Drama Century yang Mengerikan !

Kasus Bank Century yang menggemparkan negara tiga bulan terakhir ini. Bahkan telah menjadi drama panjang yang berujung kasus faktual (nyata) yang amat mengerikan. Kasus perampokan Bank Century ini berubah menjadi drama-nyata melalui siaran-siaran langsung forum Pansus Angket Century DPR-RI. Kendati Pansus Angket Century ini dibentuk oleh semua fraksi di DPR—termasuk Fraksi Demokrat—tapi dalam perjalanan telah membongkar sikap F Demokrat yang terang-terangan justru membela pelaku kejahatan Century, yakni Menkeu Sri Mulyani dan Wapres Boediono.

Drama mengerikan yang dimaksud judul di atas, bukan sekadar penampilan bernilai theatrical yang sering disuguhkan kaum demonstran di seluruh Indonesia dengan mengusung gambar Boediono dan Sri Mulyani yang dilengkapi taring-taring yang berleleran darah bagai dua raja dan ratu drakula. Bahkan demonstran juga mengusung peti-peti mati yang ditulis sebagai almarhumah dan almahum Sri Mulyani-Boediono.

Bukan pemandangan seperti itu yang dipungkasi dengan membakar berbagai atribut mengerikan itu sekaligus menginjak-injaknya. Drama mengerikan faktual dan nyata itu, justru hadir di forum Pansus Century DPR-RI saat menerima rombongan nasabah Century Selasa 26 Januari 2010.

Laporan para nasabah Century dari berbagai daerah ini, tatkala menceritakan sejumlah nasabah Century telah bunuhdiri, membuat semua yang hadir sangat tercekam. Penulis sendiri yang hanya mengikuti penuturan Siput L. nasabah Century dari Yogyakarta itu, tak terhindar ikut bergidik membayangkan peristiwa bunuh diri para nasabah Century itu.

Adalah nasabah Century asal Yogyakarta, Sipud L. menceritakan empat orang nasabah Century tidak tahan terhadap stress yang dialaminya dengan dana yang dimilikinya rahib ditelan Skandal Century ini. Diantara yang bunuh diri itu adalah M.Sayuthi yang nekad menjatuhkan diri dari gedung lantai 7 tepat di depan gedung Century di kota Jambi. Tubuh korban hancur berantakan di halaman bank yang kini berganti nama menjadi Bank Mutiara itu.

Cerita ini sungguh sangat mencekam dan mewakili ribuan nasabah Century yang sama sekali diingkari haknya. Ketika dana talangan atau Bailout senilai Rp 6,762 T telah dikucurkan, ternyata uang para nasabah ini tetap tidak dikembalikan. Malah pengacara Bank Century yang sekarang berganti nama menjadi Bank Mutiara, Pradjoto SH tegas mengatakan nasib para nasabah Century itu bukan lagi tanggungjawab Bank Mutiara. Sungguh dzalim.

Sipud juga menceritakan nasib Prof. Dr. Soedibyo , Rektor Universitas Atmajaya Yogyakarta, nasabah besar Century lainnya, yang juga ikut tewas, karena tak kuasa menanggung malu karena uang yayasan universitasnya terdiri uang mahasiswa yang rahib dalam skandal Century.

Peristiwa bunuh diri para nasabah Century ini niscaya menjadi drama nyata yang seharusnya menggugah nurani siapa saja yang kini terlibat pada pengungkapan perampokan uang negara itu. Muara akhir kasus Century akan mendekati ending cerita, pada awal Februari 2010 ini—saat Pansus Century mengakhiri masa kerjanya– sungguh sangat rawan bahkan mengerikan sebagaimana drama nyata seperti digambarkan di atas.

Pertunjukan Pansus Century oleh DPR-RI yang hampir setiap hari selalu memeriksa berbagai tokoh dan disiarkan langsung TV. Hal ini memberi efek di tengah masyarakat dengan kesimpulan yang semakin bulat. (KASKUS)
__________

SBY Bersalah dan Terlibat

Kesimpulan rakyat semakin bulat setelah menyaksikan drama Century yakni : pemerintah bersalah, pemerintah terlibat. Lebih spesifik pemerintah maknanya adalah : Boediono dan Sri Mulyani. Lebih spesifik dan jelas lagi, pemerintah adalah Partai Demokrat dan Partai Dermokrat, adalah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Kesimpulan seperti ini terbentuk dengan sendirinya dan sulit dibelokkan dengan opini apapun.

