Jakarta - Indonesian Corruption Watch (ICW) menilai pemerintahan SBY tidak sungguh-sungguh dalam melakukan pemberantasan mafia hukum. Program pemberantasan mafia hukum yang didengungkan dianggap hanya sebuah kosmetik.
"Pemberantasan mafia hukum oleh SBY itu hanya kosmetik. Karena hanya dilakukan dipermukaan saja tidak sampai ke akar," ujar peneliti ICW Febri Diansyah saat diskusi 'Refleksi Akhir Tahun' di Galeri Cafe, Taman Ismail Marzuki, Cikini, Jakarta Pusat, Kamis (30/12/2010).
Menurutnya, upaya pemberantasan mafia hukum oleh SBY sebatas pencitraan. Hal ini agar masyarakat melihat pemerintah pro terhadap pemberantasan korupsi yang menjadi musuh bangsa ini.
"Karena ditingkatan pengambilan kebijakan tidak menyentuh itu. Lihat bagaimana pemilhan Kapolri dan Jaksa Agung, sangat kontroversial dan instan," terangnya.
Menurut Febri, Kapolri saat ini Jenderal Polisi Timur Pradopo tidak memiliki rekam jejak dalam hal pemberantasan mafia hukum maupun korupsi, begitu juga figur Jaksa Agung Basrief Arief.
"Apakah Timur punya catatan pemberantasan korupsi? Jaksa Agung sekarang juga tidak jauh beda. Tidak akan menang melawan mafia hukum bila kepolisian dan kejaksaan lemah," jelasnya.
Setengah hati pemberantasan mafia hukum juga bisa dilihat dari kasus Gayus Tambunan. Pasca kasus penggelapan pajak tersebut mencuat, ICW tidak menemukan adanya perubahan yang mendasar di tubuh Ditjen Pajak.
"Apakah ada reformasi di Ditjen Pajak? Apa ada atasan Gayus yang kemudian juga diselidiki? 40 Perusahaan yang katanya ditangani Gayus, apa ada yang dimintai keterangan? Semuanya serba tidak jelas," imbuhnya.
(her/gun) Hery Winarno - detikNews
Post a Comment