Dirangkum oleh : Joko Prasetyo
Uchok Sky KUM,
Koordinator Advokasi & Investigasi Seknas Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA)
Uang untuk kekuasaan, kekuasaan untuk uang (money for power, power for money), merupakan paradigma bagi anggota dewan kita. Jadi kalau kita mau jadi anggota DPR kan harus masuk partai politik. Partai politik itu harus menyerahkan duit. Kalau sudah jadi, kita juga harus menyumbang kepada partai politik. Nah pertama dulu, money untuk kekuasaan, itu artinya setelah kita jadi lalu nanti kekuasaan itu untuk mencari duit.
Mencari duit untuk pribadi kita, untuk partai kita dan untuk mempertahankan diri, jadi dengan duit ini kita bisa eksis untuk mempertahankan kekuasaan yang kita pegang selama ini. Malah bisa meningkat jika kita memiliki kemampuan yang lihai dan licik untuk mengelabui semua orang. Caranya, pertama-tama kita harus pro aktif di dalam perencanaan anggaran. Jadi anggaran yang ada di DPR-DPRD itu, supaya kita dapat jatah yang banyak, begitu. Nah kalau kita dapat jatah yang banyak maka kita akan punya uang yang banyak untuk mempertahankan kekuasaan itu.
Tidak cukup itu saja. Anggota DPR juga terlibat suap menyuap dalam rangka mencari duit. Misalnya, Nazaruddin diduga minta disuap terkait pembangunan Wisma Atlet atau anggota DPR lain dari partai lainnya. Itu biasanya, partainya tidak perlu tahu, anggotanya mau minta disuap atau disuap, yang penting ada setoran buat partai. Jadi tidak mesti dikasih tahu, karena otomatis dia menyetor kepada partai. Karena jika tidak menyetor kepada partai, dia akan dipindahkan ke komisi yang tidak basah.
Pembengkakan (markup) anggaran merupakan salah satu modus yang sering dilakukan. Jadi anggaran itu kan ada dua, pertama waktu pembahasan, nanti ada perubahan. Dan pembahasan ini mereka sangat hati-hati, hati-hati sekali karena banyak kontrolnya dari masyarakat, dari publik.
Tetapi waktu perubahan APBN-APBD, biasanya di sini pembengkakan itu, karena tidak ada yang mengontrol, tidak ada yang tahu. Karena dalam perubahan APBD ini kita gak kayak dulu, indikatornya apa, misalnya ada suatu kegiatan, itu indikatornya sudah tidak jelas lagi itu. Tidak bisa kita ketahui, nah di sinilah biasanya dibengkakkan anggaran itu dengan semau mereka. Jadi pembengkakan itu terjadi kalau ada APBN perubahan.
Jadi omongan SBY zero tolerance to corruption itu omong kosong. SBY itu kan cuma main citra. Omongan SBY ini sebenarnya untuk menutupi yang terjadi korupsi di dalam pembahasan. Jadi SBY ngomong ke publik, supaya di DPR ini tidak terjadi korupsi, begitu saja.
Fadjroel Rachman,
Koordinator Koalisi Masyarakat Sipil Anti Korupsi (Kompak)
Mencopot Nazar dari Bendahara Umum Demokrat namun tidak menariknya dari DPR, sebenarnya adalah hanya refleksi dari karakter SBY yang tidak pernah mau menyelesaikan persoalan penegakan hokum dan pemberantasan korupsi. Kalau dia memang serius dalam penegakan hukum dan pemberantasan korupsi, Nazarudin sudah dikeluarkan dari DPR.
Bandingkan saja dengan kasus Arifinto, karena PKS mencanangkan pemberantasan pornografi. Yang sebenarnya ketika terjadi kasus yang seperseribu kali lipat dari Nazar, langsung didepak dari DPR. Nah itu kan artinya sikap integritas yang satu kata antara perbuatan dengan pemimpin itu yang dibutuhkan oleh bangsa ini. Nah itu yang tidak ada pada SBY.
