Berbagai aksi main proyek dan mafia anggaran yang dilakukan sejumlah anggota DPR merupakan aksi sistematis yang dilakukan fraksi-fraksi di DPR. Fraksi seharusnya bisa menegur atau pun memberikan terhadap anggota yang dinilai sudah 'bermain-main' dalam mafia anggaran maupun proyek renovasi. "Namun kenyataannya tidak ada satu pun anggota yang mendapat sanksi yang berefek jera," kata Direktur Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) Ronal Rofiandi, Minggu (29/1).
Artinya, kemudian muncul pertanyaan di benak publik apakah berbagai kasus yang dilakukan sejumlah anggota merupakan aksi individual atau terorganisasi.
"Dengan tidak adanya anggota yang diberikan hukuman, wajar kan kita kemudian bertanya kalau kasus tersebut dilindungi fraksi," ujarnya.
Ia menyangsikan apabila aksi mengumpulkan dana dilakukan karena tidak terpenuhinya kesejahteraan para anggota dewan. Menurut dia, aksi ini dilakukan untuk kegiatan partai politik yang kini sangat bersemangat untuk mengumpulkan dana menghadapi Pemilu 2014.
"Jadi semakin kuat lah kecurigaan publik kalau permainan di banggar maupun proyek renovasi sebagai upaya mengumpulkan dana politik," katanya. (Che/OL-10)
Post a Comment