Tatkala SBY disebut-sebut dalam rekaman Anggodo di MK (Mahkamah Konstitusi) oleh Yuliana Ong—dan SBY diam seribu bahasa tidak melaporkan Ong—maka SBY dituduh terlibat dalam kasus kriminalisasi KPK. Kini rakyat membuat kesimpulan tersendiri yang bulat itu, setelah menonton tiga bulan terakhir ini Drama Century melalui berbagai panggung, khususnya panggung Pansus DPR-RI yang disiarkan langsung oleh televisi.

Semakin muncul resistensi membela pelaku pembobolan uang negara melalui Century ini semakin tak bisa dibendung opini masyarakat membuat kesimpulan bahwa Sri Mulyani terlibat, Boediono bersalah mutlak. Gaya penampilan siapa saja di panggung Pansus Century menuju muara yang sama yakni Sri Mulyani bersalah, Boediono apalagi, lebih bersalah.

Tatkala Fraksi Demokrat menunjukkan jatidirinya yang asli—semula hanya berpura-pura mendukung Hak Angket Century—rakyat pun mencatat dengan cermat. Begitu halnya tatkala beberapa anggota koalisi pemerintahan SBY yang semula nampak vocal di Pansus, tapi belakangan menjadi kendor, bahkan terangan-terangan membela kejahatan Century—membenarkan bailout—di antaranya adalah FPAN dan FPPP, rakyat pun diam-diam mencatatnya, termasuk PKS dan Golkar yang anggota koalisi lainnya tapi tetap bertahan.

Rakyat dengan cermat mencatatnya. PDIP, Gerindra dan Hanura, niscaya sudah dengan sendirinya dianggap sebagai pihak kontra kedzaliman Century itu.

Peta semakin jelas tatkala SBY yang gelisah tak tertahankan, dan mulai memainkan trik resistensi yang semakin terbuka. Keadaan pun menjadi terang-benderang. Tiba-tiba SBY begitu sensitif dan merasa dirinya menjadi sasaran, pembunuhan bahkan penjatuhan, makar, kudeta, pemakzulan dan semacamnya.

Cerita dirinya dijadikan target sasaran pembunuhan yang pernah ia lontarkan saat Bom Marriots meletus, kembali ia lontarkan lagi di markas Paspampres. SBY pun lalu mengumpulkan seluruh lembaga tinggi negara di Istana Bogor, mulai MK, Pimpinan MPR,DPR, DPD,BPK, MA, dan KY.

Di forum ini SBY menegaskan bahwa dirinya tidak bisa dimakzulkan oleh lembaga tinggi negara lainnya.Itulah sistem presidensial yang kini dianut. Hal senada ia nyatakan lagi di Markas Besar TNI Cilangkap Jakarta.

Bagai menebus malu dan tidak pada tempatnya ketua MK hadir di Istana Bogor memenuhi undangan presiden SBY, maka Ketua MK, Mahfud MD menegaskan presiden bisa saja di makzulkan, jika terlibat tindak pidana. Kabarnya MK pun sudah menyiapkan perangkatnya jika pemakzulan yang dimaksud benar-benar dibutuhkan.

Pengamat politik, Ikrar Nusa Bhakti menulis di Kompas (25/1) dan dengan telak membantah yang dicetuskan SBY, bahwa system presidensial tidak berlaku pemakzulan. Ikrar malah menyebut sebaliknya pemakzulan sah bisa dilakukan berdasarkan UUD 1945 (hasil amandemen) Pasal 7A dan 7B beserta seluruh ayat-ayatnya.

Dua pasal ini kata Ikrar mengatur secara gamblang soal pemakzulan presiden atau wakil presiden atau salah satu diantara keduanya. Jika Skandal Century ini membongkar keterlibatan Partai Demokrat menerima aliran dana Century, hal ini niscaya merupakan “Perbuatan Tercela” yang dimaksud Pasal 7A dan 7B.

