JAKARTA -- World Bank (Bank Dunia) telah menyetujui dua pinjaman kebijakan pembangunan (Development Policy Loan/DPL) dengan nilai total USD800 juta atau sekitar Rp7,2 triliun tahun 2011. Persetujuan pinjaman baru ini diprioritaskan untuk reformasi birokrasi di Indonesia. Selain itu juga bertujuan untuk memperbaiki keadaan investasi, pengelolaan keuangan publik, pengentasan kemiskinan, pelayanan publik dan pembangunan infrastruktur.
Kucuran pinjaman ini merupakan bagian dari rangkaian tahunan DPL yang sudah dimulai sejak tahun 2004. Dari total kedua pinjaman, USD600 juta nantinya akan diarahkan kepada upaya-upaya reformasi birokrasi. Diantaranya untuk menghilangkan ketidakpastian bagi para investor, memperkuat pengelolaan anggaran dana di pemerintahan pusat serta meningkatkan pengentasan kemiskinan dan pelayanan publik.
http://www.jpnn.com/read/2010/11/19/77495/World-Bank-Beri-Pinjaman-Rp7,2-Triliun-
‘’Selama beberapa tahun terakhir, pengeluaran konsumen dan perkembangan sektor swasta telah menggerakkan perkembangan ekonomi Indonesia. Pembangunan jangka menengah nantinya akan bersifat lebih kuat dan inklusif, apabila reformasi-reformasi ambisius bisa dilakukan di berbagai lini,’’ jelas Kepala Perwakilan Bank Dunia di Indonesia, Stefan Koeberle pada wartawan di Jakarta, Jumat (19/11).
Sebelumnya, Bank dunia juga telah mengucurkan pinjaman lainnya yakni Pinjaman Kebijakan Pembangunan Keempat (IDPL 4) senilai $200 juta. Kucuran pinjaman ini guna mendukung upaya Indonesia untuk meningkatkan jumlah dan efisiensi pengeluaran pemerintah di sektor infrastruktur. Khususnya dalam pengadaan listrik, jalanan, air dan pelayanan sanitasi.
Rangkaian IDPL telah mendukung peningkatan investasi dalam bidang infrastruktur oleh sektor swasta melalui pembentukan susunan kerjasama antara publik dan swasta serta susunan tata kelola dalam akuisisi lahan dan perlindungan lingkungan. “Karena selama ini yang menjadi salah satu kendala investasi di Indonesia adalah infrastruktur. Dengan adanya tambahan biaya di sektor infrastruktur, tentu akan memberikan peningkatan pembiayaan di tahun depan, khususnya bagi sektor swasta’’jelas Koeberle.
Diungkapkan Koeberle, pada akhir 2010, IDPL 4 diharapkan memberikan kontribusi pada meningkatnya pembiayaan bidang infrastruktur di tingkat nasional dan sub-nasional sebesar lebih dari 50 persen dan 35 persen berturut-turut sejak 2006. Selain itu juga mampu meningkatkan proporsi subsidi listrik yang diberikan kepada konsumen dengan pendapatan rendah.(afz/jpnn)
Post a Comment