Wacana BI untuk melakukan redenominasi rupiah menuai silang pendapat.[1] Meski
demikian kebijakan moneter yang bertujuan untuk ‘memangkas’ angka nol
dalam penulisan mata uang rupiah—tanpa mengurangi nilainya—bukanlah hal
baru.Menurut catatan Ioana sejak 1923-2002 terdapat lebih dari 80 negara telah menerapkan kebijakan tersebut. Polandia, Bulgaria dan Turki dianggap sukses menjalankan kebijakan tersebut. Sementara Brazil dan Argentina justru menuai inflasi tinggi pasca kebijakan itu sehingga harus melakukannya beberapa kali.[2]
Umumnya redenominasi dilakukan pasca terjadi hyperinflasi yang menyebabkan nilai suatu mata uang merosot tajam. Kebijakan teknis tersebut merupakan upaya pemerintah untuk meyakinkan publik bahwa masa inflasi tinggi telah berakhir.Dengan demikian, redenominasi bukan merupakan penyebab stabilitas moneter namun merupakan hasil dari proses stabilisasi. Redenominasi
sekaligus merupakan bentuk pengakuan kepada publik atas kesalahan
kebijakan ekonomi sebelumnya yang telah mendorong terjadinya inflasi
tinggi dan memburuknya nilai tukar domestik di pasar internasional.[3]
Implikasi
Keuntungan
dari redenominasi antara lain terjadinya efisiensi dalam pencatatan
nilai mata uang karena pencatatan nol akan lebih sedikit seperti pada
transaksi jual beli, label harga, laporan akuntansi, catatan statistik,
dan perangkat lunak pengolahan data. Disamping
kepraktisan, aspek psikologis berupa tingkat kepercayaan terhadap mata
uang tersebut diharapkan lebih tinggi karena nilainya terlihat lebih
kuat terhadap mata uang lain.
Secara
operasional proses redenominasi mata uang nasional tidak mempunyai efek
pada inflasi jika kondisi perekonomian relatif stabil.[4] Hanya saja jika yang perlu dijaga adalah sejauh mana presepsi publik menilai dampak dari kebijakan tersebut.Jika
publik berespektasi bahwa akan terjadi inflasi pasca kebijakan tersebut
maka dalam jangka pendek kebijakan redenominasi akan dapat mendorong
terjadinya inflasi. Publik
yang memiliki ekspektasi yang tinggi pada inflasi setidaknya akan
melakukan beberapa penyesuaian antara lain: menukar uangnya dalam bentuk
mata uang lain, atau membelanjakan uangnya pada barang-barang berharga
seperti emas dan tanah. Dengan demikian, nilai tukar mata uang tersebut justru melemah. Barang impor semakin mahal sehingga menyebabkan inflasi (imported inflation). Selain
itu, inflasi di dalam negeri akibat tingginya permintaan barang juga
akan menggerek inflasi sehingga mendorong Bank Sentral untuk melakukan
pengetatan moneter dengan menaikkan suku bunga. Jika pengetatan tersebut berlangsung lama maka sektor riil akan terpukul akibat naiknya suku bunga kredit. Dampak
inflasi tersebut tidak hanya merugikan masyarakat kecil yang tidak
dapat melindungi aset mereka namun juga pegawai dan buruh yang tidak
memiliki daya tawar untuk mengkompensasi inflasi dengan kenaikan upah.
Kemampuan
bank sentral dalam mensosialisasikan kebijakan redenominasi sangat
menentukan tingkat kepercayaan publik pada aspek positif kebijakan itu
baik tujuan, waktu serta mekanisme operasionalnya. Sayangnya
persoalan sosialisasi di negeri ini seringkali bermasalah sehingga
kebijakan pemerintah tidak berjalan optimal sebagaimana yang terjadi
pada konversi minyak tanah ke gas, BLT dan Raskin. Bank sentral Rusia misalnya gagal meyakinkan publik bahwa redenominasi Rubel tidak akan membuat harga naik. Sebaliknya
rumor yang menyatakan sebaliknya justru lebih mempengaruhi publik
sehingga membuat inflasi naik dari 28 persen menjadi 86 persen pada 1999. Hal yang sama juga terjadi pada Afganistan (2002) ketika pemerintah negara itu memotong tiga angka nol mata uang Afgani. Rakyat
negara itu justru berbondong-bondong memborong mata uang dollar dan
mata uang baru menyebabkan nilai mata uang lama merosot tajam.[5]
Dalam
masa transisi redenominasi, pihak swasta yang menjual barang dan jasa
harus mengeluarkan biaya ekstra karena harus menuliskan dua harga pada
label produk yang mereka jual atau setidaknya tenaga tambahan untuk
memberi penjelasan.Selain
itu, pemerintah dan swasta juga terpaksa mengeluarkan biaya tambahan
untuk melakukan harmonisasi dan perubahan sistem pencatatan manual dan
elektronik yang berhubungan dengan mata uang tersebut. Bank Sentral dalam jangka waktu tertentu juga harus menganggarkan biaya untuk mencetak uang baru dan menarik uang lama. Di
saat yang sama, pemerintah dan DPR dituntut untuk melakukan
sinkronisasi undang-undang dan pembuatan aturan baru terkait
redenominasi tersebut.
