JAKARTA - Mantan Menteri Perekonomian Rizal Ramli menilai, (sistem) ekonomi di era sekarang pada kenyataannya tidaklah berpihak pada masyarakat kecil. Sebaliknya, Rizal menganggap bahwa ekonomi konstitusi, justru (sebenarnya bisa) lebih berpihak kepada rakyat, daripada neoliberalisme (yang ada sekarang).
"Ekonomi konstitusi adalah ekonomi (yang) mensejahterakan masyarakat, bukannya menguntungkan sepihak," ungkapnya, dalam diskusi bertajuk 'Konsekuensi Menegakkan Konstitusi' yang diadakan sekaligus dalam rangka mengenang setahun wafatnya Abdurrahman Wahid (Gus Dur), di Gedung MK, Jakarta, Rabu (29/12).
Diungkapkan lagi oleh Rizal, kenyataannya adalah betapa banyak ahli ekonomi di Indonesia yang menuntut ilmu sampai ke luar negeri, namun kemudian malah terpengaruh dengan ajaran luar. "Banyak ekonom yang belajar di luar, dan (kemudian) lebih mengedepankan neoliberalisme yang bertentangan dengan konstitusi," ungkapnya.
Menurut Rizal pula, neoliberalisme banyak menimbulkan dampak yang jelas tidak berpihak pada rakyat kecil, alias hanya menguntungkan pihak-pihak tertentu. Untuk itu katanya, peranan negara di dalam konstitusi tidak boleh dogmatis, tetapi haruslah dinamis. "Kalau negara terlalu dominan dan dogmatis, birokrasi akan berkuasa, dan tidak memihak pada masyarakat," tandasnya. (kyd/jpnn)
"Ekonomi konstitusi adalah ekonomi (yang) mensejahterakan masyarakat, bukannya menguntungkan sepihak," ungkapnya, dalam diskusi bertajuk 'Konsekuensi Menegakkan Konstitusi' yang diadakan sekaligus dalam rangka mengenang setahun wafatnya Abdurrahman Wahid (Gus Dur), di Gedung MK, Jakarta, Rabu (29/12).
Diungkapkan lagi oleh Rizal, kenyataannya adalah betapa banyak ahli ekonomi di Indonesia yang menuntut ilmu sampai ke luar negeri, namun kemudian malah terpengaruh dengan ajaran luar. "Banyak ekonom yang belajar di luar, dan (kemudian) lebih mengedepankan neoliberalisme yang bertentangan dengan konstitusi," ungkapnya.
Menurut Rizal pula, neoliberalisme banyak menimbulkan dampak yang jelas tidak berpihak pada rakyat kecil, alias hanya menguntungkan pihak-pihak tertentu. Untuk itu katanya, peranan negara di dalam konstitusi tidak boleh dogmatis, tetapi haruslah dinamis. "Kalau negara terlalu dominan dan dogmatis, birokrasi akan berkuasa, dan tidak memihak pada masyarakat," tandasnya. (kyd/jpnn)
Post a Comment