PANGKALPINANG, - Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Cabang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) menolak kenaikan harga BBM dan liberalisasi migas karena dinilai akan menambah beban hidup masyarakat di daerah itu.
"Alasan pemerintah menaikkan harga BBM akibat naiknya harga minyak mentah dunia yang terus membumbung melampaui patokan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tidak pas," ujar Juru Bicara HTI Babel, Muhammad Ismail Yusanto di Pangkalpinang, Kamis.
Ia menjelaskan, kebijakan pemerintah tersebut tidak akan meningkatkan kesejahteraan rakyat, bahkan sebaliknya malah justru akan merugikan dan menambah beban rakyat.
Jadi, lanjutnya, kebijakan menaikkan harga BBM dengan alasan naiknya harga minyak mentah dunia, harus ditolak, begitu pula kebijakan pembatasan subsidi BBM yang merupakan langkah menuju liberaliasasi Migas.
"Kenaikan harga BBM sebagaimana program pembatasan BBM bersubsidi sama artinya dengan pengurangan subsidi BBM yang pada gilirannya menuju penghapusan subsidi BBM sama sekali.
"Berarti rakyat dipaksa untuk beralih pada BBM nonsubsidi seperti pertamax. Inilah yang ditunggu oleh perusahaan Migas asing, " katanya.
"Kenaikan harga BBM, pembatasan BBM bersubsidi dan pencabutan subsidi dalam jangka panjang akan menguntungkan perusahaan minyak asing yang memiliki stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) seperti Total milik Italia dan Shell milik Belanda," ujarnya.
Menurut dia, dengan kenaikan harga BBM dan pembatasan subsidi BBM, seluruh pengguna mobil pribadi terpaksa menggunakan bahan bakar yang oktannya lebih tinggi seperti pertamax atau bensin yang diproduksi oleh SPBU asing.
Dengan biaya produksi yang lebih efisien dan kualitas yang mungkin lebih baik, BBM yang isalurkan SPBU asing akan lebih kompetitif dibandingkan SPBU Pertamina.
"Jumlah SPBU asing dalam jangka waktu yang tidak lama akan semakin menjamur, " katanya memprakirakan.
Lebih jauh Yusanto menilai, kegiatan bisnis Pertamina di sektor hilir menjadi tidak kompetitif sehingga SPBU-SPBU penyalur BBM yang diproduksi Pertamina akan berpindah ke perusahaan minyak asing, sehingga hal ini tentu akan merugikan Pertamina.
"Kenaikan harga BBM dan program pembatasan BBM serta kebijakan apapun yang bermaksud untuk memberikan peran yang lebih besar kepada asing dalam pengelolaan sumber daya alam khususnya migas merupakan kebijakan yang bertentangan dengan Syariat Islam," ujarnya.
Menurut dia, migas serta kekayaan alam yang melimpah lainnya dalam pandangan Islam merupakan barang milik umum yang pengelolaannya mestinya diserahkan kepada negara untuk kesejahteraan rakyat.
Sementara itu, anggapan bahwa swasta dapat lebih efisien dalam mengelola migas dibandingkan dengan pemerintah yang dulu diwakili Pertamina telah terbantahkan dengan terjadinya dominasi sejumlah National Oil Company (NOC) yang kini justru menguasai produksi minyak dunia.
"Berkenaan dengan hal tersebut Hizbut Tahrir Indonesia menyatakan menolak rencana kenaikan harga BBM, juga program pembatasan BBM bersubsidi karena kebijakan ini merupakan langkah menuju liberalisasi pengelolaan migas di Indonesia khususnya di sektor hilir setelah liberalisasi di sektor hulu telah sempurna dilakukan," ujarnya.
Menurut dia, liberalisasi tidak lain adalah penguasaan yang lebih besar pengelolaan migas kepada swasta atau asing asing dan pengurangan peran negara. Kebijakan tersebut jelas akan merugikan rakyat yang notabene adalah pemilik sumber daya alam itu sendiri. [mam/ant]
Post a Comment