KEANGGOTAAN PENUH PALESTINA DI PBB : Quo Vadis?

oleh : Budi Mulyana

Deklarasi kemerdekaan Palestina 15 November 1988 di Aljiria, ibukota Aljazair tidak menjadikan Palestine sebagai negara berdaulat penuh seperti negara-negara lainnya. Palestine hanya memiliki 'secuil' kedaulatan dari negara penjajahnya Israel berupa Otoritas Nasional Palestine bagi wilayah Tepi Barat dan Jalur Gaza.

Dari segi hukum internasional, eksistensi negara ini sangat rapuh. Dari persyaratan negara versi Montevideo Convention, Palestine masih memiliki wilayah geografis yang belum begitu jelas. Hal ini berakibat Palestine belum diakui banyak negara dalam interaksi internasionalnya dan tidak diakui sebagian negara anggota PBB.

Kini, dengan kondisi yang tidak jauh berbeda sejak diproklamasikan, muncul keinginan Palestine untuk menjadi anggota PBB, diakui secara penuh sebagai negara berdaulat oleh negara-negara di dunia.

Peluang

Sebagai entitas yang menaungi lebih dari empat juta penduduk bangsa Palestine, dengan wilayah yang memiliki landasan hukum yang sah untuk ditempati walau sekarang faktanya di ambil paksa oleh Israel, semestinya mendapatkan peluang yang sama untuk menjadi bagian dari organisasi internasional terbesar di dunia tersebut. Yang menentukan apakah Palestine dapat diterima menjadi anggota PBB ataukah tidak adalah bergantung kepada mekanisme dan dukungan yang diberikan oleh negara-negara di PBB.

Mekanisme di PBB mengatur bahwa sebuah entitas dapat memperoleh keanggotaan PBB setelah mendapatkan persetujuan dari Majelis Umum (MU) PBB dan Dewan Keamanan (DK) PBB.

Mungkin Palestine tidak akan mendapatkan kesulitan untuk mendapatkan dukungan dari anggota MU PBB, hampir semua mendukung Palestine; negara-negara anggota Gerakan Non Blok, negara-negara Timur Tengah, negara-negara anggota Organisasi Konferensi Islam. Sejauh ini, Palestine mengklaim mengantongi dukungan 112 negara, perlu 16 negara lagi untuk mencapai 2/3 dari 192 negara anggota.

Persoalannya adalah di DK PBB. Saat ini, Palestina sudah mendapatkan delapan suara dari anggota DK PBB, hanya dengan satu suara lagi, proposal keanggotaan Palestine di PBB akan diterima. Namun, keberadaan Amerika Serikat dan adanya hak veto dari negara anggota tetap PBB menjadikan peluang Palestine mendapatkan keanggotaan penuh menjadi cukup sulit.

Walaupun opini dunia mengarah kepada Palestine, namun bukan tidak mungkin Obama, Presiden AS berani mempertaruhkan reputasinya dengan mem-veto keinginan Palestine tersebut demi tetap mempertahankan dan mempertegas dukungan Amerika terhadap Israel, terlebih kondisi dalam negeri AS yang sedang dalam krisis finansial akut sehingga membutuhkan dukungan dari para kapitalis Yahudi yang ada di sana.

Dibalik Manuver Abbas

Apa sebenarnya di balik bersikukuhnya Abbas mengajukan Palestine menjadi anggota PBB belakangan ini? Apakah sudah frustasi dengan langkah perjuangan yang selama ini mereka cukup bersabar dengan perundingan demi perundingan? Bukankah faksu Abbas selama ini menjadi anak manis yang terus manut mengikuti pola yang digariskan penjajahnya Israel dan negara-negara pendukungnya seperti Amerika Serikat dan Inggris?

Dari janji MU PBB 1947 untuk membagi wilayah Palestine untuk bangsa Palestine dan Israel; pasrah terhadap pendudukan Israel tahun 1967 yang memperluas wilayahnya dari peta awal PBB sampai deklarasi 1988 bah-kan sampai berpuluh perjanjian hingga yang terakhir Roadmap Perjanjian 2002, bangsa Palestine sudah berlebihan dalam kesabarannya. Bisa jadi hal inilah yang membuat pemerintah otoritas Palestine mengajukan diri untuk menjadi anggota PBB.

Mahmoud Abbas sebagai pemimpin Otoritas Nasional Palestine (PNA: Palestinian National Authority) sejak 9 Januari 2005 memiliki kepentingan yang besar atas rencana ini. Popularitas yang terus menurun menjadikannya harus mencari cara untuk mendapatkan kepercayaan rakyat Palestine yang sudah lelah de-ngan janji-janji kemerdekaan penuh dari penjajahan Israel.

Upaya menaikkan popularitas antara lain dengan meningkatkan kepercayaan dari dalam dan luar. Salah satunya tim Abbas juga telah berhasil mengurangi ketergantungan Otoritas Palestine terhadap bantuan asing dari ,USD 1,8 milyar (Rp 15,66 trilyun) pada 2008 menjadi USD 1,2 milyar (Rp 10,4 triliun) tahun lalu. Tahun ini bantuan asing ke Palestine diperkirakan tinggal USD 1 milyar (sekitar Rp 8,7 trilyun). Itu bertolak belakang dengan bantuan keuangan yang diterima oleh Israel dari Washington yang mencapai USD 3 milyar (sekitar Rp 26,1 trilyun) per tahun dan terus bertambah.

Abbas yang jebolan jurusan hukum Universitas Damaskus ini tentunya mengerti betul bagaimana kondisi psikologis rakyat Palestine, terutama pasta gelombang revolusi yang menerpa kawasan Timur Tengah. Dia tentunya tidak ingin bernasib sama dengan para pemimpin Arab lain yang bertumbangan sehingga dukungan rakyat merupakan hal yang mesti dia jaga.

Dunia bisa melihat apa yang dilakukan Abbas—sejak tahun 1960-an bersahabat dengan Yasser Arafat—ketika berpidato di hadapan MU PBB disimak secara luas oleh masyarakat Palestina. Ribuan warga Palestine berkumpul di pusat Kota Ramallah pada Jumat malam untuk mendengar Presiden Otoritas Palestine Mahmoud Abbas berpidato di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Dan ketika pulang kembali, disambut bak pahlawan yang memuaskan dahaga rakyat yang. rindu dengan sosok pembebas bangsa Palestine. Dan tentu-nya, apabila Palestine berhasil menjadi anggota penuh PBB, popularitas Abbas akan semakin meningkat di negaranya.

Di sisi lain, tak bisa dilupakan adalah faktor Amerika Serikat. Presiden AS, Barrack Hussein Obama dalam aspek ini harus mempertaruhkan reputasi atas janjinya dan sosoknya yang awalnya dianggap dapat menjembatani Dunia Barat dengan Dunia Islam.

Banyak janji dan harapan yang disandarkan padanya, namun dengan kenyataan bahwa dia harus memilih untuk membela Israel, make tidak ada pilihan bagi dia kecuali menunjukkan pembelaannya kepada Israel untuk mendapatkan dukungan dari kalanganYahudi Amerika.

Karena itu, apa yang dilakukan Pemerintah Otoritas Palestine agar Palestine menjadi anggota PBB menjadi salah satu dinamika dalam konflik Palestine-Israel. Kaum Muslim tidak boleh melupakan realitas sejarah bahwa bumi Palestine secara keseluruhan adalah tanah kaum Muslim yang berada dalam penjajahan Israel. sehingga masalah utamanya adalah penjajahan Israel terhadap Palestine, dan hal ini tidak akan selesai hanya dengan Palestine menjadi anggota penuh PBB.