SBY pun bisa dimakzulkan, kendati harus mendapat persetujuan 2/3 anggota DPR. Bukankah anggota DPR mayoritas adalah tangan-tangan panjang SBY terdiri FDemokrat dan partai-partai koalisi. Jadi pemakzulan jauh panggang dari api, alias mustahil.

Tapi ada pendapat lain, Bukankah pada Mei 1998, pendukung Soeharto (Golkar) juga mutlak jumlahnya ? Nyatanya Soeharto bisa dipaksa untuk mundur. Semua menteri dan pembantu kepercayaannya berkhianat, termasuk Harmoko yang duduk sebagai Ketua MPR.

Rupanya cukup alas an SBY untuk gelisah bahkan sangat gelisah, sehingga melahirkan sikap yang over protektif. Menyongsong tepat 100 hari masa kerja awal pemerintahan SBY dan Kabinet Indonesia Bersatu ke-II, tepat 28 Januari 2010. Kegerahan rezim SBY tak tertahankan untuk mengerahkan seluruh kekuatan untuk menangkal demonstrasi 28 Januari .

Apalagi demonstrasi 28 Januari menolak rezim SBY sekaligus menggugat mundurnya SBY-Boediono berlangsung merata di seluruh kota besar di Indonesia : Jakarta, Bandung, Bogor, Serang—di mana SBY tengah berkunjung ke Banten meresmikan PLTU Labuan—Cirebon, Purwokerto, Yogya, Solo, Madiun Semarang, Surabaya, Malang, Makassar, Maluku, Medan, Pekanbaru, Batam,Palembang dan seterusnya. Dimana-mana demonstran menjerit SBY-Boediono harus mundur seraya membakar poster SBY-Boediono dan Sri Mulyani dan menginjak-injaknya.

Rakyat menyaksikan drama nyata dan faktual ini melalui tayangan TV secara langsung.Sikap masyarakat luas niscaya semakin tidak percaya tatkala beberapa pendukung Partai Demokrat , seperti Ramadhan Pohan (anggota F Demokrat) Andi Malarangeng (Menpora) tampil di TV dan secara Spartan membela pemerintahan SBY yang mereka klaim penuh sukses, baik lima tahun pemerintahan yang pertama ditambah 100 hari.

Plus tentu saja membela kebijakan Bailout. Keterangan Andi Malarangeng seperti ini hanya mengingatkan tatkala ia duduk sebagai Juru Bicara Presiden SBY sepanjang lima tahun (2004-2009).

Sejatinya rakyat hari ini sudah punya kesimpulan terhadap apa yang terjadi menyangkut Skandal Century, dan arah pemerintahan SBY jilid ke-II ini. Rakyat niscaya hanya tersenyum tatkala dikatakan oleh dua pendukung SBY, itu “Kini walau di tengah hantaman berbagai kasus itu toh rakyat tetap mendukung SBY 70%”.

Kesimpulan itu tentu saja menurut lembaga survei, semacam LSI dan yang serupa. Benarkah ? Rakyat hari ini pun mendengar pemerintah SBY tidak peduli terhadap protes-protes, misalnya soal pembelian 150 mobil mewah pejabat tinggi, setingkat menteri seharga Rp 1,3 M per mobil.

SBY malah berdalih tidak tahu-menahu perencanaan pembelian mobil itu. Namun setelah tahu toh tidak ada tindakan larangan dari SBY. Begitu halnya soal pembelian pesawat kepresidenan senilai beberapa ratus M. Menjadi berlebihan, karena pesawat itu memerlukan biaya perawatan yang mahal.

Beberapa negara kaya saja tidak perlu membeli pesawat kepresidenan. SBY juga membiarkan rencana pemagaran Istana Merdeka yang biayanya mencapai puluhan M. Dan saat demo 28 Januari diumumkan pula gaji pejabat tinggi mulai menteri dan presiden akan dinaikkan 20% lebih.

Rakyat niscaya menyaksikan semua ini. Ketika Skandal Century diputuskan berlawanan dengan rasa keadilan rakyat, maka rakyat pun sudah tahu harus mengambil sikap seperti apa. Mungkin itulah yang disebut babak awal revolusi.

(Suara-Islam)