Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran (FITRA) mengendus adanya kecurangan yang dilakukan para birokrat pendidikan. Mereka diduga memainkan alokasi anggaran tunjangan guru sebesar Rp 30,5 triliun.
FITRA menduga, alokasi tunjangan sebesar itu tidak sepenuhnya diterima para guru, melainkan ditilep oleh para pemangku kebijakan pendidikan di daerah.
Menurut Koordinator Investigasi FITRA Uchok Sky Khadafi, alokasi anggaran pendidikan yang masuk ke rekening daerah itu tidak serta merta langsung diserahkan kepada para guru sebagai hak yang menerimanya.
Terkadang, kata Uchok, anggaran tunjangan profesi guru diendapkan dulu dalam rekening mereka agar memperoleh bunga dari uang tersebut.
"Tapi, hasil dari bunga bank tersebut bukan untuk para guru, malahan hasil bunga bank ini tidak jelas pertanggungjawaban, kemungkinan diembat oleh para birokrat sendiri," jelas Uchok dalam rilis yang diterima merdeka.com, Jumat (28/12).
Hal tersebut, lanjut Uchok, berdasarkan pada hasil laporan Seknas FITRA. Di mana tunjangan itu tidak dibagikan tiap bulan oleh para birokrat. Melainkan bermacam-macam metode sesuai kebutuhan masing-masing birokrat.
"Pencairan anggaran ada yang dua bulan sekali, tiga bulan sekali, empat bulan sekali, dan ada juga yang enam bulan sekali sesuai dengan selera para birokrat pendidikan," imbuhnya.
Selain itu, tambah Uchok, tunjangan guru juga terkadang tidak dibayarkan penuh. Dengan berbagai macam cara dan alasan dilakukan birokrat untuk memotong tunjangan tersebut.
"Ada yang dipotong satu bulan, dan ada juga yang dipotong dua bulan. Kalau ada guru yang menuntut, kenapa duit profesi guru mereka dipotong, biasanya dijawab untuk anggaran operasional politik di Jakarta," tegas Uchok.
FITRA mendesak DPR untuk tidak percaya begitu saja dengan laporan yang diberikan Kementerian Pendidikan. DPR juga diminta untuk terjun langsung mengawasi aliran dana tunjangan para guru di daerah sehingga tidak lagi disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.
"Inspektorat pendidikan, seharusnya membuat kotak pengaduan agar mendapat informasi dari guru. Di mana saat ini, banyak guru, tidak berani mengadu kepada siapa pun, karena merasa takut kenaikan pangkatnya dibatalkan nantinya," tandasnya.
[lia]
Kinerja penyerapan anggaran pada 2012 dinilai masih belum memuaskan.Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran Semester I 2012 kinerja penyarapan anggaran Kementerian belum mencapai 50%. Dana APBN pada 2012 sebesar Rp 1.069,5 triliun sampai November 2012 baru diserap Rp 778,9 triliun.
"Rata-rata kinerja penyerapan pada kementerian belum ada yang mencapai 50 persen, bahkan ada 6 kementerian yang baru menyerap anggaran di bawah 20.Hal ini mengindikasikan dalam penyerapan anggaran masih sangat buruk," ujar Koordinator Riset Sekretariat Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Seknas FITRA) Maulana dalam jumpa pers di Sekretariat Nasional FITRA di Jakarta Selatan.
Menurut catatan Fitra, berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran Semester I berdasarkan Laporan Pelaksanaan Anggaran Kementerian Keuangan Terhadap Kinerja Anggaran Kementerian hingga pertengahan tahun 2012 belum mencapai 50% sebagaimana yang ditargetkan oleh pemerintah. 6 Kementerian yang dianggap "pemalas" dalam penyerapan anggaran 2012 yaitu:
1. Kementerian Negara Perumahaan Rakyat dengan anggaran Rp 5,9 triliun untuk dialokasikan, semester I 2012 baru menyerap sebesar Rp 110 M atau sebesar 1,9%.
2. Kementerian Pemuda dan Olahraga dengan anggaran Rp 1,8 triliun untuk dialokasikan, hingga semester I 2012 baru realisasi Rp 174,6 miliar atau sebesar 4,2%.
