Opsi Kamp Pengungsi & Pengusiran Muslim Rohingya Oleh Presiden Myanmar Dikecam

Usulan kebijakan pengusiran terhadap kaum Muslim Rohingya yang diajukan oleh Presiden Myanmar diprotes keras sebagian kalangan. Langkah itu dinilai sebagai upaya penghapusan etnis.

Pengamat Hak Asasi Manusia dari Shaheed Zulfikar Ali Bhutto Istitute (SZABIST) Ghulam Taqi Bangash mengatakan, usulan yang diajukan Presiden Thein Sein itu merupakan bentuk diskriminasi etnis yang tak bisa didiamkan. 

Ia juga menyayangkan sikap bungkam yang ditunjukkan peraih Nobel Perdamaian Myanmar, Aung San Suu Kyi, terhadap persoalan yang menimpa Muslim Rohingya.

"Pengusiran ini sama saja dengan penghapusan etnis. Bungkamnya seorang peraih Nobel Perdamaian juga merupakan sebuah tindakan kriminal atas persoalan yang menimpa kaum minoritas di Myanmar ini," katanya seperti dilansir PressTV, Sabtu (14/7).

Seperti diketahui, Kamis (12/7) lalu, Presiden Myanmar, Thein Sein, menyatakan, kaum Muslim Rohingya harus diusir dari negara itu atau dikirim ke kamp pengungsian Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB). Ia menolak mengakui komunitas Muslim Rohingya yang berjumlah hampir satu juta jiwa dengan alasan bukan bagian dari etnis Myanmar.

Mantan Jenderal Junta tersebut mengatakan pada Kamis (12/7) kemarin, bahwa satu-satunya solusi untuk mengatasi konflik Muslim dan Buddha di Myanmar adalah dengan mengirim Muslim Rohingya ke luar Myanmar. Ia meminta Muslim Rohingya dikirim ke kamp pengungsi yang dikelola United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR).

"Kami akan mengusir mereka jika ada negara ketiga yang mau menerima mereka. Ini adalah solusi terbaik untuk masalah ini," ujar Sein.

Pemerintah Myanmar mengklaim, Rohingya adalah imigran gelap dan bukan warga asli meskipun telah tinggal di negara itu sejak beberapa generasi sebelumnya.

Selama dua tahun terakhir, gelombang Muslim etnis ini telah berusaha melarikan diri dengan perahu. Mereka rak tahan menghadapi penindasan sistematis oleh pemerintah Myanmar.

Badan pengungsi PBB merasa dilecehkan dengan ide tersebut. PBB mengatakan, puluhan tahun diskriminasi telah membuat Muslim Rohingya tidak memiliki negara. Myanmar telah membatasi pergerakan mereka, dan memotong hak atas tanah, pendidikan, dan pelayanan publik mereka.

Derita Muslim Rohingya semakin lengkap karena kelompok oposisi terbesar Myanmar yang dipimpin Suu Kyi juga terkesan menghindar dari persoalan tersebut. Dalam sebuah konferensi pers di Jenewa, Swiss, bulan lalu, Suu Kyi menyatakan tidak tahu bahwa Muslim Rohingya adalah warga negara Myanmar. [muslimdaily/bbs/www.globalmuslim.web.id]