Menguatnya serangkaian kekerasan massal di beberapa tempat yang terjadi belakangan ini sangat disayangkan. Terlebih, respon pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono selalu lamban.
“Tajamnya tensi kekerasan sosial, baik yang terjadi di Lampung, Bima, Papua dan beberapa wilayah lainnya, menunjukkan adanya upaya perlawanan sekaligus ekspresi frustrasi masyarakat atas meluasnya praktik ketidakadilan di Indonesia,” Kata Koordinator Kontras Haris Azhar di Jakarta, Sabtu (28/1).
Pengabaian negara atas isu-isu kesejahteraan, jaminan rasa aman, intoleransi sosial, dan aspirasi politik masyarakat akan berdampak luas pada meningginya biaya sosial-politik yang harus dikeluarkan bangsa Indonesia.
Fenomena kekerasan ini sesungguhnya amat kontraproduktif dengan banyak pernyataan politik yang disampaikan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.
“Presiden SBY dan Istana kerap melontarkan wacana-wacana untuk menuntaskan beragam persoalan bangsa dengan pendekatan bermartabat. Namun, ruang pembuktiannya masih teramat minimalis,” kata Haris.
Kontras, lanjutnya, meyakini kekerasan massal yang terjadi di Lampung, Bima dan Papua tidak terjadi secara tiba-tiba.
“Ada akumulasi kekecewaan akibat ketidakcocokan antara harapan masyarakat Indonesia terhadap janji-janji pemerintah,” tukasnyua.
Ketidakcocokan tersebut menimbulkan friksi sosial di perkotaan dan di banyak belahan Republik ini.
Lampung, Bima dan Papua bisa menjadi contoh dari gagalnya negara dalam mengelola dinamika kepentingan dan isu politik lokal di daerah.
“Konflik dan kekerasan massal ini menjadi fakta dan sekaligus problem sosial-politik yang harus dihadapi masyarakat hari ke hari,” ujar Haris.
Kontras mencatat sepanjang 2011, setidaknya terdapat 10 kasus kekerasan massal serius yang terjadi. Di mana intensitasnya terjadi pada April-Juli 2011 dan September-Desember 2011.
Eskalasi kekerasan masih berlanjut hingga Januari 2012. Kekerasan massal ini umumnya terkait dengan sengketa pengelolaan sumber daya alam, sukses politik lokal, sampai friksi sosial kehidupan keseharian warga. (Media Indonesia online; Sabtu, 28 Januari 2012 08:30 WIB )
kekerasan rakyat itu adalah hal yang reaktif dari kekerasan yang sebenarnya para penguasa..ibarat puncak gunung es, kemarahan dimana2 memuncak dari rasa prustasi terhadap keadaan dari ketimpangan sosial..dan inilah mata rantai yg harus segera diamputasi..
ReplyDeletebeginilah akibatnya bila kita selalu menuduh segalanya dngan sumber biang kata "kekerasan"...kekerasan itu ibarat karet, terllu kenyal dan subyektif untuk dimaknai..dan terkadang sering dimanipulasi dan direduksi...sering kata kekerasan itu tnpa kita sadari bentuknya, krn kata kekerasan itu bisa sangat laten dan hanya terlihat dari dampaknya saja, baik terhadap mental, pola intelektual dan sosial ...kekerasan yg paling berbahaya adalah kekerasan terstruktur negara terhadap rakyatnya, krn sifatnya otoritas yg memaksa, punya instrumen militer, kekersan yang dilegitimsi dan disepakati kolektif....diantaranya, kekerasan regulasi kebijakan yang timpang dan pro kapitalis pemodal drakula asing...kekerasan birokrasi terhadap prilaku korup, memberi dan menerima suap, nepotisme dll... kekerasan disinformasi opini media yang dikuasai penguasa terhadp ketidak adilan ...yang semua ini akan terakumulasi dan melahirkan kekerasan mental bangsa dan berdampak pada degradasi moral harga diri secara struktural dan kultural, jadilah pragmatisme, oportunisme dan individualisme mendasari prilakunya.. nauzubillah....