JAKARTA, - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengaku menjadi korban penegak hukum nakal. Nama presiden sering dicatut dalam proses hukum terhadap pejabat bermasalah.
Keluhan ini disampaikan dalam pidato kebijakan presiden saat melantik menteri dan wakil menteri baru dalam Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II (KIB II).
Di hadapan seluruh menteri dan wakil menteri, ia mengaku dirinya turut menjadi korban pemerasan oleh penegak hukum terhadap pejabat daerah.
Pasalnya, nama presiden turut disebut dalam proses penanganan hukum.
"Laporan yang saya terima dari daerah masih ada pemerasan penegak hukum terhadap pejabat daerah. Ini sama tidak manusiawinya, saya jadi korban," ujar Presiden Yudhoyono, di tengah policy speech, di Istana Negara, Jakarta, Rabu (19/10).
Dalam berbagai kasus yang melibatkan pejabat daerah, penegak hukum sering mengaku mereka masih menunggu izin presiden untuk melanjutkan proses hukum.
Presiden sendiri telah mengecek meja kerjanya dan tak menemukan surat izin pemeriksaan pejabat tersebut.
Tak hanya mencari di mejanya, presiden juga menelepon Sekretaris Kabinet untuk memastikan keberadaan surat izin pemeriksaan hukum pejabat daerah. Hasilnya tetap saja nihil.
"Malam itu juga saya tanya ke Sekretaris Kabinet, jawabannya nihil. Saya pikir masih di Kejaksaan Agung, cek ke sana tidak ada, ke Kapolri juga tidak ada," jelasnya.
Presiden mengaku cukup tanggap untuk menindaklanjuti surat pemeriksaan semacam ini.
Hingga kini, ia telah menandatangani 125 surat izin pemeriksaan pejabat. Sebagian surat bahkan sudah diserahkan ke Menteri Dalam Negeri.(yus/MI)
Post a Comment