Buntut Gagalnya Misi Rahasia Pasukan Elit Inggris di Libya

Menteri Luar Negeri Inggris jadi "korban" gagalnya misi pasukan elit Inggris, SAS di Libya. Kelompok oposisi pemerintah di Inggris menyebut kegagalan SAS sebagai peristiwa memalukan dan menyalahkan Hague atas kegagalan tersebut.
Namun Menteri Luar Negeri Inggris berkelit dengan mengatakan bahwa kegagalan misi SAS (Special Air Service) di Libya adalah tanggung jawab pihak militer, karena merekalah yang mengetahui rincian operasi tersebut. Ia juga mengatakan, Perdana Menteri David Cameron mengetahui misi rahasia ke Libya itu.
Seperti diberitakan, kelompok anti-Gaddafi akhirnya membebaskan delapan orang warga negara Inggris, dua diantaranya diplomat dan enam orang lainnya adalah pasukan SAS. Mereka tertangkap saat mendarat dengan menggunakan helikopter di dekat kota Benghazi pada Jumat pagi, dan kedapatan membawa persenjataan.
Dua diplomat dan enam anggota pasukan SAS itu diduga sedang menjalankan misi rahasia untuk melakukan kontak dengan kelompok oposisi di Libya yang sedang berusaha menggulingkan rezim Muammar Gaddafi.
Awalnya, pemerintah Inggris menyangkal adanya misi rahasia tersebut. Namun akhirnya, kantor perdana menteri Inggris mengakui adanya misi ke Libya yang disetujui oleh menteri luar negeri. Kelompok oposisi di Inggris berhasil memaksa William Hague untuk memberikan penjelasan di majelis rendah parlemen terkait gagalnya misi rahasia yang menyebabkan warga negara Inggris ditahan dan senjata serta helikopter milik Inggris disita oleh kelompok anti-Gaddafi.
Hague menyalahkan para penasehat militer pemerintah, yang menurutnya ikut bertanggung jawab atas insiden memalukan itu. "Ketika kami mengirimkan staf ke dalam situasi yang berpotensi menimbulkan bahaya, maka kami memberikan tingkat perlindungan yang layak buat mereka berdasarkan nasehat dari para profesional dan pihak militer," kata Hague di hadapan majelis rendah.
"Jadwal serta detil operasi tersebut diputuskan oleh orang-orang yang profesional, tapi para menteri juga harus yakin dengan keputusan mereka, seperti yang saya lakukan, dan tanggung jawab penuh berada di tingkat menteri atas keputusan itu ..."
"Perdana menteri dan pejabat lainnya sudah tahu bahwa kami akan melakukan misi diplomatik ke timur Libya," jelas Hague.
Ia juga mengatakan, telah terjadi kesalahpahaman dalam komunikasi dengan para pemimpin oposisi di Libya. Menurut Hague, sebenarnya, para pemimpin oposisi di Libya mau menerima ide misi diplomatik Inggris itu, tapi sudah terjadi kesalahpahaman yang serius. "Kami berencana untuk mengirimkan misi diplomatik lagi ke timur Libya pada waktu yang tepat," tukas Hague.
Sementara itu, salah seorang pemimpin oposisi di Libya, Iman Bugaighis mengatakan bahwa Dewan Nasional menerima delegasi dari negara manapun, tapi kedatangan delegasi itu harus menghormati kedaulatan wilayah Libya dan harus dilakukan dengan cara yang legal. (ln/TI)