Oleh : Fatih Mujahid
Terhitung sudah tiga kali isu reshuffle (pergantian menteri) berkembang. Dan sebanyak itu pula rencana tersebut tinggal rencana alias cuma isu. Belakangan isu itu pun berhembus kuat lagi.Tapi banyak pula yang mencibirnya karena melihat apa yang sudah terjadi sebelumnya.
Anggota Dewan Pertimbangan Presiden, Ryaas Rasyid menjelaskan bahwa ini bukan lagi persoalan isu, tapi pasti akan dilakukan pemetaan kembali tepat dalam dua tahun usia Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II. "Reshuffle akan dilakukan sebelum 20 Oktober mendatang," katanya.
Sejak awal pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) Jilid II, orang-orang yang duduk di kabinet ini banyak disorot. Apalagi setelah masa pemerintahan Presiden SBY menginjak usia dua tahun. Kritik terhadap kinerja para menterinya kian santer.
Akhir bulan lalu, Unit Kerja Presiden bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) menyerahkan laporan evaluasi rutin kinerja KIB II. Hasilnya? Hampir semua kementerian mendapatkan nilai merah dalam vapor mereka. "Tetap ada yang merah, merasa di semua kementerian” kata Ketua UKP4, Kuntoro Mangkusubroto, di Istana Negara, Jakarta, Rabu (28/9).
Ia menolak menyebutkan kementerian apa yang capaian kinerjanya belum sesuai target. Ia juga menolak dari bidang apakah kementerian tersebut sebab tidak berwenang untuk mengumumkannya. "Yang jelas merahnya karena tidak tercapai apa yang direncanakan di awal tahun," sambung mantan Kepala BRR Aceh-Nias itu.
Namun Sekretaris Kabinet (Seskab) Dipo Alam mengatakan, penilaian baik dan buruknya kinerja Menteri yang dilakukan oleh UKP4 bukan faktor utama yang menentukan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk merombak kabinetnya.
"Saya mikir soal merah, biru, hijau itu tidak the only assesment untuk ada reshuffle. Tentunya presiden lebih komprehensif, tidak hanya merah, hijau, biru. Doesn't mean like that, ada fakta integritas, kinerja. Jadi yang dibikin itu memang bagus. Tapi it's not the only factor yang membuat kabinet di-reshuffle," kata Dipo di Kantor Presiden, Kamis (29/9).
Pertanyaannya, lalu faktor apalagi yang digunakan untuk menentukan reshuffle kalau itu benar-benar akan dilakukan?
Dagangan Politik
Reshuffle Kabinet merupakan hak prerogatif presiden. Semua tergantung maunya Presiden SBY. Namun Ketua Dewan Perwakilan Daerah Irman Gusman berharap, reshuffle kabinet yang akan dilakukan SBY benar benar memperhatikan kinerja dan profesionalitas. Bukan alas tukar kepentingan partai dan represensi partai politik. "Kalau itu lagi, hanya jadi (politik) dagang sapi nantinya,"katanya di Gedung DPR/MPR.
Pengamat politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Indria Samego mengatakan, Presiden SBY harus berani meng ambil langkah tegas terhadap para menteri yang kinerjanya jauh dari harapan, meskipun menteri itu berasal dari partai politik pendukung pemerintah. "Presiden harus menunjukkan pada rakyat, bahwa reshuffle bukanlah dagangan politik, tapi memang sesuai kebutuhan, seperti apa yang menjadi harapan publik akhir-akhir ini,"katanya.
Selama ini, reshuffle hanya menjadi dagangan politik pemerintah ketika pemerintah merasa ada partai politik yang 'mengganggu' SBY dan partainya. Isu itu digelontorkan. Nyatanya, setelah diancam akan ada reshuffle, partai politik tiarap dan reshuffle tidak pernah terjadi.
