Inilah demokrasi :Gonjang-ganjing Politik Berujung Reshuffle "Pepesan Kosong"

Hiruk pikuk politik yang sarat perang pernyataan antarpartai koalisi pendukung Presiden Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono dalam sepekan ini berakhir bak pepesan kosong. Apalagi, setelah digelarnya pertemuan Presiden SBY dan Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie yang berkeputusan Golkar tetap berkomitmen dalam koalisi. (foto: floresnews.com)

JAKARTA  - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menegaskan kabinetnya bukanlah tempat giliran mengisi posisi menteri. Jika ada menteri yang diganti, menurut Yudhoyono, bukan karena waktu gilirannya sudah cukup. Namun keputusan pergantian menteri harus memiliki dasar dan alasan yang kuat dan tepat. "Saya juga mengingatkan kabinet ini bukan tempat giliran, tempat ganti berganti. Marilah kita mendidik diri kita masing-masing," kata Presiden dalam rapat kabinet di Kantor Presiden, Kamis (10/3/2011).

Yudhoyono mengatakan perombakan (reshuffle) kabinet akan dilakukan jika ada alasan yang kuat, ada urgensi serta memang diperlukan. Itu dilakukan agar kabinet tetap efektif atau semakin efektif dalam menjalankan tugasnya atau meningkatkan kinerja pemerintahan.
Dia mengakui dalam kabinet pemerintahan sebelumnya, ia pernah melakukan tiga kali perombakan kabinet. Perombakan itu, kata dia, dilakukan dalam meningkatkan kinerja pemerintahan.
Sebelumnya, hiruk pikuk politik yang sarat perang pernyataan antarpartai koalisi pendukung Presiden Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono dalam sepekan ini berakhir bak pepesan kosong. Apalagi, setelah digelarnya pertemuan Presiden SBY dan Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie yang berkeputusan Golkar tetap berkomitmen dalam koalisi.

Gundah gulana dan kekesalan Presiden SBY serta Partai Demokrat soal sepak terjang Partai Golkar yang kerap berseberangan pun pupus. Bahkan, pihak Istana menegaskan tidak ada perombakan kabinet. "Presiden, sekali lagi, belum pernah menyampaikan dalam waktu dekat akan melakukan reshuffel. Kalaupun ada, itu dilakukan berdasarkan evaluasi, kinerja," kata Menteri Sekretaris Negara Sudi Silalahi di Istana Negara, Jakarta Pusat, baru-baru ini.

Hal ini berbeda dengan pernyataan Presiden SBY, pekan lalu, soal sikapnya terkait partai-partai koalisi yang dianggap kerap membangkang. "Jika memang ada partai politik yang tak lagi bersedia mematuhi atau mentaati kesepakatan yang sudah dibuatnya bersama-sama saya dulu, tentu partai politik seperti itu tidak bisa bersama-sama lagi dalam koalisi," kata Presiden SBY.

Lagi-lagi ketegasan Presiden SBY dipertanyakan dan rakyat kembali dibingungkan dengan gonjang-ganjing politik yang akhirnya berujung bagi-bagi kekuasaan. (fn/tm/lp) www.suaramedia.com