VIVAnews - Koalisi Lembaga Swadaya Masyarakat untuk Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) mendesak Dewan Perwakilan Rakyat menelusuri susunan RAPBN 2011. Sebab, koalisi menilai banyak terjadi pemborosan di sana.
Salah satu contoh yang dinilai boros ialah rencana pengadaan kendaraan dinas senilai hingga lebih dari Rp300 miliar. "Pengadaannya berpotensi korupsi. Sedikitnya akan diadakan 4.041 kendaraan roda 4 atau 6 dan roda 2 senilai Rp371,524 miliar di 20 kementerian atau lembaga," kata salah satu anggota koalisi, Koordinator Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA), Yuna Farhan, dalam diskusi Politik Citra RAPBN 2011 di Bakoel Coffee, Cikini, Jakarta, Minggu, 17 Oktober 2010.
Selanjutnya, Yuna menilai pengadaan notebook dan komputer di lembaga-lembaga negara yang tertuang dalam RAPBN 2011 juga berlebihan. Menurutnya, harga satuan yang dianggarkan apabila dirata-rata tidaklah masuk akal dan jauh di atas harga pasar.
Negara menganggarkan 3.109 notebook maupun komputer senilai Rp32,5 miliar untuk tujuh kementerian atau lembaga. Dari penelusuran Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian / Lembaga di Kementerian Perhubungan, banyak ditemukan anggaran harga notebook yang berada di atas harga pasar, yakni Rp28 juta.
Berangkat dari fakta-fakta temuan lapangan itu, koalisi LSM meminta DPR untuk melakukan perubahan secara total terhadap penyusunan anggaran, termasuk struktur anggaran yang tidak mencerminkan kepentingan rakyat.
"Ini catatan bagi DPR, untuk tidak menjadikan hal ini sebagai alat untuk posisi tawar semata, karena potensi pemborosan anggaran ini tidak bersentuhan langsung dengan kepentingan rakyat," kata Yuna.
Salah satu contoh yang dinilai boros ialah rencana pengadaan kendaraan dinas senilai hingga lebih dari Rp300 miliar. "Pengadaannya berpotensi korupsi. Sedikitnya akan diadakan 4.041 kendaraan roda 4 atau 6 dan roda 2 senilai Rp371,524 miliar di 20 kementerian atau lembaga," kata salah satu anggota koalisi, Koordinator Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA), Yuna Farhan, dalam diskusi Politik Citra RAPBN 2011 di Bakoel Coffee, Cikini, Jakarta, Minggu, 17 Oktober 2010.Selanjutnya, Yuna menilai pengadaan notebook dan komputer di lembaga-lembaga negara yang tertuang dalam RAPBN 2011 juga berlebihan. Menurutnya, harga satuan yang dianggarkan apabila dirata-rata tidaklah masuk akal dan jauh di atas harga pasar.
Negara menganggarkan 3.109 notebook maupun komputer senilai Rp32,5 miliar untuk tujuh kementerian atau lembaga. Dari penelusuran Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian / Lembaga di Kementerian Perhubungan, banyak ditemukan anggaran harga notebook yang berada di atas harga pasar, yakni Rp28 juta.
Berangkat dari fakta-fakta temuan lapangan itu, koalisi LSM meminta DPR untuk melakukan perubahan secara total terhadap penyusunan anggaran, termasuk struktur anggaran yang tidak mencerminkan kepentingan rakyat.
"Ini catatan bagi DPR, untuk tidak menjadikan hal ini sebagai alat untuk posisi tawar semata, karena potensi pemborosan anggaran ini tidak bersentuhan langsung dengan kepentingan rakyat," kata Yuna.
Post a Comment