ISLAMABAD (Berita SuaraMedia) – Fazal-ur Rehman, pemimpin Jamiat Ulema-e-Islam-Fazl (JUI-F), mengkritik keras pemberitaan media-media AS mengenai operasi militer yang dilancarkan di kawasan suku Pakistan. Ia mengatakan, militer Pakistan harus menyerukan jihad untuk menanggapi serangan darat pasukan AS di Waziristan Utara. Berbicara di hadapan Majelis Nasional, Fazal menyampaikan kecemasannya terkait kebijakan-kebijakan yang diadopsi pemerintah yang dipimpin Partai Rakyat Pakistan, khususnya terkait perang berkepanjangan melawan terorisme di negara tersebut.
Merujuk pada sebuah laporan surat kabar yang menyebutkan bahwa para komandan militer senior AS di Afghanistan mendorong agar kampanye Operasi Khusus di kawasan perbatasan hingga melintasi perbatasan, ke kawasan suku Pakistan, ditingkatkan, ia mengumumkan bahwa partainya tidak akan membiarkan pasukan asing bergerak di negara tersebut. Ia juga mendesak militer Pakistan mengumumkan jihad jika pasukan AS melancarkan serangan semacam itu.
Pakistan menginginkan hubungan baik dengan AS, namun hubungan itu tak boleh seperti "budak dan majikan," demikian kata Fazal seperti dikutip Daily Times.
Ketua JUI-F tersebut juga menyebut pemerintahan yang dipimpin Partai Rakyat Pakistan merupakan ancaman terhadap hukum syaiah dan gerakan Tahafuz-e-Namoos-e-Risalat.
"JUI-F bisa terus menjadi kawan, tapi tidak akan menjadi pesuruh perdana menteri," tambahnya.
Pekan lalu, Perdana Menteri Yousuf Raza Gilani ingin bertemu dengan Maulana Fazal-ur-Rehman di kediamannya. Namun, Fazal tidak menemuinya.
Menurut keterangan dari sejumlah sumber Menteri Federal Qamar Zaman Kaira, Rehman Malik, dan Khursid Shah menelepon Maulana Fazal-ur-Rehman, namun ia menolak berbicara kepada mereka.
Mantan pemimpin Jamat-e-Islami, Qazi Hussain Ahmad menelepon Maulana Fazal-ur-Rehman dan memberitahunya mengenai pemisahan diri dari pemerintah.
Qazi Hussain Ahmad juga bertemu dengan Maulana di Islamabad. Dalam pertemuan tersebut, keduanya membahas mengenai koalisi antara semua partai religius. Setelah JUI berpisah dari pemerintah, peluang dibentuknya koalisi meningkat.
Februari lalu, Partai politik Pakistan, Jamiat Ulema-e-Islam, mengutuk kehadiran tentara bayaran Amerika di tanah Pakistan. Kecaman tersebut dilontarkan setelah Menteri Pertahanan AS Robert Gates mengonfirmasikan bahwa memang ada kontraktor keamanan swasta yang dioperasikan di Pakistan.
Ketua Jamiat Ulema-e-Islam, Maulana Fazal-Ur-Rehman, pada hari Senin mengatakan bahwa diperkirakan ada 9.000 orang anggota Xe Services LLC (dulunya dikenal dengan nama Blackwater) yang beroperasi di Pakistan.
Dia mengatakan bahwa jumlah anggota Blackwater yang beroperasi di ibu kota Pakistan bahkan melebihi jumlah petugas kepolisian Islamabad, yang berada pada kisaran angka 7.000 orang.
Fazal-Ur-Rehman mengutuk kehadiran Blackwater, ia mengatakan bahwa hal tersebut merupakan bentuk penjajahan asing di Pakistan. Ia juga mengatakan bahwa Blackwater sepenuhnya bertanggung jawab atas terjadinya kekerasan yang dilakukan kelompok-kelompok seperti Taliban di negara tersebut. Menurutnya, Blackwater telah mengacaukan sebuah pemerintahan yang memiliki demokrasi lemah.
Dalam sebuah pertemuan denga Presiden Pakistan, Asif Ali Zardari pada akhir pekan lalu, Fazal mengatakan bahwa penghentian aktivitas militer di kawasan suku Pakistan akan mampu menormalkan kembali situasi di kawasan tersebut.
Menteri Dalam Negeri Pakistan, Rehman Malik, berulang kali membantah keberadaan anggota Blackwater di negara tersebut. "Sama sekali tidak ada organisasi yang namanya Blackwater di Pakistan," kata menteri tersebut pada bulan Januari lalu. (dn/nk/khi/sm) www.suaramedia.com
Post a Comment