TUNIS, Tunisia (Berita SuaraMedia) – Anggota senior partai An Nahda Tunisia, Seyyed Ferjani mengatakan bahwa Presiden Tunisia yang digulingkan, Ben Ali harus membayar sebesar $5 milyar yang ia telah curi dari negara Afrika Utara tersebut. "Saya dapat meyakinkan Anda bahwa ia akan dimintai pertanggungjawaban. Semua harta tersebut milik rakyat. Ini bukan karena balas dendam; ini bukan sebuah sentimen," Ferjani mengatakan dalam sebuah wawancara dengan Press TV.
"Pria ini, menurut Forbes (majalah informasi bisnis), memiliki $5 milyar dalam rekeningnya. Dari mana ia mendapatkannya? $5 milyar hanya untuk dirinya; apa lagi, keluarganya," ia menambahkan.
Ferjani menunjuk bahwa dalam beberapa hari pertama revolusi tersebut, penjarahan supermarket sebenarnya dilakukan oleh pasukan keamanan Ben Ali "untuk membuat rakyat Tunisia (menyadari), Anda menginginkan demokrasi – Anda tidak akan menikmati keamanan apapun setelah kepergian saya."
Ia mencatatkan bahwa walaupun apa yang terjadi di Tunisia mengejutkan semua penyiasat, hal tersebut merupakan "sebuah hal yang tidak dapat dihindari."
Dimulai dengan "sebuah protes yang berubah menjadi sebuah perlawanan kemudian menjadi sebuah revolusi," ia lebih jauh menjelaskan.
Merujuk pada fakta bahwa tokoh kunci dari mantan rejim seperti Perdana Menteri Mohammed Ghannouchi masih berkuasa, Ferjani memperingatkan, "Revolusi tersebut sekarang di Tunisia masih belum berakhir."
"Ini adalah sesuatu yang berada pada masa kritisnya. Sekarang kami memiliki kecenderungan Perdana Menteri Syah Iran yang digulingkan, Shahpour Bakhtiar, yang bertanggung jawab," ia menambahkan.
"Perlawanan ini milik rakyat. Dengan setiap komponen dan susunan bianglala rakyat Tunisia," Ferjani menekankan.
Tidak seperti rejim lainnya yang berubah di seluruh dunia, yang sebagian besar disponsori oleh Barat, "Ini adalah sebuah revolusi murni dan tidak milik partai politik manapun, revolusi ini milik semua," ia mengulang.
Ferjani menekankan, "Rejim ini seharusnya jatuh dan kita seharusnya mendirikan sebuah demokrasi murni, bukan sebuah kediktatoran yang direformasi. Karena tidak mungkin, setelah semua perngorbanan ini dari setiap partai, dari Islamis, dari kelompok yang non-agama, kanan, kiri dan siapa pun, semuanya adalah susunan nyata dan merupakan Tunisia yang sebenarnya."
Kami menginginkan sebuah pemerintah, yang benar-benar demokratik, yang akan mengakhiri adanya produksi penindasan dan kezaliman di masa mendatang," ia mencatatkan.
Merujuk pada penahanan beberapa warga asing dalam revolusi tersebut, Ferjani mengungkap bahwa mereka adalah agen Mossad Israel.
"Kami tahu untuk sebuah fakta bahwa ada sebuah kemitraan antara Mossad dan dinas keamanan Ben Ali".
"Mereka (Israel) juga berusaha untuk melawan perlawanan ini dan revolusi ini; melalui media dan mesin propaganda mereka, mereka berusaha untuk membuat rejim tersebut selamat."
Ferjani mengatakan bahwa Mossad berusaha untuk menciptakan kekacauan karena "Ben Ali adalah kesayangan mereka... mereka kehilangan sebuah pilar dari kemitraan mereka dan orang-orang yang kepadanya mereka bisa bergantung."
Menyebutkan dokumen yang dirilis WikiLeaks, ia mengatakan, "Ben Ali adalah satu-satunya yang melakukan perdagangan dengan Israel tanpa memedulikan apa yang Liga Arab katakan."
Adapun respon pemerintahan asing, terutama Perancis, Ferjani mengatakan bahwa Paris memainkan sebuah peranan utama dalam persamaan mempertahankan penindasan di Tunisia.
"Mereka (mantan Presiden Perancis jacques Chirac dan inkumben Nicolas Sarkozy) terus-terusan menceramahi kami tentang kebebasan namun pada faktanya mereka seharusnya mengajari diri mereka sendiri."
Ia mengutip Chirac yang mengatakan (kepada rakyat Tunisia), "Apa yang Anda inginkan, Anda punya makanan, Anda baik-baik saja secara sosial, jadi mungkin demokrasi tidak ditakdirkan untuk Anda."
"Rasisme tercium dari luar atas apa yang mereka katakan," ferijani mengatakan.
Ia menunjuk bahwa Tunisia menghormati Perancis dan rakyatnya namun mereka membenci pemerintahan manapun yang berusaha untuk menggagalkan aspirasi sah mereka.
"(Pemerintah asing) harus menghormati keinginan rakyat kami karena nada dan susasna hati rakyat Tunisia mendukung hak-hal Palestina dan hak-hak orang-orang manapun yang ditindas dan menetang adanya penjajahan, di manapun penjajahan tersebut berada."
Ferjani menolak saran yang dibuat oleh beberapa komentator Barat bahwa Tunisia bisa berbah menjadi sebuah negara Islam bergaya Al-Qaeda.
Ia mengatakan pandangan orang-orang yang membuat komentar-komentar semacam itu berat sebelah karena mereka berusaha untuk menyesuaikan diri mereka sendiri menurut keinginan dari para pejabat Israel, yang merasa tidak senang dengan apa yang terjadi di Tunisia.
"Kami bisa meyakinkan semua orang bahwa An Nahda adalah satu-satunya partai atau pergerakan yang memiliki ideologi demokrasi rekonsiliasi dengan Islam karena Islam menghidupkan kembali dan memiliki potensi untuk membuat sebuah demokrasi yang lebih baik, bahkan lebih baik dari pada Barat."
"Kami percaya segala sesuatu yang datang di dalam Al-Qur'an sebagai Muslim namun kami tidak memaksakan apapun karena Islam telah mengajarkan kepada kami bahwa tidak ada pemaksaan di dalam Islam," ia menambahkan.
Menyangkut peranan yang Partai An Nahda akan mainkan di pemerintahan mendatang Tunisia, Ferjani mengatakan bahwa partainya lebih tertarik dalam mengubah sistem dari para cara memerintah.
"Kami ingin sebuah sistem layak untuk semua orang yang mereproduksi demokrasi keadilan yang asli, menghormati dan inklusifitasi setiap warga negara di Tunisia. Pemerintahan bukanlah keprihatinan saya."
Sedikitnya 147 orang terbunuh dan 510 orang terluka selama 'Revolusi Yasmin' Tunisia yang menurunkan Ben Ali bulan lalu, menurut PBB.
Pada 14 Januari, Ben Ali melarikan diri dari negara Afrika Utara tersebut ke kota pelabuah Arab Saudi, Jeddah.
Agen Interpol telah mengeluarkan sebuah perintah penahanan untuk Ben Ali dan nema anggota keluarganya termasuk istrinya, Leila Trabelsi karena dakwaan secara ilegal membawa uang negara dan mengusahakan aset lainnya di luar negeri.
Tiga puluh tiga anggota keluarganya telah ditahan di Tunisia karena menyalahgunakan kekuasaan dan posisi mereka untuk meningkatkan kekayaan. (ppt/ptv) www.suaramedia.com
Post a Comment