Terlebih dengan terungkapnya kasus Bank Century, diikuti dengan kasus Gayus Tambunan terkait dengan permasalahan pajak yang tidak saja melibatkan para penyidik, jaksa, hakim dan pengacara. "Petugas rutan tempat Gayus ditahan dan petugas imigrasi juga terkena imbasnya," katanya.
Fenomena sedemikian rupa, menurut dia, tidak saja semakin menurunkan kepercayaan masyarakat dan dunia internasional terhadap keseriusan aparat penegak hukun dan pemerintah dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. "Tetapi juga telah membuat persoalan tindak pidana korupsi menjadi komoditas politik karena digunakan oleh politisi tertentu sebagai senjata untuk menyerang lawan politiknya," katanya.
Oleh karena itu, lanjutnya, ada benarnya kalau sebagian masyarakat berpendapat keseriusan dalam penegakan hukum itu akan sangat memengaruhi indeks persepsi tentang korupsi di Indonesia. "Dalam hal itu ternyata dapat dibenarkan karena Masyarakat Transparency Internasional (MTI) pada tahun 2010 tetap memberikan skor 2,8 untuk Indonesia, sehingga membuat peringkat Indonesia masih berada di atas 100 dari 178 negara, jauh dibanding negara-negara ASEAN lainnya," katanya.
Berdasarkan data Sunproglapnil Pidsus Kejaksaan Agung, ungkapnya, perkara korupsi di Indonesia yang ditangani Polri, Kejaksaan dan KPK sampai tahap penyidikan pada periode 2004-2010 tercatat sebanyak 9.308 kasus. Jumlah itu masing-masing 1.580 di Polri dan 1.200 di antaranya sampai pada tahap penuntutan.
Sementara di Kejaksaan yang sampai pada tahap penyidikan 7.547 kasus, 6.239 di antaranya sampai pada tahap penuntutan, sedangkan 181 kasus di KPK 165 di antaranya masuk pada tahap penuntutan.
Post a Comment