JAKARTA - Menko Polhukam Djoko Suyanto mengatakan, tidak ada kudeta yang didalangi sejumlah jenderal.
"Saya memang sudah mendengar informasi itu sejak sepuluh hari lalu, tetapi tidak ada," katanya pada pembukaan Dialog Pertahanan Internasional Jakarta, Rabu.
Djoko menegaskan, Indonesia sudah berada dalam koridor demokrasi. "Kita kan sudah mengembangkan demokrasi di negara kita," katanya.
Ia menjelaskan, tahapan demokrasi sudah ditentukan dan diatur undang-undang melalui platform politik di DPR.
"Kita ikuti saja tahapan demokrasi itu. Demokrasi kita menuju kematangan. Jadi, kalau di sana sini masih ada yang kurang, kita ikuti proses itu," tambah Djoko.
Sejumlah purnawirawan jenderal bintang tiga disebut berada di balik gerakan anti-Ahmadiyah dan kekerasan terhadap jemaatnya di Indonesia, demikian pemberitaan Al-Aljazeera, Selasa (22/3).
Para jenderal tersebut diam-diam mendukung organisasi itu karena memiliki tujuan sama, yakni menjatuhkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dari kekuasaannya. Mereka menilai Yudhoyono terlalu lemah.
Sementara itu, Pemerintah membantah isu rencana kudeta yang dipersiapkan sejumlah purnawirawan TNI untuk menggulingkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono seperti diberitakan Al-Jazeera.
"Tidak ada dan tidak pernah boleh ada rencana kudeta. Tidak pernah ada laporan yang masuk bahwa ada perencanaan kudeta," kata Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro usai pembukaan "Jakarta International Defense Dialogue" (JIDD) di Jakarta Convention Center.
Purnomo menegaskan pemerintah memiliki perangkat untuk memantau semua yang terjadi di lapangan dan sampai saat ini tidak menemukan ada rencana kudeta.
"Tidak ada itu, tidak sampai sejauh itu. Itu clear. Kalau pun itu ada akan kita hadapi," tegasnya.
Menko Polhukam Djoko Suyanto yang mengaku sudah membaca dan mengetahui berita Al-Jazeera itu mengatakan pemerintah tidak terganggu oleh isu kudeta tersebut.
Djoko mengingatkan, Indonesia sudah hidup di bawah alam demokrasi sehingga telah melalui berbagai macam tahap untuk mencapai kematangan dalam berdemokrasi melalui tatanan politik.
"Intinya adalah tahapan demokrasi yang sudah kita sepakati bersama dalam rangka reformasi. Sudah ada undang-undang, tahapan, proses politik juga sudah. Kita ikuti itu," demikian Djoko. (fn/a2nt) www.suaramedia.com
Ia menjelaskan, tahapan demokrasi sudah ditentukan dan diatur undang-undang melalui platform politik di DPR.
"Kita ikuti saja tahapan demokrasi itu. Demokrasi kita menuju kematangan. Jadi, kalau di sana sini masih ada yang kurang, kita ikuti proses itu," tambah Djoko.
Sejumlah purnawirawan jenderal bintang tiga disebut berada di balik gerakan anti-Ahmadiyah dan kekerasan terhadap jemaatnya di Indonesia, demikian pemberitaan Al-Aljazeera, Selasa (22/3).
Para jenderal tersebut diam-diam mendukung organisasi itu karena memiliki tujuan sama, yakni menjatuhkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dari kekuasaannya. Mereka menilai Yudhoyono terlalu lemah.
Sementara itu, Pemerintah membantah isu rencana kudeta yang dipersiapkan sejumlah purnawirawan TNI untuk menggulingkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono seperti diberitakan Al-Jazeera.
"Tidak ada dan tidak pernah boleh ada rencana kudeta. Tidak pernah ada laporan yang masuk bahwa ada perencanaan kudeta," kata Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro usai pembukaan "Jakarta International Defense Dialogue" (JIDD) di Jakarta Convention Center.
Purnomo menegaskan pemerintah memiliki perangkat untuk memantau semua yang terjadi di lapangan dan sampai saat ini tidak menemukan ada rencana kudeta.
"Tidak ada itu, tidak sampai sejauh itu. Itu clear. Kalau pun itu ada akan kita hadapi," tegasnya.
Menko Polhukam Djoko Suyanto yang mengaku sudah membaca dan mengetahui berita Al-Jazeera itu mengatakan pemerintah tidak terganggu oleh isu kudeta tersebut.
Djoko mengingatkan, Indonesia sudah hidup di bawah alam demokrasi sehingga telah melalui berbagai macam tahap untuk mencapai kematangan dalam berdemokrasi melalui tatanan politik.
"Intinya adalah tahapan demokrasi yang sudah kita sepakati bersama dalam rangka reformasi. Sudah ada undang-undang, tahapan, proses politik juga sudah. Kita ikuti itu," demikian Djoko. (fn/a2nt) www.suaramedia.com
Post a Comment