Pendapatan Dosen Turun Drastis, Kemana Larinya Uang UI?



JAKARTA,  - Guru Besar Ilmu Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia Rhenald Kasali menilai pengelolaan keuangan Universitas Indonesia tidak transparan. Terutama dalam pengelolaan Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahunan atau RKAT.
"Yang sering terjadi, rencana yang sudah disetujui tidak dijalankan. Tiba-tiba mendadak satu hari diubah. Setiap saat berubah kebijaksanaan pemakaian uangnya," kata Rhenald Kasali sebagaimana dilaporkan vivanews.
Sementara, kata Rhenald, para petinggi rektorat sendiri tidak mengacu kepada RKAT dalam menggunakan anggaran. "RKAT-nya tidak pernah transparan ke bawah. Dipakai buat apa saja kami tidak tahu," kata Rhenald.
Bagi Rhenald, pengelolaan keuangan kampus bukan hanya pada masalah gaji dosen. Dana itu bisa terkait riset, perjalanan keluar negeri, serta pemakaian-pemakaian untuk pembangunan.
"Banyak dosen yang mengeluh menurunnya pendapatan. Karena, mereka mengubah sistem yang tiba-tiba dalam satu hari. Mereka mengubah dengan cepat tanpa diketahui SDM-nya dan seringkali berbenturan dengan apa yg sudah ada," ujar dosen terbaik FEUI tahun 2003 ini.
Tidak hanya itu, kata Rhenald, dana yang sudah siap digelontorkan dalam RKAT malah tidak dikeluarkan. Bahkan, tiba-tiba dibatalkan. Itu juga yang dinilai tidak transparan. Rhenald juga mempertanyakan skala prioritas pembangunan-pembangunan di dalam kompleks UI.
"Lebih baik mana pembangunan jalan sepeda yang tidak terpakai atau memperbanyak komputer mahasiswa? Lebih baik membangun gedung mewah atau memberi beasiswa mahasiswa. Inilah yang mencemaskan para pendidik. Banyak kasus yang tidak manusiawi," ujar Rhenald.
Kemarin, Rektor UI Gumilar Rusliwa Somantri menegaskan pengelolaan keuangan saat ini memang disentralisasi. Dulu, kata dia, pengelolaan keuangan semua di bawah masing-masing fakultas.
"Sekarang sudah disentralisasi supaya kami bisa menggaji dosen dengan baik," kata Gumilar kemarin di Kampus UI, Depok, Jawa Barat. Gumilar membantah pengelolaan dana keuangan tidak terbuka.
"Transparan. Transparansi itu kan hasil audit, bisa diunduh di-website. Penggunaan uang harus diaudit, kami diaudit, BPK juga mengaudit. Jadi tidak benar," ujar Gumilar kemarin.(VN/ian/rimanews)