Akuntabilitas yang di maksud Obama adalah minta pertanggungjawaban SBY supaya Freeport dijamin keamanannya dan tetap bebas mengeruk emas di Papua, termasuk menangani para pendemo yang sudah sekitar dua bulan hingga saat ini, menuntut perbaikan gaji dan kesetaraan status dengan para pekerja asingPresiden Yudhoyono dalam keterangan pers pada akhir kegiatan KTT ke-19 ASEAN di Nusa Dua, Bali (19/11) menjelaskan “dikte” Amerika Serikat terkait akuntabilitas yang terjadi di Papua. Perintah harus adanya akuntabilitas itu disampaikan Barack Obama kepada SBY dalam pertemuan bilateral antara keduanya di sela-sela pelaksanaan KTT ke-19 ASEAN, KTT ASEAN+3, dan KTT ke-6 Asia Timur.
Permintaan adanya akuntabilitas dari Obama ini sangat bias, bercabang, berurat berakar begitu dalam, mengandung banyak kepentingan dan maksud licin berduri. Gaya perintah bos besar yang mesti difahami dengan teliti nan hati-hati!
Menurut Teguh Arifiyadi, SH. Inspektorat Jenderal Depkominfo, Konsep tentang Akuntabilitas secara harfiah dalam bahasa inggris biasa disebut dengan accoutability yang diartikan sebagai “yang dapat dipertanggungjawabkan”.
Akuntabilitas adalah istilah umum untuk menjelaskan betapa sejumlah organisasi telah memperlihatkan bahwa mereka sudah memenuhi misi yang mereka emban ( BENVENISTE, Guy, : 1991). Definisi lain menyebutkan akuntabilitas dapat diartikan sebagai kewajiban-kewajiban dari individu-individu atau penguasa yang dipercayakan untuk mengelola sumber-sumber daya publik dan yang bersangkutan dengannya untuk dapat menjawab hal-hal yang menyangkut pertanggungjawabannya. Akuntabilitas terkait erat dengan instrumen untuk kegiatan kontrol terutama dalam hal pencapaian hasil pada pelayanan publik dan menyampaikannya secara transparan kepada masyarakat ( ARIFIYADI, Teguh,: 2008 ).
Akuntabilitas yang di maksud Obama adalah minta pertanggungjawaban SBY supaya Freeport dijamin keamanannya dan tetap bebas mengeruk emas di Papua, termasuk menangani para pendemo yang sudah sekitar dua bulan hingga saat ini, menuntut perbaikan gaji dan kesetaraan status dengan para pekerja asing. Timbal baliknya adalah Indonesia mendapat hibah F16 Bekas tapi biaya upgradenya sampai Bayar Rp 6,7 Triliun.
Akuntabilitas lainnya adalah menyangkut HAM yang terjadi di Papua. Sebagaimana disampaikan juga Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS) Hillary Clinton di pertemuan Asia Pacific Economy Cooperation (APEC) di Honolulu, Hawaii, (11/11), ia mengatakan kekhawatirannya atas aksi kekerasan yang terjadi di Papua dan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM).
Pengamat intelijen AC Manullang, 14 November 2011, mengatakan kalau pernyataan Hillary itu sudah merupakan intervensi AS ke Indonesia.
Menurut AC Manullang, Pemerintah AS sudah menerapkan strategi HAM untuk melepaskan Papua dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). HAM akan dijadikan alasan AS mengajukan referendum bagi rakyat Papua.
Kata Manullang, akibat pernyataan Hillary, negara-negara Eropa maupun kelompok pendukung Papua di berbagai negara akan mendesak Indonesia untuk melakukan referendum bagi Papua. Karena diopinikan kalau di Papua sudah banyak pelanggaran HAM.
Akuntabilitas isu HAM ini sebenarnya kelanjutan dari skenario Kongres Amerika Serikat (AS) yang digelar di Washington DC, Amerika Serikat (22 September 2010), ketika mengadakan dengar pendapat dengan Ketua Umum Independent Group Supporting the Special Autonomous Region of Papua Within the Republic of Indonesia (IGSSARPRI) Franzalbert Joku dan Wakilnya Nicholas S Messet serta delegasi Ormas dan gerakan Papua merdeka, antara lain Ketua Dewan Adat Papua (DAP) Forkorus Yoboisembut.
Dengar pendapat itu, mengutip situs papuapost.wordpress.com, mengenai informasi tentang pelanggaran HAM di Papua, juga menggunakan alasan kasus pelanggaran HAM di Papua untuk menuntut referendum di Papua melalui dukungan Kongres AS dan pemerintahan Amerika Serikat.
Human Rights Watch yang berpusat di New York pun “numpang” kepentingan dengan mendesak Obama supaya membahas Papua dengan SBY. Human Rights Watch menilai kedatangan Presiden Barack Obama ke Bali dalam rangka KTT ASEAN Plus dan KTT Asia Timur pekan ini, penting dan tepat untuk kembali membicarakan isu penegakan Hak Asasi Manusia, terutama di Papua dan Papua Barat.
Tidak semua elemen bangsa membeo dan hilang nyali dengan gertakan Clinton. Anggota Komisi I DPR RI, Nurhayati Ali Assegaf menyindir pemerintah Amerika Serikat yang selalu berbicara soal pelanggaran HAM di Papua.
Nurhayati menandaskan bahwa pemerintah Amerika Serikat bicara soal pelanggaran HAM di Papua. Suruh mereka datang ke Papua, lalu lihat betapa jomplangnya dan betapa PT Freeport Indonesia membangun kerajaan di antara masyarakat yang dibiarkan terbelakang. Itu apa bukan pelanggaran HAM.
Nurhayati menuduh kalau PT Freeport berusaha membangun kerajaan yang besar di antara kemiskinan dan keterbelakangan. Sama seperti mereka lakukan untuk suku Indian di Arizona. Jadi sosok PT Freeport ini begitu untouchable, paparnya.
Menurutnya PT Freeport sebagai perusahaan milik AS akan lebih senang kalau Papua terpisah dari NKRI. Karena apa, dia bisa kuasai, bisa bangun kerajaan dan jadikan Papua sebagai jajahan baru AS. Suku Indian tergeser karena dibodohkan. Jangan sampai ini terjadi untuk Papua," sebutnya.
Pelanggaran HAM yang nyata di depan mata yang dilakukan oleh AS adalah adanya perbedaan antara pekerja lokal dengan pekerja asing. Masyarakat Indonesia mengantri makan dengan kupon. Sementara orang asing makan dengan kemewahan. Padahal mereka menggali kekayaan dari alam kita. PT Freeport menjadi penguasa Papua, bukan pemerintah Indonesia. AS punya kepentingan di Papua. Bisa saja dijadikan the next country seperti Hawai.
Akuntabilitas semacam inilah versi Paman Sam, akuntabilitas yang bias dan menindas. Seandainya jika para petingi negri ini berani mengambil sikap jantan, tentu rakyat Papua tidak akan timpang sampai sekarang. Jika pemerintah lemah, nilai dan integritas dipertaruhkan, dipermainkan oleh asing yang mengincar SDM bumi pertiwi yang kaya. [Islam Times/sa]
Post a Comment