Ketua DPR Hina TKW

Sebut Wajar Saja TKW Disiksa karena Kurang Skill

Jakarta - Ketua DPR Marzuki Alie meminta Menaketrans menyetop pengiriman tenaga kerja wanita pekerja rumah tangga (TKW PRT) ke berbagai penjuru dunia. Dia menilai, TKW PRT ini mencoreng citra Indonesia di luar negeri. “PRT TKW itu membuat citra Indonesia buruk,”  kata Marzuki Sabtu lalu.

Dia menceritakan ketika bertemu Presiden Suriah beberapa waktu lalu, salah satu pembicaraan adalah TKW PRT. Presiden Suriah menjelaskan banyak kasus yang terjadi di Suriah karena kekurangan skill PRT Indonesia sendiri. “Ada yang tidak bisa membedakan cairan setrika. Akhirnya menggosok baju seenaknya. Makanya majikannya marah. Wajar saja itu setrika menempel di tubuh pembantu (disiksa),” kisah Marzuki.

Dia lalu memberikan contoh lain tentang perilaku PRT TKW. “Ada yang pura-pura gila. Ada yang menggoda anak majikan karena ingin punya anak yang hidungnya mancung. Lalu ketika sudah lahir dan ingin pulang ke Indonesia karena anaknya tidak punya dokumen,” tutur Marzuki.

Alhasil, dengan buruknya kualitas PRT ini membuat citra Indonesia tercoreng. Indonesia terkesan negara sangat miskin. Dampaknya, pegawai profesional dari Indonesia dibedakan standar gajinya dengan pekerja profesional negara lain. “Saya setuju hentikan TKW PRT untuk sementara waktu. PRT sebaiknya tidak kita kirim karena memalukan. Sebaiknya dihentikan. Ini pendapat pribadi,” tandas Marzuki.

Pernyataan ini diprotes Migrant Care. Organisasi buruh migran ini menilai ucapan Marzuki sangat tidak pantas. “Itu sangat tak pantas. Itu tidak layak disampaikan pejabat publik,” ujar Direktur Eksekutif Migrant Care, Anis Hidayah.
Walau sebagai pernyataan pribadi, Anis menyayangkan perkataan Marzuki yang sangat merendahkan PRT. Menurutnya ini mencerminkan bagaimana para anggota dewan melihat para TKI dan PRT.

“Terbayang kalau ternyata cara pikir mereka seperti itu pada TKI dan PRT. Bagaimana proses perundang-undangan mau berlangsung dan bisa membela PRT,” lanjut Anis.

Anis meminta agar pemerintah berhenti menyalahkan TKI. Seharusnya yang dilakukan pemerintah adalah memastikan semua TKI bisa ditempatkan dengan baik.

Menakertrans harus membuat regulasi yang tegas soal perusahaan jasa tenaga kerja Indonesia (PJTKI). “Apa Pak Marzuki tidak tahu kalau sebagian besar devisa itu dibawa oleh PRT itu,” sindir Anis. (dtc/http://m.korankaltim.co.id/)