Salah satu menteri yang santer isunya bakal diganti adalah Menneg BUMN, Mustafa Abubakar karena alasan kesehatan. Publik berharap kalau pun diganti menteri yang baru nanti harus lebih kapabel, kredibel dan berorientasi pada kepentingan bangsa dan Negara. Jangan sampai BUMN di eksploitir untuk kepentingan kelompok tertentu saja apalagi dijadikan sapi perah parpol.
Seandainya terjadi reshuffle, menteri yang baru nanti semestinya harus mengedepankan nasionalisme ekonomi mengingat BUMN itu tulang punggung perekonomian nasional dan harus memperjuangkan kemandirian ekonomi bangsa untuk menyejahterakan rakyat.
Kekhawatiran tersebut disampaikan oleh Ketua Umum FSP BUMN, Abdul Latief Algaff kepada rimanews siang tadi di Jakarta (14/10). “ Jangan sampai menteri BUMN itu diserahkan kepada sosok ultra neolib atau nasionalis gadungan karena akan menjadi kontradiksi dengan tujuan dan keberadaan BUMN sebagaimana amanat UUD 45, “ katanya.
Bahaya laten neolib juga meresahkan publik mengingat efek domino yang destruktif buat perjalanan bangsa ini ke depan. Ideologi ekonomi pasar bebas yang memberikan ruang penuh untuk berkompetisi bebas tanpa batas memberikan peluang besar bagi asing untuk mendominasi sektor ekonomi dalam negeri artinya bersiap-siaplah bahwa kekuatan asing telah dan akan terus mengendalikan sektor-sektor primadona dan menguasai hajat hidup orang banyak. Maka Indonesia ke depan akan menjadi Negara boneka saja sementara pihak asing yang mengendalikannya.
“ Jika menteri mengusung paham neolib tidak akan bisa memberdayakan BUMN tapi justeru sibuk menjual BUMN ke pihak asing. Pengalaman penjualan Indosat dan Privatisasi BUMN yang kebablasan contoh kongkrit pola dan gaya neolib,” tandas Latief.
BUMN memiliki sumber daya yang mumpuni dan kultur organisasi yang beragam. Jadi siapa pun yang memegang kendali kementrian BUMN nanti harus paham betul kondisi tersebut jika ingin memajukan BUMN. “ Seorang menteri BUMN harus memahami kultur yang berlaku di BUMN dengan baik supaya dapat membangun soliditas BUMN, “ imbuh Latief.
Komitmen untuk membangun good governance dan profesionalisme harus terus dikembangkan. Dan itu semua nanti diharapkan bisa terjadi pada Menteri yang baru jika ada pergantian. ( heal / hna /rimanews).

Post a Comment