JAKARTA,- Berbicara tentang korupsi di negeri ini rasanya tidak akan ada habis-habisnya. Koordinator Indonesian Koruptor Watch (ICW), Danang Widoyoko mengatakan, ada 2 macam bandit yaitu staying banditdan roaming bandit.
Staying bandit, kata Danang, yaitu bandit yang menetap di suatu desa, mereka tidak mengutip terlalu banyak dari penduduk desa, hanya uang keamanan dan mengusahakan perekonomian didesa itu tumbuh. Karakter bandit seperti ini yang terjadi pada jaman Orde Baru. Jadi meskipun terus dikutip , perekonomian desa tetap tumbuh. Bahkan waktu itu Soeharto menilai bahwa korupsi di pelabuhan sudah mulai membahayakan ekonomi, maka Bea Cukai diganti dengan SGS dalam waktu sangat singkat
Sedangkan roaming bandit, menerut Danang, adalah bandit yang berpindah-pindah dari satu desa kedesa lainnya. Karakter dari roaming bandit adalah menghabiskan kekayaan desa itu sampai ludes kemudian mereka berpindah ke desa lainnya untuk melakukan hal yang sama.
“Karakter korupsi Penguasa saat ini mirip seperti yang kedua. Jadi sudah tidak perduli lagi apakah korupsinya itu sudah membahayakan ekonomi atau tidak tapi korupsinya dibiarkan jalan terus. Pertumbuhan ekonomi ada tapi tidak bisa setinggi pada waktu jaman Orde Baru,” katanya dalam diskusi bertema “KKN dari Rezim ke Rezim” di Rumah Perubahan, Jakarta, (06/06/2011).
Sementara Chris Siner Key Timu yang juga hadir dalam diskusi tersebut mengatakan, pada tahun 92 dirinya pernah berdiskusi dengan Ong Hok Ham ahli sejarah dari UI. Waktu itu Chris mengatakan bahwa Soeharto harus segera turun karena sudah banyak kejahatan yang dilakukan oleh Soeharto. Kemudian Ong Hok Ham bertanya : terus siapa gantinya ? Memangnya ada yang bisa mengganti Soeharto ? Chris Siner menjawab : Kalau mencari yang lebih jahat memang engga ada. Tapi kalau mencari yang lebih tidak jahat pasti ada. Ong Hok Ham menjawab lagi : Belum tentu...Dan Chris Siner Key Timu sekarang berpikir ternyata Ong Hok Ham yang benar
a reformasi sangat masif akibat perubahan gaya hidup yang sangat radikal para pejabat dan politisi.
Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) La Ode Ida mengemukakan hal itu dalam diskusi KKN (korupsi, Kolusi, dan Nepotisme) dari Rezim ke Rezim yang diselenggarakan di Rumah Perubahan 2.0 di Kompleks Duta Merlin, Jakarta Pusat, Senin (6/6/2011).
Senator dari Sulawesi Tenggara itu memaparkan, pada masa Orda Baru, para penyelenggara negara di jajaran eksekutif, termasuk menteri, gubernur, dan bupati/wali kota dan jajaran legislatif, misalnya, memang mendapatkan sejumlah privilese atau keistimewaan. Namun, secara material mereka relatif tidak bergelimang harta, apalagi setelah pensiun.
“Bandingkan dengan bupati, wali kota atau politisi atau anggota DPR sekarang. Mereka punya rumah dan mobil yang supermewah,” ujar La Ode yang pernah mengembalikan mobil dinas Toyota Crown Royal Saloon senilai Rp1,3 miliar pada awal menjabat sebagai wakil ketua DPD 2009-2014 ini.
Menurut dia, hal itu akibat gaya para politisi Senayan dan sejumlah pemimpin daerah berubah secara radikal menjadi sangat mewah. “Padahal dulu banyak dari mereka berasal dari kelompok pergerakan yang turun ke jalan bermandi keringat, naik bus atau kereta,” kata La Ode.
Menurut La Ode, orang-orang yang gaya hidupnya berorientasi serbameterialistis dan kemewahan itu mendominasi dan masuk ke jajaran eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Mereka kemudian menjalin pertemenan dengan kalangan pengusaha nakal dan mafia kasus. “Dari situlah tumbuh mental korupsi dan kolusi serta penyalahgunaan wewenang.”
Dia mengatakan kondisi seperti itulah yang membuat praktik korupsi di era reformasi bukannya makin hilang atau berkurang melainkan makin masif, di pusat dan daerah.
“Untuk mengatasi hal itu, solusinya ada dua pilihan, yaitu merekrut para penyelenggara negara dari orang yang bersih dan berdedikasi tinggi kemudian memberikan reward yang memadai. Pilihan lainnya, merekrut mereka yang secara ekonomi sudah cukup mapan dan menjadikan mereka sebagai simbol,” ujarnya[ach/ RIMANEWS]
Post a Comment