Padahal zero tolerrance-nya SBY terhadap korupsi, bahkan bukan hanya soal Nazar yang disebutkan Demokrat. Wakil Ketua Umum Demokrat Johny Allen Marbun itu kan diduga menerima satu milyar bersamaan dengan politisi PAN yang ditangkap itu. Tapi apa tindakan Demokrat?
Nah kemudian yang kedua kasus ini kan juga menunjukkan sebenarnya Nazar ini memang orang yang sangat menentukan di dalam tubuh Partai Demokrat. Karena dia tahu A sampai Z uang yang masuk untuk Demokrat maupun untuk SBY. Dan juga dia tahu dari A sampai Z uang yang keluar untuk Demokrat dan juga untuk SBY. Nah karena itu, sikap ini sebenarnya hanya memoderasi tekanan publik saja. Nanti kalau sudah sepi tekanan publik, jangan-jangan malah dikembalikan. Buktinya kan sampai sekarang dia tidak dipecat. Dia dipecat dari bendahara umum tapi kan penggantinya belum ada artinya jabatan ini masih lowong.
Para anggota DPR dan pejabat pemerintah memang gemar korupsi. Anda baca dengan baik investigasi Tempo soal calo di Senayan, disebutkan kok namanya, siapa pelakunya. Ada Andi Rahmat dari PKS, Setyo Novanto dari partai Golkar, Nazaruddin dari Demokrat, ada Sutan Batugana juga disebutkan di sana. Nggak ada mereka itu kemudian misalnya membuat Surat pembaca gitu yah bahwa itu salah, atau mengadu ke Dewan Pers, apalagi mengadu kepada kepolisian.
Mereka nggak peduli, karena mereka tahu, mereka tidak akan diganggu, karena mereka sudah merasa bahwa dagang sapi politik ini sudah demikian kuatnya. Sehingga apapun yang mereka lakukan itu tidak akan menggoyahkan posisi mereka. Karena itu investigasi Tempo, menyebut nama, menyebut jumlah uang, menyebut siapa yang menerima uangnya. Andi Rahmat disebut mengambil uangnya di Cilandak, Setyo Novanto diambil oleh sekretarisnya, nggak peduli mereka, gila nggak?
Marwan Batubara,
Direktur Eksekutif Indonesian Resources Studies (Tress)
Menurut konstitusi dan berdasarkan kepentingan rakyat tanpa diminta pun tambang energi blok West Madura Offshore (WMO) dan blok yang sudah selesai lainnya itu diserahkan kepada BUMN Pertamina. Kalau memang berpikirnya waras dan mengikuti aturan konstitusi dan kepentingan perusahaan negara supaya semakin besar, tanpa diminta. Sebaliknya, dengan menyerahkan 100 persen kepada Pertamina kitapun tidak melanggar kontrak dengan Kodeco.
Jadi tidak ada masalah di sana, tidak ada misalnya dengan iklim investasi dan sebagainya, itu hanya pendapat orang lemah yang tidak punya sikap. Nah, karena itu seandainya tetap mereka tidak lakukan berarti memang para pengambil keputusan ini punya masalah. Permasalahannya itu ya merugikan negara tetapi di sisi lain patut diduga mereka menerima imbalan dari situ. Dan ini kan merugikan negara.
Mereka mengambil setiap kesempatan untuk mendapatkan rente sebesar-besarnya dan tidak peduli itu merugikan rakyat dan melanggar hukum. Sangat jelas keberpihakan penguasa kepada pemburu rentenya, dan ada kepentingan penguasa mengakomodasi perusahaanperusahaan yang memang berafiliasi dengan si penguasa ini untuk mendapatkan rente. Jadi jangan dikira itu untuk kepentingannya si perusahaan yang mendapat saham WMO tetapi si pemberi kekuasaan pun saya sangat yakin itu mendapatkan keuntungan disana.
