Koalisi Partai Kristen Minta Belanda Stop Subsidi untuk Otoritas Palestina

Parlemen Belanda menginginkan pemerintah Negeri Kincir Angin itu menghentikan bantuan dana untuk otoritas Palestina. Usulan itu diajukan oleh dua partai Kristen; Christian Union dan partai Kristen ortodok SGP. Kedua partai itu menganggap Otoritas Palestina gagal mengatasi "terorisme" di Palestina yang mengancam keamanan Israel.

Anggota parlemen dari kedua partai Kristen tersebut juga mendesak kabinet Belanda untuk melobi Uni Eropa agar juga menghentikan subsidinya pada Otoritas Palestina, jika Otoritas Palestina tidak juga mengambil tindakan tegas untuk mencegah munculnya serangan "terorisme". Desakan itu mendapat dukungan dari partai-partai koalisi di parlemen Belanda seperti partai konservatif VVD, partai Kristen Demokrat dan Partai Kebebasan.

Mereka mengklaim bahwa di wilayah Palestin ada iklim yang cenderung mendukung tindakan para teroris dan bukan mencegahnya. "Terorisme bukan bukan hanya disanjung-sanjung di sekolah-sekolah tapi juga di jalan-jalan, dimana jalan dan persimpangan menggunakan nama-nama pelaku bom bunuh diri," demikian pernyataan koalisi partai tersebut.

Menanggapi desakan itu, Menteri Luar Negeri Belanda Uri Rosenthal pada parlemen menyatakan bahwa departemennya selalu membahas persoalan "teroris" itu dengan Otoritas Palestina. Ia menilai kebijakan untuk menyetop subsidi untuk Palestina terlalu berlebihan.

Menurut anggota parlemen Belanda dari partai Christian Union Joël Voordewind, Belanda memberikan bantuan dana sebesar 50 juta euro setiap tahunnya pada Otoritas Palestina. Sementara bantuan dana yang diberikan Uni Eropa pada Otoritas Palestina setiap tahun mencapai 200 juta euro.

Voordewind juga menyatakan bahwa partai Fatah pimpinan Mahmud Abbas--presiden Palestina--terus berusaha untuk memusnahkan negara Israel.

Selain meminta pemerintah menghentikan bantuan dana untuk Otoritas Palestina, koalisi partai Kristen di Belanda meminta pemerintah untuk membatalkan rencana kunjungan Mahmud Abbas tahun ini, sampai Otoritas Palestina memberikan kepastian untuk bertindak menghentikan "aksi-aksi terorisme" di Palestina. Tapi permintaan itu tidak mendapat dukungan dari partai-partai lainnya di parlemen. (ln/ENews)