Instabilitas Mata Uang Kertas
Redenominasi sebenarnya tidak perlu dilakukan jika pemerintah mampu menjaga kestabilan nilai tukar rupiah dalam jangka panjang. Meski harus diakui bahwa untuk melakukan hal itu tidak mudah. Hal ini karena rupiah sebagaimana mata uang lainnya merupakan standar mata uang kertas (fiat money) yang sifatnya rentan digrogoti inflasi. Ini
karena, otoritas moneter saat ini tidak lagi diikat oleh ketentuan
untuk mengkaitkan antara jumlah uang beredar dengan cadangan emas atau
mata uang kuat lainnya sejak diakhirinya perjanjian Bretton Woods tahun
1971. Dengan
demikian, masing-masing bank sentral berwenang untuk meningkatkan
jumlah uang beredar dengan mencetak uang yang lebih banyak sehingga
menyebabkan inflasi bahkan di beberapa negara terjadi hyperinflasi.
Selain itu, kestabilan mata uang kertas juga dipengaruhi rezim nilai tukar yang diadopsi oleh suatu negara. Rupiah misalnya atas saran IMF menetapkan rezim kurs mengambang. Artinya nilai tukar rupiah terhadap dollar ditentukan berdasarkan supply and demand. Semakin tinggi permintaan terhadap Rupiah maka nilainya akan meningkat atau terapresiasi. Sebaliknya
jika penawaran meningkat seperti terjadi lonjakan permintaan devisa
oleh importir, meningkatnya pembayaran utang luar negeri baik swasta
maupun pemerintah atau aksi spekulasi para investor di pasar modal dan
pasar uang maka nilai rupiah terhadap dollar akan merosot atau
terdepresiasi. Bank
Indonesia memang dapat melakukan intervensi untuk menjaga nilai tukar
Rupiah dengan cara membeli dollar–disamping instrumen moneter
lainnya–ketika harga rupiah merosot dan sebaliknya melepas cadangan
devisanya ketika nilainya dianggap terlalu kuat. Namun tindakan tersebut sangat dintentukan oleh seberapa besar cadangan devisa yang dimiliki oleh otoritas moneter tersebut.Hal
ini pula yang dialami Indonesia pada krisis tahun 1997/8 silam ketika
rupiah mengalami deprsiasi yang sangat tajam– dari Rp 2.500 pada Juli 1997 sampai menembus Rp 14.000-an –akibat meningkatnya permintaan dollar dalam waktu singkat. Sejak saat itu nilai tukar rupiah terhadap dollar mengalami pelemahan yang sangat besar dengan kurs rata-rata Rp9.230
dari tahun 1998-2012. Contoh mutakhir dari masalah ini adalah Pakistan
yang terpaksa meminjam ke IMF untuk meningkatkan cadangan devisanya agar
mampu menahan laju pelemahan Rupee.[6]
Apalagi saat ini selain mengadopsi rezim kurs mengambang, Indonesia juga menganut liberalisasi sektor modal dan perdagangan. Dampak dari liberalisasi ini diantaranya dalam waktu singkat Indonesia dapat kebanjiran modal jangka pendek(hot money) di pasar modal sehingga nilai tukar rupiah menguat terhadap dollar.Namun penguatan ini bisa berbalik tajam ketika modal-modal tersebut sewaktu-waktu dapat keluar jika terjadi shock baik eksternal maupun internal sehingga nilai rupiah kembali terjungkal. Inilah salah satu penyakit yang ditimbulkan oleh mata uang kertas. Volatilitas nilai tukar tersebut secara faktual telah berdampak buruk pada perekonomian.
