JAKARTA (Berita SuaraMedia) - Presiden SBY menggelar rapat terbatas untuk menyikapi adanya tindakan kekerasan dan dugaan pembunuhan yang menimpa TKW. SBY meminta Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Menakertrans) Muhaimin Iskandar untuk mengkaji pengiriman TKI.
"Terhadap negara-negara yang muncul berbagai kasus yang membuat kita prihatin termasuk kasus Sumiati dan kemungkinan ada muncul Kikim, Presiden meminta kami untuk mengkaji dan mengevaluasi lebih detil aspek manfaat dan mudaratnya bagi kepentingan TKI kita bekerja di luar negeri, kita akan membutuhkan kerjasama yang komprehensif, kita akan melakukan evaluasi apakah masih bisa melanjutkan atau tidak," ujar Muhaimin. Hal itu dikatakan Muhaimin usai menghadiri rapat terbatas membahas masalah TKI, di Kantor Presiden, Jl Medan Merdeka Utara, Jakarta, Jumat (19/11/2010).
"Itu negara mana saja, Pak?" tanya wartawan.
"Saudi Arabia dan Yordania termasuk, tapi terutama Saudi Arabia," terang pria yang akrab disapa Cak Imin ini.
Saat ini Staf Konjen RI di Jeddah sedang berada di Kota Abha, 600 km dari Jeddah. Mereka mencari data tentang Kikim Komalasari, TKW yang diberangkatkan oleh PT Bantal Perkasa Sejahtera dan asuransi Daman Samil yang berangkat sejak 15 Juni 2009 lalu.
"Sedang dicek kebenarannya, tapi data ini sudah kami cek ke PJTKI dan ke asuransi, memang ada kita terus melakukan croscek dengan KBRI. Insyaallah dua jam lagi akan ada kepastian apakah benar jenazah yang meninggal itu adalah Saudara Kikim," terang politisi PKB ini.
Cak Imin menuturkan, berdasar laporan yang diterimanya, Kikim meninggal karena penyiksaan. "Laporan yang masuk, meninggal karena kekerasan penyiksaan, tapi kita tidak bisa memastikan sampai dua jam mendatang," terang keponakan Gus Dur ini.
Presiden SBY menegaskan, pemerintah segera mengambil langkah cepat dan adil untuk menyelesaikan insiden tersebut. Keadilan harus ditegakkan.
Upaya tak berhenti sampai di situ, pemerintah juga sedang mencari inti permasalahan dan mencari langkah efektif agar masalah serupa tak terjadi di masa depan.
Yudhoyono mengatakan akan meningkatkan koordinasi, baik pusat, daerah, juga para agen, dan pihak asing.
"Yang saya anggap mendasar, seringnya terlambat kita mengetahui kalau TKI mengalami masalah serius. Terkesan ada ketertutupan sehingga sulit dapat informasi," kata SBY dalam rapat terbatas di Kantor Kepresidenan, Jakarta.
Ke depan, tambah Presiden, jika TKI mengalami masalah di luar negeri diharapkan segera memberi tahu.
"Dirumuskan kepada siapa masalah disampaikan. Apakah konjen, dubes. Ada nomor telepon yang disiapkan," kata SBY.
"Kita akan bekali alat komunikasi agar bisa berkomunikasi dengan instan. Sedang dirumuskan."
Ditegaskan SBY, pemerintah akan melakukan evaluasi keberadaan TKI di negara tertentu di mana tidak ada nota kesepakatan. "Termasuk kontrak-kontrak pekerja dengan siapa yang menerima, entah perusahaan, rumah tangga, di manapun berada."
Indonesia ingin ada kejujuran, kerjasama yang kooperatif dan saling menguntungkan terkait masalah TKI. "Manakala ada negara tidak transparan, kita akan menjalankan langkah-langkah diplomasi all out. negara ingin melindungi mereka." (fn/dt/vs) www.suaramedia.com
Post a Comment