Negara Arab dan Afrika Utara Berubah Menjadi Negara Islam?

Bulan Februari, ketika Libya meledak protes yang berubah dengan cepat menjadi pemberontakan bersenjata, Kolonel Muammar al-Qaddafi dan anaknya Seif al-Islam, menuduh, bahwa gerakan protes itu mendapat dukungan dari Al Qaeda. "Tujuan aksi protres yang berubah menjadi pemberontakan itu, bertujuan mendirikan negara Islam, dan sebagai bentuk penghormatan kepada Osama bin Laden", tuduh Gaddafi.

Tetapi, dunia internasional mencemooh dan mengabaikan tuduhan Qaddafi, yang menuduh gerakan rakyat itu, sebagai gerakan yang berafiliasi dengan Al-Qaidah. Masyarakat dunia hanya melihat sikap Gaddafi itu, hanyalah ingin mengalihkan situasi, dan mendapatkan simpati dan dukungan dari Barat.

Sebaliknya, kalangan Barat masih ingin memanfaatkan situasi yang ada, di masa depan, khususnya membangun hubungan dengan rezim baru nanti, maka Barat menyambut seruan tokoh-tokoh sekuler yang mengundang campur tangan intervensi militer.

Para pemimpin liberal sekuler, seperti Perdana Menteri ad interim, Mahmoud Jibril,  Mahmoud Shammam, dan Ali Tarhouni - yang menjual "revolusi" kepada Barat dan terus mendorong dilakukannya intervensi NATO. Mereka segera ingin menyudahi kekuasaan Kolonel Muammar Gaddafi yang sudah terlalu lama, 42 tahun, dan ada pergantian, serta berharap mereka akan dapat memetik kekuasaan dengan dukungan Barat.

Tetapi, nampaknya Gerakan Islam di Libya itu, yang sudah memiliki akar sejarah panjang, sejak negara itu dijajah Itali sudah lahir Geraka Pembebasan, yang dikonsolidasikan oleh kalangan kelompok-kelompok Islam. Libya yang mayoritas penduduknya beragama Islam, dan Islam memiliki akar sejarah yang kuat, tidak mudah kemudian berbalik menjadi sebuah negara sekuler.

Kekuatan kaum sekuler yang akan bisa eksis (hidup) dengan ditopang kekuasaan, dan kaum sekuler menjadi alat kekuasaan rezim. Seperti halnya di Libya, Gaddafi yang menganut sosialisme dan nasionalisme Arab itu, menjadi penopang bagi eksistensi kelompok sekuler, dan mereka terus mengembangkan nilai-nilai sekuler dalam kehidupan masyarakat. Tetapi, kekuatan Islam yang telah mengakar tidak dapat dihapus oleh sekulerisme yang dicangkokkan itu.

Ketika terjadi pemberontakan bersenjata melawan kekuasaan Gaddafi, bukan tiba-tiba belaka, munculnya kekuatan Islam. Tetapi, kekuatan Islam telah jauh memiliki akar sejarah. Mereka yang oleh Gaddafi disebut teroris dan berafiliasi dengan Al-Qaidah, merupakan kekuatan nyata dalam kancah politik dan perjuangan di Libya.

Kelompok Gerakan Islam, yang mengkonsolidasikan perjuangan bersenjata itu, para pejuang yang teragbung dalam Brigade Martir 17 Februari, yang kemudian membunuh beberapa tokoh kunci dalam pemerintahan Gaddafi, termasuk  "menteri pertahanan" Abdel Fattah Younis.

Mereka yang mengepung dan menguasai serta membebaskan ibukota Tripoli, dan kemudian masuk ke pusat kekuasaan Gaddafi di Al-Aziziyah, bulan Agustus, yang lalu. Tokoh gerakan bersenjata Islam yang paling menonjol adalah Abdel Hakim Belhaj.

Abdel Hakim Belhaj merupaka emir (pemimin) Gerakan Islam di Libya. Belhaj - pernah ditangkap dan disiksa oleh CIA - dan dibebaskan, kemudian memimpin gerakan pembebasan rakyat Libya. Namun naiknya Belhaj secara tiba-tiba menimbulkan keterkejutan dikalangan Barat.

Selain itu, muncul pula ulama Ali Silabi yang secara terang-terangan mengkampanyekan anti sekulerisme di Libya. Kaum Islamis di Libya melakukan agitasi terhadap kaum sekularis, dan mendesak pemerintahan sementara yang dipimpin Perdana Menteri Mahmoud Jibril, yang berhaluan sekuler mengudurkan diri.

