Pengamat: Harga BBM Dinaikkan, Bukti SBY Gagal Kelola Manajemen Strategis

JAKARTA, -Rencana pemerintah menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) merupakan bukti gagalnya Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dalam pengelolaan manajemen.Dalam hal ini, pemerintahan SBY dinilai melemparkan kesalahan manajemennya kepada rakyat.Demikian disampaikan Pengamat Ekonomi dari Econit, Hendri Saparini, kepada wartawan di Jakarta.
Menurut Hendri, pemerintah mengelola sektor yang sangat strategis tapi dengan kebijakan yang asal jadi. Seharusnya, baik rencana pembatasan maupun subsidi, harus dilihat secara umum dampak keseluruhannya dan jangan hanya terfokus pada rencana untuk mengetatkan anggaran.

“Semestinya kebijakan itu memberikan manfaat. Mestinya pemerintah tidak hanya melihat pembatasan subsidi dari untung penghematan anggaran saja, tapi harus dilihat dampaknya secara umum. Harus dicermati agar jangan sampai langkah menaikan BBM ini mengganggu daya beli masyarakat dan daya saing industri. Kalau kita cuma mau menghemat APBN saja, tapi mengurangi daya beli dan daya saing, maka dampaknya bisa lebih besar nilainya terhadap perekonomian nasional,”ungkapnya.

Hendri menegaskan, kebijakan ini justru mendorong peningkatan import karena daya beli dan daya saing kita rendah terhadap negara lainnya.

“Masyarakat jangan diberikan hukuman karena konsumsinya terlalu banyak dengan kebijakan ini. Selesaikan saja kebocoran-kebocoran dari penyaluran subsidi BBM atau kebocoran-kebocoran pemerintah lainnya untuk menghindari dampak yang lebih luas. Jangan bocornya belum ditambah, rakyat yang disuruh menanggung hal ini. Kebijakan menaikan harga BBM seperti ini namanya kebijakan gampangan dan tidak berpihak pada rakyat,” imbuhnya.

Lebih lanjut Hendri menyebut, pemerintah terkesan tidak memikirkan langkah panjang dalam menetapkan kebijakannya.

Hal itu bisa dilihat dari bagaimana kebijakan pemerintah mengkonversi dari BBM ke gas yang tidak didukung oleh infrastruktur yang memadai dan juga ketersediaan gas.

Program konversi BBM ke gas yang seharusnya bisa mengembangkan industri baru seperti indusrti konverter mesin, namun  karena tidak bisa memproduksi sendiri, akhinya konverter itu harus diimpor. Otomatis, itu menguntungkan negara lain.

“Bagaimana mau mengkonversi BBM ke gas, kalau gasnya saja tidak ada di pasar. Program konversi ini seharusnya juga berdampak pada sektor industri lainnya. Misalnya bisa diciptakan produk konverter buatan Indonesia sehingga terbuka lapangan kerja. Kalau mau konversi semua mobil misalnya ke gas, kan ada jutaan konverter yang bisa diproduksi. Tapi karena tidak dipikirkan panjang dan hanya dipikirkan 3 bulan dan langsung dilaksanakan maka konverter pun terpaksa harus import dan mahal sehingga program ini tidak berjalan,” tegasnya.[ach/LI]