HIP Lamongan Edisi 4: Subsidi Dicabut, Rakyat Kalang Kabut

HTI Press. HariAhad (9/1/11) DPD2 Hizbut Tahrir Indonesia Lamongan mengadakan Halaqoh Islam Peradaban (HIP) Edisi Keempat bertempat di Gedung PKPRI Jl. Soewoko Lamongand engan  Tema “Subsidi Dicabut, Rakyat Kalang Kabut”. Acara yang dihadiri oleh lebih dari 100 orang ini dipandu oleh Host Ust. Noman Krisna dengan Pembicara Arif Firmansyah, SE,MM (Dosen FE UNAIR) dan Ust. H.Mudhofir Afandi, MEI (DPD2 HTI Lamongan).
Dalam sambutan pembuka, Ketua DPD2 HTI Lamongan ust Suhariyanto, ST menyampaikan bahwa rencananya, mulai Maret 2011 pemerintah akan mengurangi subsidi BBM dengan melarang mobil pribadi berplathitam menggunakan BBM bersubsidi. Pembatasan tersebut akan dilakukan secarabertahap, mulai di Jabodetabek hingga mencakup seluruh Indonesia pada 2013. Dan kenaikkan harga BBM lewat pembatasan subsidi adalah kado Pemerintah untukrakyat di tahun baru 2011.
Acara yang dilakukan dengan model Semi Talkshow sangat terasa panas ketika host acara Ust. Noman Krisna menanyakan bagaimana sebenarnya fakta kebohongan yang dilakukan penguasa dan bagaimana solusi Islam atas pengelolaan kepemilikan umum. Bapak Arif Firmansyah mengatakan bahwa apa yang dilakukanp emerintahj ustru akanb anyakmenimbulkan masalah dan mempunyai dampak yang multiefek yang akan berujung pada pemutusan tenagakerja yang selanjutnya akan banyak orang menganggur. Sehingga berdampak meningkatnya kemiskinan. Pada faktanya dengan membatasi subsidi BBM justru akan menguntungkan pihakasing yang memang sejak awal menguasai sektor pertambangan terutama minyak. Penguasaan perusahaan asing terhadap minyakdari hulu  sampai hilir semakin mengokohkan hegemoni asing terhadap negeri ini. Ust.Mudhofir mengatakan bahwa masalah BBM adalah merupakan satu masalah darim erbagai masalah yang muncul akibat diterapkannya sistem kapitalis sekuleris.
Dalam Islam, minyakmerupakan kepemilikan umum yang seharusnya dikelola Negara dan hasilnya dikembalikan kepada rakyat untukkesejahteraan rakyat. Disamping itu Ust.Mudhofir juga menyampaikan bahwasolusi yang paling mendasar adalah dengan menerapkan syariah Islam dalam bingkai Negara Daulah Khilafah. Hanya dengan Negara Khilafah-lah persoalan yang ada dapat diatasi. Kholifah adalah sebagai kepala Negara atau imam yang senantiasa mengurusi kepentingan rakyat dengan menerapkan syariah Islam. Imam(Kholifah) yang memimpin manusia adalah pengurusrakyat, Dia bertanggung jawab atas urusan rakyatnya.
Pada dasarnya kedua narasumber sepakat terhadap penerapan syariah Islam dalam bingkai Khilafah. Sebagaimana telah dicontohkan Rosululloh SAW dan para sahabat.[]