3. Kementerian ESDM dengan anggaran Rp 16,3 triliun untuk dialokasikan, semester I 2012 baru menyerap Rp 1,8 triliun atau 10,8 %.
4. Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal dengan anggaran Rp 1,2 triliun, hingga semester pertama 2012 baru mengalokasikan sebesar Rp 126 miliar atau sebesar 10,9%.
5. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dengan anggaran Rp 2,7 triliun hingga semester I 2012 baru mengalokasikan Rp 476 miliar atau sebesar 17,8%.
6. Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat dengan anggaran Rp 2,3 triliun, hingga semester I 2012 baru menyerap sebesar Rp 42,9 miliar atau sebesar 19,3%.
2. Kementerian Pemuda dan Olahraga dengan anggaran Rp 1,8 triliun untuk dialokasikan, hingga semester I 2012 baru realisasi Rp 174,6 miliar atau sebesar 4,2%.
3. Kementerian ESDM dengan anggaran Rp 16,3 triliun untuk dialokasikan, semester I 2012 baru menyerap Rp 1,8 triliun atau 10,8 %.
4. Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal dengan anggaran Rp 1,2 triliun, hingga semester pertama 2012 baru mengalokasikan sebesar Rp 126 miliar atau sebesar 10,9%.
5. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dengan anggaran Rp 2,7 triliun hingga semester I 2012 baru mengalokasikan Rp 476 miliar atau sebesar 17,8%.
6. Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat dengan anggaran Rp 2,3 triliun, hingga semester I 2012 baru menyerap sebesar Rp 42,9 miliar atau sebesar 19,3%.
"Semuanya itu patut dipertanyakan. Karena anggaran yang digunakan kementerian bersumber dari pajak rakyat. Pada kenyataan nya pertengahan tahun ini masih sangat rendah kualtias belanja pembangunan untuk masyarakat sangat rendah," kata Maulana.
SEKNAS FITRA meminta kepada pemerintah khususnya Kementerian Keuangan untuk memangkas anggaran di seluruh kementerian yang dinilai gagal dalam penyerapan anggaran.
Liputan6.com, Jakarta : Menteri Keuangan Agus Martowardojo masih akan mempelajari informasi Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra), yang menyebut anggaran renovasi ruang rapat Kemenkeu mencapai Rp 14 miliar. Kemenkeu meminta kesempatan mempelajari terlebih dahulu, termasuk informasi pembelian keset hampir Rp 530 juta.
"Saya akan pelajari dan kemudian akan direspons," kata Agus Marto di kantornya, Jakarta Pusat, Kamis (27/12/2012).
Agus menegaskan, Kementerian Keuangan akan bekerjasama dan terus menerima masukan dari manapun. Kementerian Keuangan meminta waktu untuk mempelajari informasi dari Fitra itu.
"Maksud saya, sebagai institusi yang mengelola keuangan publik, kami akan bekerjasama andaikata ada masukan. Tapi kalau seandainya masukan itu diberi waktu, kami bisa tanggapi itu baik," ujar mantan Dirut Bank Mandiri ini.
Maka itu, untuk saat ini Agus Marto belum bisa memberikan keterangan resmi atas temuan Fitra itu. "Tapi sifatnya ke media memang idealnya kami dikasih kesempatan," jelas dia.
Koordinator Fitra, Uchok Sky Khadafi mengungkapkan, anggaran Rp 14 miliar itu untuk membeli bermacam-macam, seperti keset dan karpet dengan anggaran sebesar Rp 529.977.716. Lelang pengadaan itu dimenangkan CV Sembilan Benua, yang beralamat Jalan Ence Sumantadiredja No. 23 RT001 RW007 Pamoyangan, Bogor, serta kontrak sudah ditandatangani pada 14 Maret 2012.
Yang kedua, lanjutnya, ada lagi pembelian Karpet sebesar Rp 1.980.000.000, di mana lelang itu dimenangkan oleh CV Trimitra Sejati, yang beralamat di Jalan Kramat Sentiong I/89 H, Senen, Jakarta Pusat. Dan ketiga, adalah pembelian Video Conference dengan harga sebesar Rp 11.511.229.137 dan lelang dimenangkan oleh PT Mitra Integrasi Informatika. (Ism) (Yus/www.globalmuslim.web.id)
Post a Comment