Apakah lbas anaknya SBY terlibat? Saya tidak tahu. Saya tidak mau menyebut nama, tetapi pemegang kekuasaan eksekutif itu siapa? Menterinya siapa? Dari sanalah kita bisa menduga bahwa ada kepentingan partai atau penguasa tertentu yang memang membonceng kesempatan perpanjangan kontrak WMO itu. Yang jelas kerugian negara sangat besar dengan diserahkannya 20 persen saham WMO ke Kodeco.
Bayangkan saja, bila memang Pertamina harus menjual 20 persen sahamnya secara tender (farm out) maka akan mendapat uang sedikitnya US$ 300 juta dolar. Tetapi ini dijual begitu saja ke Kodeco dengan harga US$ 5 juta! Nah di sisi patut diduga mereka menerima
sesuatu dari Kodeco. Ini memang kalau mau diusut oleh DPR atau KPK bisa. Tinggal sekarang DPR nya yang mana? Ada tidak yang masih bisa kita harap dari DPR itu? Yang kedua sama juga dengan KPK, kita sudah lapor. Nah ada tidak komitmen untuk memihak kepada kepentingan negara clan rakyat secara keseluruhan? Kalau ada mestinya mereka bisa mengusut ini. Kalau tidak yasudah akan hilang beritanya.
Yosmardin,
Pengamat Ilmu Pemerintahan
Pemberhentian Nazaruddin itu tidak dilihat dalam konteks normatif, ini kan konteks politik, tentu ada desakan ada situasi yang mendesak Demokrat untuk mengambil sikap. Tetapi pada saat yang sama Demokrat tahu persis bahwa memberhentikan Nazaruddin bukanlah hal yang mudah karena Nazaruddin memegang kartu. Pasti dia akan mempertimbangkan persoalan-persoalan pragmatis seperti itu, seperti di DPR itu. Kenapa dia harus mempertimbangkan, karena mencopot Nazaruddin itu bukan sesuatu yang diinginkan secara internal penuh oleh Demokrat. Karena desakan, opini publik yang begitu kuat, ya akan tetapi dia tetap melindungi.Walaupun bahasanya kemudian adalah membersihkan.
Masih banyak terlibat skandal, Demokrat tidak bisa langsung menarik Nazar dari DPR lantaran dia melibatkan banyak orang dalam skandalnya itu. Nah, dia sudah keluarkan kartu as, bahwa Andi Malarangeng mengikuti itu baru satu, begitu kan? Jadi itu tidak bisa dilihat dalam konteks normatif, dari konteks hukum bahwa orang itu carat moral. Tetapi dia memegang banyak kartu as, jadi pertarungannya adalah pertarungan pragmatis.
Dalam skandal korupsi itu kan partai-partai yang lain juga melakukan hal yang sama. Ya kebetulan saja ada persoalan sekretaris menteri Menpora tertahan. Lalu ada peristiwa penyebutan nama dalam negeri kemudian. Jadi itu kan sebetulnya ada pintu masuknya. Yang lain juga kalau ada pintu masuknya pasti akan diangkat, walaupun mungkin saja ada tendensi pertarungan politik di situ.
Fuad Bawazir,
Mantan Menteri Keuangan
Dengan jabatannya sebagai bendahara umum, berarti Nazaruddin sudah mendapat restu dari pimpinan Partai Demokrat dalam dugaan minta suap pembangunan wisma atlet.
Selain wisma atlet, kasus lain adalah upaya pemberian uang kepada pejabat negara, Mahkamah Konstitusi.
Melihat ngototnya Partai Demokrat membela skandal Bank Century, saya yakin ada keterlibatan Partai Demokrat atau tokoh-tokohnya dalam skandal Bank Century. Yang terlibat skandal tersebut antara lain Boediono, Sri Mulyani, Marsilam Simanjuntak dan SBY.
