RIAU (Berita SuaraMedia) - Menteri Agama Suryadharma Ali membenarkan bahwa pihaknya sedang menertibkan pemberian visa umroh agar tak disalahgunakan dan agar umat Islam memperoleh kenyamanan dalam beribadah.
"Pemberian visa umroh belakangan ini kadang menimbulkan masalah, misalnya disalahgunakan hingga berujung over stay dan terlantar di Arab Saudi," katanya sebelum selaku Ketua Umum DPP Partai Persatuan Pembngunan membuka Musyawarah Wilayah Partai Persatuan Pembangunan di Riau, Rabu. Suryadharma Ali menjelaskan bahwa untuk mengendalikan pemberian visa perlu kerjasama dengan pemangku kepentingan, termasuk di dalamnya bersama Ditjen Imigrasi.
Minat pergi umroh, ia mengatakan, belakangan ini cenderung naik. "Fenomena yang ada, jika ada anak sekolah lulus, yang bersangkutan pergi umroh. Sukses usaha, lalu pergi umroh. Bahkan ada ingin nikah ketika umroh. Hal ini merupakan fenomena baru, yang dulu tak ada," katanya.
Penertiban visa menurut Menteri Agama sewajarnya tak mendapat penentangan dari pihak penyelenggara umroh. "Biro perjalanan dapat memberi dukungan, misalkan, membuat laporan jumlah jemaah yang diberangkatkan dan kembali ke tanah air sesuai data yang ada. Jika ada yang kurang, dilaporkan pula," katanya.
Sebelumnya, Suryadharma Ali mengatakan perlunya mewaspadai informasi salah yang beredar di masyarakat.
"Informasi- informasi yang salah perlu diwaspadai. Contohnya dalam peristiwa Temanggung yang menyebutkan tiga gereja dan sekolah luluh lantah begitu juga seorang romo yang dikabarkan luka-luka," ujarnya di Pekanbaru.
Padahal, lanjutnya, ketika dirinya berada di lokasi keadaan yang sebenarnya tidaklah demikian. Ia menyebutkan memang gereja maupun sekolah itu rusak tetapi tidak parah, hanya plafonnya saja yang rusak dan cat yang menghitam.
"Begitu juga dengan romo yang dikabarkan luka-luka tersebut, romo tersebut memang sedang tidak berada di tempat karena berada di Jakarta pada saat peristiwa tersebut berlangsung," jelasnya.
Oleh karena itu, ia menghimbau masyarakat untuk menyaring informasi salah yang beredar, karena bisa menyebabkan terjadinya gesekan sosial di masyarakat.
"Informasi bohong dan tidak akurat dapat mengundang kecurigaan dalam bermasyarakat. Oleh karena itu perlu diwaspadai," jelasnya.
Selain itu, lanjutnya, masyarakat juga harus tetap menjaga keharmonisan dalam kehidupan beragama. Dan mewaspadai terjadinya gejolak dalam masyarakat.
"Peristiwa Temanggung terjadi karena penghinaan agama Islam yang dilakukan seorang pemuda. Nah, persoalannya pemuda tidak jelas. Dia merupakan orang Jakarta yang hanya datang untuk menyebarkan pandangan yang menistakan. Masyarakat dalam hal ini perlu mewaspadainya, terutama informasi yang berasal dari seorang yang tidak ada relevansinya," imbuh dia.
Ia menyebutkan ada pihak-pihak yang menginginkan gejolak karena perbedaan agama terjadi di Indonesia.
"Peran ulama atau tokoh agama dan FKUB sangat diperlukan untuk menjaga keharmonisan yang ada,"cetus Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan ini. (fn/a2nt) www.suaramedia.com
Post a Comment