang menyatakan bahwa kenaikan subsidi BBM ini untuk menyelamatkan APBN pun sangat tidak bisa diterima. Pasalnya APBN kita tidak disedot oleh subsidi, tapi oleh pembayaran bunga dan cicilan hutang yang mencapai 290 triliun untuk tahun ini.

“Jadi kalau APBN kita 1400 triliun, 290 trilyun untuk bayar hutang, sedangkan untuk subsisidi BBM hanya 60 triliun.”

Karena itu, Ustadz Ismail Yusanto berpesan agar umat muslim untuk semakin sadar bahwa kapitalisme merusak Negara kita.

“Disinilah pentingnya Syariah, itulah mengapa Hizbut Tahrir selalu mengatakan selamatkan Indonesia dengan Syariah. Karena disitu jelas sekali, Migas dan Sumber Daya adalah milik rakyat yang dikelola Negara untuk kepentingan rakyat,” pungkasnya. (Pz)