Sebagai contoh nyata, gagalnya pembentukan Pansus pemberantasan mafia pajak di DPR. Saat itu, dengan penuh kemarahan Presiden SBY melalui konferensi pers meluapkan kekecewaannya terhadap beberapa partai yang tergabung Sekretariat Gabungan Partai Politik (Setgab) karena dianggap membelot dari kontrak-kontrak politik. Bahkan elite Partai Demokrat dan Ketua Umumnya Anas Urbaningrum telah memastikan soal reshuffle ini. Partai-partai anggota Setgap mundur teratur untuk menuntuk pembentukan Pansus pemberan-tasan mafia pajak. Reshuffle pun tak jadi dilakukan.
Di mata Direktur The CIIA (Community of Ideological Islamic Analyst) Harist Abu Ulya, kekuasaan sekarang merupakan hasil bagi-bagi, kompromi politik, korporasi, kolaborasi para kapital. Makanya, reshuffle itu tidak banyak berarti.
Harits mengibaratkan, reshuffle ini tak ubahnya sebuah pertandingan di babak kedua di masa injury time. "Seperti permainan sudah berada di babak kedua, bahkan mau injury time. Babak pertama sudah babak belur dan gagal permainannya defensif. Sekarang sudah kalah baru mau main ofensif bagaimana? Sedangkan waktu tidak cukup untuk mengembalikan kekalahan itu, tidak mudah” paparnya. Ia tidak yakin presiden cukup berani karena banyak kompromi yang harus dilakukan. "Saya tidak yakin Pak Beye ini bisa tegas."
Menurutnya, persoalan sebenarnya bukan sekadar ganti orang tapi pada kerusakan sistem yang ada. "Mau reshuffle tidak ada artinya kalau mau reshuffle, reshuffle semua. Solusinya ganti sistem dan ganti dengan orang yang lebih amanah dan cari kepala negara yang lebih tegas, diktator tapi baik hati maka Indonesia akan bisa berubah," tambahnya. Selama komposisi kabinet adalah produk dari kompromi dagang sapi, lanjutnya, mereka tetap akan dibelit dengan kepentingan kelompok dan politik.
Mereka Yang Didesak Di-reshuffle
Suara-suara dari dalam istana semakin kencang untuk memastikan akan dilakukannya Bongkar Pasang Kabinet Jilid II ini. Berikut nama-nama yang didesak untuk diganti.
1. Menteri ESDM, Darwin Zahedy Saleh. Didesak untuk lengser karena menurut analisis pengamat energi Pri Agung Rakhmanto Darwin selama dua tahun ini kebijakan energi Indonesia dinilai tidak jelas. Apalagi menurut UKP4, kementerian ESDM ini termasuk salah satu kementerian malas.
2. Menteri Hukum dan HAM Patrialis Akbar. Menurut Indo Barometer Muhammad Qodari, Patrialis Akbar belum berhasil menangani masalah di lembaga pemasyarakatan. Selain itu ia sering mengeluarkan pernyataan controversial.
3. Menteri Keuangan Agus Martowardojo. Didesak untuk mundur karena menurut Analisis Direktur Eksekutif Indo Barometer, kurang optimalnya sektor perekonomian dan tidak seialan kinerjanya dengan pemerintah.
4. Menteri Tenaga Keria dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar. Tersangkut kasus di kementerian dengan dugaan korupsi. Apalagi kinerjanya dalam kementerian tersebut dinilai buruk khususnya dalam penanganan TKI.
5. Menteri Pemuda dan Olahraga Andi Mallarangeng. Didesak untuk mundur karena menurut penelitian Lingkaran Survey Indonesia, ia terlibat kasus dugaan korupsi di Kemeterian Menpora.
6. Menteri Perumahan Rakyat Suharso Monoarfa dan Menteri Perhubungan Freddy Numberi didesak untuk mundur karena menurut LSI selain dari kinerja kurang baik, keduanya juga terkena masalah pribadi, mengakibatkan kepuasan publik terhadap pemerintah menurun.
Post a Comment