Jakarta - Sebagai lembaga yang bertindak sebagai bendahara negara, perencanaan penganggaran dan realisasi belanja internal Kementerian Keuangan masih sangat boros. Salah satunya adalah dalam proyek renovasi interior rumah dinas Menteri Keuangan yang sampai menelan biaya Rp 3,4 miliar.
Demikian analisa Forum Indonesia untuk Tranparansi Anggaran (FITRA) terhadap hasil audit BPK untuk semester pertama 2010. Data tersebut redaksi detikcom terima melalui surat elektronik, Minggu (2/12/2010).
“Total alokasi anggaran untuk renovasi rumah jabatan menteri keuangan sebesar Rp 3.4 miliar. Ini sangat fantasis dan mewah,” tulis Koordinator Advokasi dan Investigasi FITRA, Uchok Sky Khadafi.
Di dalam surat elektronik tersebut, Uchok memaparkan bahwa proyek renovasi interior rumah dinas Menkeu berlangsung dalam dua periode. Yaitu pada pertengahan 2008 yang berbiaya Rp 2,1 miliar dan awal 2009 yang menelan anggaran hingga Rp 1,3 miliar.
“Proyek renovasi ini meliputi pekerjaan pemasangan back drop, plafond dan pasang wall vinyl ex import. Setelah renovasi 2008 selesai, rupanya menteri keuangan tidak puas. Lalu 2009 dialokasikan
lagi anggaran sebesar Rp 1,3 miliar,” ujar Uchok.
“Kalau dilihat dari perencanaan seperti di atas, menggambarkan perencanaan penganggaran yang sangat buruk sekali sehingga realisasi belanja sangat boros, alias tidak efisien,” sambungnya.
Terhadap penilaian dari FITRA tersebut, Sekjen Kemenkeu, Mulia P. Nasution, membenarkan bahwa ada pengerjaan renovasi rumah jabatan Menkeu pada 2008 dan 2009. Namun keduanya merupakan satu kesatuan dan bukan dua proyek yang terpisah.
“Kegiatan di 2009 adalah untuk melaksanakan kegiatan yang belum selesai pada 2008,” jelas Mulia melalui telepon.
Dia juga menegaskan pengeluaran dalam proyek renovasi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan berlaku dan telah pula dipertanggungjawabkan. Namun dirinya mengaku tidak mengetahui mengenai detail dari bahan-bahan yang digunakan apakah memang benar seperti yang FITRA nilai mewah dan fantastis.
“Mohon maaf, detail teknisnya yang mengetahui adalah biro umum,” ujarnya. (detiknews.com, 2/1/2011)
Post a Comment