JAKARTA, - Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menyetujui rencana pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM). Sebab, beban subsidi mencapai Rp160 triliun atau meningkat sebesar 23,4 persen.
"Kita menyetujui untuk terkait dengan rencana kenaikan harga BBM karena kita sadar apabila harga BBM tidak naik beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) akan meningkat," kata Wakil Ketua Apindo, Anton Supit di Jakarta, Jumat (9/3).
Anton mengatakan apabila subsidi tersebut terus diberikan, maka tidak ada pembangunan infrastruktur dan fasilitas lain. Padahal, infrastruktur penting untuk peningkatan daya saing Indonesia.
"Keputusan untuk menaikkan harga BBM memang yang terbaik dan memang pemerintah tidak bisa terlalu lama untuk menanggung beban tersebut yang mengakibatkan tidak adanya pembangunan atau penambahan infrastruktur," tambah Anton.
Untuk BBM, ia melanjutkan yang paling realistis adalah menaikkan harga bukan melakukan pembatasan-pembatasan. Juga sudah seharusnya pemerintah menggunakan hasil dari pengurangan subsidi tersebut untuk membangun infrastruktur agar bisa membuka banyak lapangan pekerjaan.
"Memang, pemerintah harus bisa mengambil keputusan yang tidak populis, namun dengan berkurangnya subsidi, infrastruktur bisa ditambah, maka lapangan pekerjaan juga akan bertambah," kata Anton.
Yang paling utama, lanjut Anton, bukan soal subsidi, tetapi membuka lapangan pekerjaan yang banyak. Menurutnya, itu yang terbaik untuk masyarakat, karena dengan terbukanya lapangan pekerjaan, maka kenaikan BBM ataupun listrik akan bisa ditanggung oleh masyarakat karena mereka memiliki pendapatan yang baik.
"Jadi, dana yang tadinya diperuntukkan untuk subsidi BBM bisa dipergunakan untuk pembangunan infrastruktur dan membuka lapangan kerja baru," tegas Anton.
Ia juga mengatakan infrastruktur merupakan permasalahan yang harus segera dibenahi oleh pemerintah.
Untuk rencana kenaikan tarif dasar listrik (TDL), APINDO tidak menyetujuinya. Sebab, kenaikan TDL dinilai akan berdampak langsung terhadap industri dan menambah beban industri di luar biaya yang sudah ada.
Anton mengatakan beban yang akan ditanggung oleh industri saat ini sudah besar, seperti biaya buruh sebesar 30 persen biaya produksi, harga BBM yang terkait dengan beban logistik. Apabila TDL naik sudah tentu akan menurunkan daya saing barang-barang hasil produksi Indonesia.
"Yang paling penting adalah dampak terhadap dunia usaha, apabila kebijakan yang diambil itu memberatkan maka akan menghambat industrialisasi dan penciptaan lapangan pekerjaan," tambah Anton.
Dalam dua tahun terakhir, subsidi energi untuk BBM dan listrik mencapai Rp390 triliun. Pada 2010, subsidi tersebut senilai Rp140 triliun. Tahun berikutnya, naik menjadi Rp250 triliun.
Target penghematan premium pada 2011 adalah 3,2 juta kiloliter atau setara dengan Rp5,84 triliun. Namun, realisasi BBM melonjak 103,3 persen dari kuota APBN-P 2011 dan mencapai 41,7 juta kiloliter.[ian/mtv/ant]
Post a Comment