"Ada beberapa nama yang setahu saya bekerja jujur seperti Laurens Dama (FPAN) dan juga beberapa nama lain. Selain itu, tidak ada yang bekerja jujur," ujar Ode kepada mediaindonesia, di Jakarta, Selasa (31/5).
"Kalau mereka bilang saya bekerja tidak jujur, silakan buktikan. Saya juga punya bukti lengkap kalau mereka juga pemain. Jangan ada anggota DPR yang buat gosip atau rumor seperti ibu-ibu di pasar. Kalau ada bukti, segera tunjukkan. Saya punya banyak data," paparnya.
Menurut Ode, jika anggota Banggar ingin buka-bukaan soal pengutipan uang di Banggar, dirinya punya banyak bukti. Dia menyebutkan ada seorang temannya di Banggar yang namanya tidak disebutkan meminta pada daerah tertentu uang sekitar Rp200 juta hingga Rp500 juta untuk meloloskan anggaran. "Tapi, saya kan tidak sembarangan menuding orang itu. Karena, saya tahu tapi tidak ada bukti. kalau mau saling tuding, ya hasilnya rumor saja," terangnya.
Menurutnya, besaran dana yang dikutip oleh anggota DPR untuk APBN 2011 cukup fantastis, sebab dalam simulasi antara pemerintah dan banggar pada 6 Oktober 2010 terdapat 491 daerah yang mendapat DPID namun kemudian dalam rapat banggar sejak Oktober 2010 hingga februari 2011 dikosongkan atau hilang.
Ode menjelaskan, pada 6 Oktober sudah disepakati bahwa terdapat 491 daerah yang mendapat DPID namun pada Februari 2009 120 daerah tidak mendapat PDIP atau dikosongkan. Dirinya menilai, dalam rentang waktu yang panjang antara oktober 2010 dan Februari 2011 terjadi tarik-menarik antara anggota DPR untuk mengegolkan daerah masing-masing.
Menteri Keuangan telah menetapkan semua daerah harus dapat dana tersebut. Namun, ketua dan jajaran Banggar tetap ngotot hanya daerah tertentu saja yang dapat.
"Kemudian tiba-tiba, Pak Anis Matta keluarkan surat untuk menyetujui hanya sebagian daerah yang dapat dana tersebut. Pak Anis tahu kalau ada daerah tertinggal yang dikosongkan. Namun, dirinya masih nekat keluarkan surat persetujuan hanya hanya 298 daerah saja yang dapat dana. Lalu, keluarlah pada 11 Februari Peraturan Menteri Keuangan Nomor 25/PMK07/2011 menjadi 298 daerah yang mendapat DPID dari APBN 2011," terangnya.
Sebelumnya, Ketua Banggar dari Fraksi Golkar, Mellchias Mekeng menuding, Ode adalah anggota banggar yang sering mengutip. Ada 15 daerah yang dijanjikan oleh Ode untuk lolos namun tidak lolos. Padahal, uang muka untuk meloloskan sudah diserahkan ke Ode.
Wa Ode membantah tudingan Mekeng tersebut. Dirinya balik menuding Mekeng sebagai orang yang juga banyak bermain di Banggar. "Tidak enak saja saya membuka kerja dia. Kita semua tahu kok," ujarnya.(ian/MI)

Kalau infonya benar bahwa Sebagian Anggota Banggar Pemain anggaran, disinilah akar masalah korupsi di negeri ini, Korupsi diawali dari Perencanaan belum lagi target kembalinya cost Politik yang di keluarkan oleh masing masing Anggota DPR.
ReplyDelete