Inilah Demokrasi : BUMN Merugi, Profesionalitas Kembali Dipertanyakan

Jakarta - Ada 15 BUMN (Badan Usaha Milik Negara) merugi dan menghadapi masalah operasional yang akut. Langkah cepat dibutuhkan agar kerugian tidak berlanjut dan membebani negara.

Kalangan eksekutif BUMN sudah seharusnya bergerak cepat membangun kualitas SDM melalui pelatihan, pendidikan, mengembangkan penelitian dan teknologi, serta menanamkan nilai-nilai dan etos kerja, selain memproduksi barang dan jasa untuk disebar sebagai benih kekuatan ekonomi dan identitas budaya.

“BUMN di Indonesia banyak yang salah urus, tidak punya nilai dan etos kerja. Akibatnya, kalah saing dan gulung tikar,” ungkap Christianto Wibispono, pengamat ekonomi, kemarin.

Sejauh ini, ada 15 BUMN yang secara teknis sebenarnya sudah bisa dikatakan bangkrut, antara lain, adalah PT Jakarta Lyod, PT Kertas Leces, PT Industri Sandang Nusantara, Perum Pengangkutan Djakarta (PPD) dan PT Dirgantara Indonesia. Kementerian BUMN harus secepatnya memutuskan nasib BUMN agar karyawan tidak lagi terkatung-katung.

Menteri BUMN, Mustafa Abubakar mengungkapkan, pada 2010 sebanyak 21 BUMN mengalami kerugian selama tiga tahun, dalam kurun waktu lima tahun terakhir. Terhadap BUMN yang merugi Kementerian BUMN terus melakukan langkah-langkah penyelesaian agar tidak merugi berkelanjutan.

BUMN yang merugi dalam tiga tahun itu adalah PT Indah Karya, PT Pelni, PT Rukindo, PTVN XIV, PT Kertas Leces, PT Pradnya Paramita, PT Perikanan Indonesia, Perum Prasarana Perikanan Samudra, PT Bona Bisma Indra, serta PT Dok dan Perkapalan Kodja Bahari.

Selain itu, PT Survei Udara Penas, Perum PPD, PT MNA, PT KKA, PT Balai Pusataka, PT Iglas, PT Insan, PT Primissima, Pt Industri Kapal Indonesia dan Perum PFN. BUMN yang paling parah dalam masalah tunggakan penggajian adalah Jakarta Lyod. Hampir satu tahun karyawan belum menerima gaji.

Operasional sebagian besar BUMN tersebut terganggu akibat berbagai hal, antara lain, permodalan, keterbatasan bahan baku, sampai kalah bersaing. Celakanya, manajemen BUMN tidak proaktif mencari jalan keluar. Malahan yang proaktif adalah serikat karyawan.

Jika kalangan BUMN tak kreatif dan tak inovatif, keruntuhan niscaya membayangi mereka di masa depan. Hal itu tidak boleh dibiarkan dan harus ada terobosan. Para pimpinan dan eksekutif BUMN harus bertangung jawab atas perkembangan badan usaha negara itu. “Pemerintah harus mengutamakan profesionalisme di BUMN, bukan politisasi,” ungkap ekonom Iman Sugema PhD. [mdr/INILAH.COM, ]