Diakui atau ditolak, dalam gerak politik internasional, Papua adalah daerah yang sejak lama menjadi ladang perebutan antara tiga adidaya, Amerika Serikat, Inggris dan Australia. Ini semua tidak lepas dari keberadaan sumber dan gas alam meruah disana. Namun, gejolak dan putaran politik di sana sudah bergerak terlalu jauh dari sekedar permasalahan isi perut Papua. Bancakan Otsus, Pelanggaran HAM, pencemaran lingkungan dan korupsi merajalela membuat pejabat di Jakarta lupa mengkaji ulang apa sebenarnya yang membuat harga Papua sebegitu mahal bagi NKRI.Orang banyak spekulasi jika kondisi Papua yang kembali memanas terjadi karena kesalahan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pemerintah sudah membiarkan kesenjangan yang sangat besar antara masyarakat Papua dan para elite lokal. Padahal gejolak di tanah Cendrawasih itu karena memang ada grand designnya.
Misalnya apa yang dikatakan oleh anggota DPR asal Papua Barat, Irene Manibuy; bahwa sejak 2001, Papua sudah mendapat status daerah otonomi khusus melalui UU No 21/2001. Dengan status ini, tiap tahun Papua mendapatkan jatah dua persen dari Dana Alokasi Umum (DAU) dalam APBN. Sampai saat ini, DAU yang sudah terima sejak 2001 sudah lebih dari Rp 30 triliun. Tapi, uang itu tidak pernah sampai ke masyarakat Papua.
Selama ini, dana tersebut jadi bancakan para pejabat teras di Papua. Dana itu dijadikan untuk foya-foya oleh gubernur, bupati atau walikota di Papua. Sementara, masyarakat kecil tidak dapat apa-apa. Dan karena itu hingga saat ini, hidup masyarakat Papua masih susah.
Padahal, DAU tersebut sejatinya digunakan untuk kesejahteraan, kesehatan, pendidikan, dan infrastrutur di Papua. Namun, uang itu malah dinikmati sendiri oleh para pejabat daerah. Dan hal ini terjadi lantaran pemerintah pusat hanya memberikan dana tanpa pengawasan.
Tapi, selain persoalan bancakan dana Otsus, tak kalah pentingnya adalah persoalan intervensi asing di Tanah Emas itu. Sebuah persoalan besar yang pernah diwanti-wantikan oleh AC Manulung dalamTabloid Intelijen edisi dwi mingguan 21 mei 2008– bahwa; ” Gerakan separatis Papua muncul sebagai gerakan konspirasi asing dan ini sesuai dengan grand strategy global AS” .
Tapi, memang begitulah kenyatannya, pihak asing selalu beruntung mendapati pejabat-pejabat negara Republik Indonesia yang selalu “ramah tamah”. Mengembangbiakkan orang dalam negeri rakus-rakus dan tersenyum sumringah terhadap asing yang mengobok-obok kedaulatan Republik Indonesia. [Islam Times/on/rmol]
Post a Comment