Selain masalah Hak Asasi Manusia (HAM), Freeport ternyata bisa menjadi alasan kelompok separatis Papua mengupayakan kemerdekaan. Sebab kebijakan Freeport terhadap pegawai lokalnya, bisa dijadikan patokan seberapa besar perhatian pemerintah terhadap masyarakat Papua.“Persoalan Freeport jika dikaitkan dengan persoalan serius yang dihadapi pemerintah tidak bisa dilihat secara hitam putih, hanya karena perusahaan asing diserang oleh penduduk sekitar, “ terang Hariyadi Wirawan ketika dihubungi itoday, Kamis (15/3). “Sebaiknya hal tersebut harus diselesaikan hingga ke akar persoalan, “ sambungnya.
Hariyadi menambahkan, jika masalah tersebut tidak diselesaikan hingga ke akarnya dengan cara komprehensif, maka kelompok-kelompok yang ada di Papua akan mempertimbangkan nilai strategis Papua berada dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
“Bukan hanya masalah Freeport, kelompok-kelompok di Papua sudah mulai mempertimbangkan nilai strategis Papua di mata NKRI. Apakah gajinya timpang, apakah mereka merasa bernilai atau tidak dengan bergabung NKRI? ” ungkap pengamat politik internasional asal Fisip UI ini.
Masih menurut Hariyadi, jika warga Papua merasa tidak dihargai, maka mereka akan menganggap untuk apa bergabung dengan NKRI.
Freeport memang menjadi perhatian khusus di Papua. Selain masalah kontrak karya pertambangannya yang dinilai merugikan Indonesia. Beberapa waktu belakangan, perusahaan tambang asal Amerika Serikat ini, juga dinilai tidak adil dalam memberikan besaran gaji pegawainya.
Akibat dari adanya perbedaan besaran gaji antara pegawai lokal dan internasional, Freeport sempat berhenti beroperasi karena karyawannya mogok masal.*
Post a Comment