JAKARTA,- Ketua DPR RI Marzuki Alie menyesalkan eksekusi pancung yang menimpa buruh migran Indonesia, Ruyati Binti Satubi di Arab Saudi, (Sabtu, 18/6/2011) kemarin. Agar kasus serupa tidak berulang dikemudian hari, semua pihak diminta agar interopeksi dan bekerja lebih sungguh sungguh.
“Terutama Kementerian Tenega Kerja, BP2TkI dan Dubes KBRI di Arab Saudi, agar lebih sigap memperhatikan nasib buruh kita di sana,’’ tegasnya di Jakarta, Senin, (20/6/2011).
Namun, disayangkan Marzuki, keberadaan Badan Nasional Pengelola dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonisa (BNP2TKI) seolah tidak bertanggung jawab terhadap perlindungan tenaga kerja Indonesia di luar negeri dan dinilai kurang sigap dengan kasus-kasus buruh migran yang dianggap sebagai wilayah kewenanganya.
“Terkait kasus eksekusi Ruyati, terus terang saya sangat prihatin dan menyesalkan statemen BNP2TKI yang disampaikan Ibu Lisna, yang seolah tidak bertanggung jawab karena merasa bukan masuk wilayah kewenangan. Prihatin saya, kasus ini kan domain meraka. Jangan merasa hanya punya kewajiban mengurus buruh di dalam negeri saja, yang diluar juga kewajiban mereka,’’ jelasnya.
Selain telah meratifikasi Konvensi Jenewa, terkait persoalan buruh migran, kususnya buruh domestik rumah tangga, pemerintah dikatakan Marzuki, memiliki komitmen cukup besar terbukti terhadap hak dan perlindungan beuruh migran.
“Jangan salah, parlemen kita telah dorongan pemerintah pentingnya hak dan perlindungan buruh migran, terbukti Indonesia juga meratifikasi resolusi internasional yang sangat penting sekali,” ucap marzuki.
Di tingkat diplomasi bilateral, Marzuki menolak jika Indonesia dianggap kalah dibanding negara lain, seperti Philipina yang dianggap lebih tegas dalam melindungi hak buruh migrannya.
“Kita negara besar jangan dibandingkan dengan Philipina yang kecil. Tenaga buruh kita di luar juga besar sekali, tentunya kita lebih memiliki permasalahan yang komplek dibanding mereka, ‘’ ujarnya.
Terkait pemancungan Ruyati, Marzuki tidak sepakat jika presiden disalahkan. Karena sudah ada departemen dan lembaga pemerintah yang mengurusi di bidangnya. Karena itu Kementerian Luar Negeri diminta harus lebih strategis dalam memainkan potensi besar yang dimiliki negara guna bergaining position ditingkat bilateral agar tidak kalah dengan negara.
“Deplu harus kita tuntut karena sebagai negara besar harusnya bergaining tingkat bilateral lebih dominan dibanding negara lain. Sekarang ini kan sudah ada MOU dengan Arab Saudi, dan perjanjian dengan Malaysia. Harusnya ditanyakan bagaimana implementasinya. Jangan seluruhnya dikembalikan kepada presiden, kalo begitu presiden bekerja sendiri saja. Negara ini kan memiliki departemen dan orang orang yang ditunjuk. Harus dimantabkanlah orang orang ini, jangan seluruhnya dikembalikan kepada presiden,” pungkas Marzuki.(LI/ian)
Post a Comment