JAKARTA, - Ketika Negara-negara lain menolak perundingan perdagangan bebas WTO, termasuk India, Brasil, China, dan AS, Indonesia justeru mendukung perundingan yang menyebabkan jutaan rakyat Indonesia dimiskinkan dengan hal tersebut. Bahkan Presiden SBY dan Menteri perdgangan Mari Elka Pangestu mengundang secara khusus Direktur Jenderal WTO, Pascal Lamy, pada 14 Juni mendatang. Demikian ditegaskan Direktur Institute for Global Justice, Salamuddin Daeng dalam pesan singkatnya kepada RIMANEWS.
“Ini menunjukkan rezim SBY – Boediono benar-benar antek nekolim (neokolonialisme liberalisme-red),” katanya.
Dalam kesempatan berbeda,Koordinator Program Institute for National and Democratic Studies (INDIES), Syamsul Ardiansyah juga pernah menyampaikan,selama periode WTO (1995-sekarang), perekonomian Indonesia tidak pernah membaik. Sektor riil cenderung jalan di tempat. Pengangguran tetap tinggi dan PHK selalu saja terjadi. Selama periode WTO ini pulalah, sektor pertanian Indonesia mengalami kehancuran yang cukup berat.
Liberalisasi sektor energi menyebabkan pasokan bahan baku dan bahan penunjang industri pendukung pertanian mengalami kemelorotan. Persediaan pupuk dan bibit kerap mengalami hambatan. Produktivitas pertanian pun turun, dan pendapatan petani semakin terjungkal. Singkatnya, selama periode WTO, krisis di Indonesia telah meningkat berkali-lipat.
Sikap yang semestinya dilakukan Indonesia, menurut Syamsul, adalah menghimpun negara-negara berkembang untuk keluar dari WTO dan mendorong pembubaran lembaga tersebut. Indonesia harus realistis dan jujur menyikapi lembaga yang telah berdiri dengan misi yang sangat ambisius sejak tahun 1995 tersebut.
“Indonesia tidak perlu larut pada ilusi perdagangan bebas, melainkan harus kembali memulai pembangunan dengan berperspektif ke dalam (inward looking); membangun kedaulatan pangan dengan bersandar pada pelaksanaan reforma agraria sejati dan mendorong industrialisasi nasional untuk pemenuhan kebutuhan dalam negeri,” katanya. [ach]
Post a Comment