Barat menjadi sangat terpengarah dengan ditangkapnya dan kemudian diekskusinya Kolonel Muammar Gaddafi dan anaknya Mu'tasim oleh pejuang Islam, dan kemudian jatuhnya Bani Walid dan Sirte sebagai benteng terakhir pertahanan Gaddafi, yang sebelumnya sangat tidak bisa diterima akal. Mengingat pasukan Gaddafi sangat kuat, dan didukung dengan persenjataan yang modern. Tetapi, kenyataannya semua telah berakhir dengan tewasnya Gaddafi dan Mu'tasim, Kamis lalu.

Sekarang tuntutan Libya menjadi negara Islam begitu kuat. Terutama mereka yang terlibat dalam pemberontakan bersenjata dari kalangan Islamis, menuntut agar pemerintahan yang akan datang bercorak Islam. Mereka menolak rezim baru nantinya yang bercorak sekuler.

Maka, pagi-pagi Ketua Dewan Transisi Nasional (NTC) Mustafa Abdel Jalil, menegaskan bahwa Libya akan menjadi negara Islam dan hukum syariah akan menjadi sumber dari undang-undang. Al-Qur'an da As-Sunnah akan menjadi sumber rujukan hukum dan konstitusi di Libya, cetusnya.

Nampaknya, semua negara Arab memiliki aturan ketentuan serupa yang akan mendasari sistem konstitusi mereka dengan syariah Islam. Apa yang menarik perhatian orang adalah ketika Mustafa Abdel Jalil menegaskan, bahwa : konstitusi baru Libya "tidak akan melarang poligami," katanya. Negeri yang baru lahir itu, juga akan mengharamkan bunga bank, dan seluruh lembaga-lembaga ekonomi akan diatur dalam sistem Islam.

Komentator negara-negara Arab sekuler mereka sangat terkejut dengan perubahan itu. Kolumnis Emirat Abdel Jalil, menuliskan komentar Sultan al-Qassemi, yang menyatakan, apa "Republik Islam Libya" itu?. Editor Gulf News Abdul Hamid Ahmad berkata "Mustafa Abdul Jalil, baru saja memberikan kepada seluruh dunia bahwa pemberontakan Arab berakhir dengan berdirinya negara Islam."

Ini tidak mengherankan Libya sedang menuju ke arah yang lebih Islami - karena sebagian besar rakyat Libya adalah Muslim yang taat. Pernyataan Abdel Jalil yang mendekritkan Libya menjadi negara Islam seperti pemuas dahaga rakyat Libya, yang sudah lama menunggu. Libya akan melarang bunga dan membolehkan poligami, yang suatu saat, akan tertera dalam konstitusi baru.

Apa yang menakjubkan adalah pidato Abdel Jalil terjadi pada hari ketika, pintu berikutnya, rakyat Tunisia berbaris ke kotak suara, dan berlangsung pemilu yang bebas dan adil untuk memilih majelis konstitusi. Rakyat Tunisia nampaknya memberikan suaranya kepada Partai Islam An-Nahdhah. Dipastikan Partai Islam An-Nahdhah memdapatkan suara 40 persen dari 4,3 juta pemilih.

Sementara Mesir yang akan melangsungkan pemilihan, di mana kekuatan Partai Keadilan dan Kebebasan, yang merupakan represantasi dari Ikhwanul Muslimin, dan memiliki akar sejarah yang kuat di Mesir, nampaknya aka menyusul negara tetangganya. Di mana Partai Islam An-Nahdhah, yang dipimpin Prof.Rashid Ghannouoshi, yang pernah hidup dipengasingan, mungkin akan memimpin perolehan suara.

Mustafa Abdel Jalil menyerukan, "Sebuah negara demokrasi yang berdasar atas hukum Islam", cetusnya. Jalil menambahkan, "Kami berusaha untuk sebuah negara hukum, negara kemakmuran, bagi sebuah negara yang akan memiliki hukum Islam, dan syariah Islam menjadi dasar undang-undang. "

Mustafa Adbdul Jalil, menambahkan bahwa, sementara ada perbedaan antara kalangan teknokrat seperti Tarhouni dan kalangan Islamis yang dipimpin Belhaj, tetapi ini akan menjadi faktor yang integratif dalam kehidupan di Libya nanti. Mungkin, Islam dapat berfungsi sebagai perekat yang menyatukan negara itu yang dilanda perpecahan, saat sedang membangun kembali. (mas)