Kenapa SBY terlibat? karena SBY sudah dilapori oleh Sri Mulyani waktu di Amerika.
Ichsanuddin Noorsy,
Pengamat Kebijakan Publik
Sesungguhnya ketika berbicara tentang anggota DPR yang mencari uang dengan berbagai modusnya dia berlatar belakang karena paham-paham neoliberal. Bayangkan kalau satu calon anggota DPR, caleg ilu harus berinvestasi untuk menjadi anggota dewan bergerak antara Rp 500 juta sampai dengan Rp 5 milyar - Rp 10 milyar.
Anda bayangkan bahwa mereka harus mengembalikan investasi yang mereka punya. Bahkan ada yang berinvestasi Rp 5 milyar tetapi tetap toh tidak jadi, begitu. Dari sana mereka berpikir bukan sekadar mercari uang, mereka berpikir mengembalikan investasinya. Kenapa? Karena paham Politiknya, suara mereka harus beli. Suara bukan didasarkan pada kepercayaan, tetapi suara tergantung pada kemampuan membeli.
Nah itu masalah besar, karena itu mereka mencari uang dengan berbagai macam cara. Mari bicarakan modusnya. Modusnya ya satu, menjadi calo proyek, menjadi penentu alokasi-alokasi anggaran, lalu kemudian menjadi pihak yang bisa menghubungkan satu sisi dengan sisi lain, dalam bahasa yang sederhana dia broker statusnya menjadi perantara.
Nah begitu juga dalam konteks alokasi anggaran. Nah modus-modus seperti ini bukan hal baru. Apalagi sekadar jalan-jalan dengan modus tertentu. Itu juga hal-hal biasa aja. Masalahnya menjadi, apakah ini akan berhenti dengan kita kritik dengan mencari uang seperti itu atau kemudian kita punya alternatif lain untuk mengatasinya. Sepanjang paham politiknya adalah paham politik neoliberal, kita tidak punya alternatif lain.
Berganti anggota DPR akan sama saja, karena paham politiknya sudah paham politik neolib sehingga mereka harus mengeluarkan modal unluk mendapatkan suara. Lalu mereka menganggap modal yang mereka keluarkan harus mereka kembalikan termasuk keuntungannya. Karena itu mereka akan mencari uang. Padahal gaji yang mereka terima sekitar Rp 62 jutaan perbulannya bahkan lebih, begitu. Saya tidak tahu persis berapa. Tapi yang saya tahu Rp 62 juta.
Nah, kalau begitu problem besamya bukan sekadar mereka rakus tetapi pada posisinya mereka adalah bagian dari sebuah sistem yang rakus. Karena itu mereka menjadi rakus, begitu melihatnya. Nah karena itu yang harus kits bongkar bukan anggota DPR-nya. Tetapi bagaimana sistem yang rakus ini. Nah itulah gambaran kapitalisme-materialisme selalu berkeinginan pada kerakusan itu. Selaluu berkeinginan memenuhi kerakusanannya, keserakahannya.
Dengan begitu sesungguhnya, apakah itu anggota dewan atau eksekutif di pemerintahan pada hakikatnya mereka sama-sama mencari cara untuk menjawab semangat memenuhi kerakusan dan tidak akan pernah puas melakukan itu. Situasi kaya gini akan berjalan terus sepanjang kita kehilangan contoh teladan yang baik. Kita tidak punya sistem membangun alternatif dan kita selalu berpedoman pada kapitalisme materialisme adalah hal yang sangat membanggakan.
Jadi jangan lagi melihat pada persoalan anggota dewan yang serakah. Tetapi bagaimana kita mengatasi sistem yang serakah yang basisnya adalah kapitalisme materialisme itu sendiri. Sesungguhnya mereka rapuh dan tidak akan pernah sampai pada titik kepuasan itu.
Post a Comment