Salah satu negatif ketidakstabilan mata uang adalah rugi kurs yang
kerap dialami oleh perusahaan-perusahaan yang melakukan transaksi dengan
mata uang asing. Pada semester I-2012 misalnya PLN mengalami rugi kurs sebesar Rp 6 triliun yang membuat laba BUMN tersebut anjlok 96 persen.[7]
Standar Emas dan Perak
Berdasarkan
hal diatas jelas bahwa wacana redenominasi yang digelindingkan
pemerintah merupakan kebijakan moneter yang tidak memberikan pengaruh
berarti bagi perekonomian terutama terkait dengan kestabilan nilai tukar
rupiah. Oleh
karena itu, yang justru mendesak dilakukan oleh pemerintah adalah
melakukan tinjauan ulang terhadap standar mata uang kertas yang
diberlakukan saat ini yang telah terbukti secara faktual mudah digrogoti
inflasi, menciptakan ketidakstabilan moneter yang berdampak pada
kestabilan perekonomian secara umum. Adapun
solusinya adalah dengan mengganti dengan standar mata uang emas dan
perak yang terbukti secara historis menciptakan kestabilan dan inflasi
rendah yang terkendali.
Lebih
dari itu, Islam telah mewajibkan penggunaan mata uang emas dan perak
sebagai jenis mata uang yang dijadikan sebagai mata uang resmi negara
yang dijadikan sebagai alat transaksi dan tolak ukur barang dan jasa. Berbagai dalil syara secara tegas menunjukkan wajibnya penggunaan mata uang tersebut yaitu adanya larangan penimbunan (al-kanz) emas
dan perak (QS: at-Taubah: 34) dan tidak pada harta lainnya; pengkaitan
emas dan perak pada sejumlah hukum yang bersifat permanen seperti,
pembayaran diyat dengan emas dan perak, penetapan kadar objek pencurian
dengan emas yakni ¼ dinar emas. Dalam proses pertukaran dan transaksi Rasulullah juga telah menetapkan (taqrir) emas
dan perak sebagai mata uang.ketika syara mewajibkan zakat uang maka ia
dinisbahkan kepada emas dan perak dan kadarnya dengan ukuran emas dan
perak serta hukum pertukaran mata uang selalu dikaitkan dengan emas dan
perak[8] Dengan
demikian, standar mata uang yang diperintahkan di dalam Islam adalah
standar mata uang emas dan perak bukan mata uang kertas seperti saat ini. wallahu a’lam bisshawab.
[1] Redenominasi
adalah kebijakan untuk menyederhanakan denominasi (pecahan) mata uang
menjadi pecahan lebih sedikit dengan cara mengurangi digit (angka nol)
tanpa mengurangi nilai mata uang tersebut. Hal yang sama secara bersamaan dilakukan juga pada harga-harga barang, sehingga daya beli masyarakat tidak berubah. Misalnya uang nominal Rp 1.000 dipangkas menjadi Rp1. Pada saat yang sama seluruh barang yang tadinya bernilai Rp1.000 berubah menjadi bernilai Rp1,-. Demikian pula dengan konvensi nominal pecahan lainnya. Berbeda
dengan sanering dimana terjadi pemotongan nilai uang namun tidak tidak
dilakukan pada harga-harga barang, sehingga daya beli masyarakat
menurun.seperti Rp1.000 dipotong menjadi Rp1 sementara harga tidak dilakukan penyesuaian.
[2] Duca Ioana, 2005. The National Currency Re-Denomination Experience in Several Countries: A Comparative Analysis. Paper presented at the International Multidisciplinary Symposium Universitaria Simpro, 2005 http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1347407
[3] Layna Mosley, 2005. Dropping
Zeros, Gaining Credibility? Currency Redenomination in Developing
Nation. Paper presented at the 2005 Annual Meetings of the American
Political Science Association,
Washington, DC. http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1347407
[5] Ibid.
[6] http://www.bloomberg.com/news/2013-01-07/pakistan-seen-needing-imf-bailout-as-rupee-plunges-before-vote.html
[7] http://finance.detik.com/read/2012/09/03/163858/2006588/1034/rugi-kurs-rp-6-triliun-laba-pln-jeblok-96
Post a Comment